Rudal Iran-Israel Gempur Harga Minyak, APBN Terancam Jebol Tambal Subsidi BBM
Senin, 23 Juni 2025 - 17:11 WIB
loading...
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dinilai bisa mendorong lonjakan harga minyak global. FOTO/houstonchronicle.com
A
A
A
JAKARTA - Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya perang antara Iran dan Israel, diperkirakan akan berdampak serius terhadap fiskal Indonesia.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut serta potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran dinilai bisa mendorong lonjakan harga minyak mentah dan gas global. Lonjakan harga energi tersebut berisiko menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk pos subsidi energi.
Ekonom KISI Asset Management, Arfian Prasetya Aji, mengatakan tekanan fiskal akan meningkat jika harga minyak dunia naik tajam dalam waktu yang berkepanjangan.
"Untuk domestik, risiko terbesarnya adalah tekanan terhadap fiskal karena meningkatnya beban subsidi dalam APBN," ujar Arfian dalam catatan risetnya, dikutip Senin (23/6).
Baca Juga: Digempur Rudal Iran, Ribuan Warga Israel Kabur ke Mesir Picu Kemarahan Publik
Menurut dia, efek dari konflik di kawasan Teluk tidak hanya akan menciptakan gejolak di pasar keuangan, tetapi juga bisa langsung mengganggu kestabilan fiskal negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia.
Komponen subsidi BBM dan listrik dalam struktur APBN disebut masih cukup besar dan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global.
"Meskipun untuk saat ini dampaknya masih dalam batas yang relatif terjaga, namun eskalasi konflik dapat mengubah situasi secara cepat," tambahnya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja subsidi energi dan non-energi hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp66,1 triliun. Angka ini memang tercatat turun 15,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, risiko kenaikan harga minyak mentah tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
Arfian juga menyoroti kemungkinan keluarnya arus modal asing dari pasar Indonesia sebagai dampak lanjutan dari ketidakpastian global. Hal ini, menurutnya, bisa memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah dan memicu volatilitas di pasar keuangan domestik.
"Sebagai bagian dari negara berkembang, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan arus modal keluar jika situasi geopolitik memburuk," jelasnya.
Baca Juga: Seberapa Penting Selat Hormuz Bagi Stabilitas Ekonomi Global? Ini Analisisnya
Selain itu, potensi gangguan pasokan energi global akibat tertutupnya Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dunia, akan memicu reaksi berantai terhadap harga komoditas dan inflasi domestik.
Pemerintah perlu mewaspadai risiko peningkatan belanja subsidi secara tiba-tiba yang dapat membebani APBN, apalagi di tengah ketidakpastian penerimaan negara akibat perlambatan ekonomi global.
Arfian menyarankan agar pemerintah menjaga fleksibilitas fiskal dan menyiapkan langkah antisipatif seperti penyesuaian subsidi atau penguatan cadangan energi nasional jika ketegangan terus berlanjut.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut serta potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran dinilai bisa mendorong lonjakan harga minyak mentah dan gas global. Lonjakan harga energi tersebut berisiko menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk pos subsidi energi.
Ekonom KISI Asset Management, Arfian Prasetya Aji, mengatakan tekanan fiskal akan meningkat jika harga minyak dunia naik tajam dalam waktu yang berkepanjangan.
"Untuk domestik, risiko terbesarnya adalah tekanan terhadap fiskal karena meningkatnya beban subsidi dalam APBN," ujar Arfian dalam catatan risetnya, dikutip Senin (23/6).
Baca Juga: Digempur Rudal Iran, Ribuan Warga Israel Kabur ke Mesir Picu Kemarahan Publik
Menurut dia, efek dari konflik di kawasan Teluk tidak hanya akan menciptakan gejolak di pasar keuangan, tetapi juga bisa langsung mengganggu kestabilan fiskal negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia.
Komponen subsidi BBM dan listrik dalam struktur APBN disebut masih cukup besar dan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global.
"Meskipun untuk saat ini dampaknya masih dalam batas yang relatif terjaga, namun eskalasi konflik dapat mengubah situasi secara cepat," tambahnya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja subsidi energi dan non-energi hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp66,1 triliun. Angka ini memang tercatat turun 15,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, risiko kenaikan harga minyak mentah tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
Arfian juga menyoroti kemungkinan keluarnya arus modal asing dari pasar Indonesia sebagai dampak lanjutan dari ketidakpastian global. Hal ini, menurutnya, bisa memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah dan memicu volatilitas di pasar keuangan domestik.
"Sebagai bagian dari negara berkembang, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan arus modal keluar jika situasi geopolitik memburuk," jelasnya.
Baca Juga: Seberapa Penting Selat Hormuz Bagi Stabilitas Ekonomi Global? Ini Analisisnya
Selain itu, potensi gangguan pasokan energi global akibat tertutupnya Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dunia, akan memicu reaksi berantai terhadap harga komoditas dan inflasi domestik.
Pemerintah perlu mewaspadai risiko peningkatan belanja subsidi secara tiba-tiba yang dapat membebani APBN, apalagi di tengah ketidakpastian penerimaan negara akibat perlambatan ekonomi global.
Arfian menyarankan agar pemerintah menjaga fleksibilitas fiskal dan menyiapkan langkah antisipatif seperti penyesuaian subsidi atau penguatan cadangan energi nasional jika ketegangan terus berlanjut.
(nng)
Lihat Juga :
