Kepastian Hukum Lemah, Ekonom UI: Perlu Kerja Extra Keras Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%
Rabu, 25 Juni 2025 - 10:28 WIB
loading...
Ekonom Universitas Indonesia (UI), Dr. Eugenia Mardanugraha menyoroti lemahnya kepastian hukum di Indonesia yang dinilainya sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI), Dr. Eugenia Mardanugraha menyoroti lemahnya kepastian hukum di Indonesia yang dinilainya sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi . Ketidakpastian hukum di Indonesia dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara seperti China dan Vietnam.
Menurutnya meskipun sistem politik di China menekan demokrasi, kepastian hukum bagi investor sangat kuat. Bahkan di Vietnam, pemerintah memberikan berbagai insentif seperti kemudahan memperoleh jaminan penggunaan lahan jangka panjang bagi investor asing.
“Di Indonesia, untuk menyewa atau membeli lahan prosedurnya berbelit-belit. Belum lagi pungutan resmi maupun tidak resmi yang kerap dihadapi pengusaha. Mengurus legalitas usaha bisa bertahun-tahun, dan ini menciptakan ketidakpastian ekonomi. Investor sulit memprediksi keuntungan yang dapat diperolehnya” jelas Eugenia dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).
Baca Juga: BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 di Kisaran 4,6-5,4%
Menurutnya, sektor-sektor yang paling terdampak oleh ketidakpastian hukum adalah sektor yang membutuhkan lahan seperti industri manufaktur dan perkebunan terutama sektor industri kelapa sawit. Eugenia menilai, meskipun jasa perdagangan seperti ekspor tidak terlalu terganggu seperti halnya produksi barang di sektor hilir, mereka juga menghadapi kendala ketidakpastian hukum yang tidak kalah berat.
Dia juga mengkritisi banyaknya pungutan, lambannya birokrasi, serta tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan membuat calon investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Kalau kepastian hukum tidak jelas, kepastian ekonomi pun tidak ada. Investor pasti akan memilih tempat yang lebih pasti keuntungannya” katanya.
Menurutnya meskipun sistem politik di China menekan demokrasi, kepastian hukum bagi investor sangat kuat. Bahkan di Vietnam, pemerintah memberikan berbagai insentif seperti kemudahan memperoleh jaminan penggunaan lahan jangka panjang bagi investor asing.
“Di Indonesia, untuk menyewa atau membeli lahan prosedurnya berbelit-belit. Belum lagi pungutan resmi maupun tidak resmi yang kerap dihadapi pengusaha. Mengurus legalitas usaha bisa bertahun-tahun, dan ini menciptakan ketidakpastian ekonomi. Investor sulit memprediksi keuntungan yang dapat diperolehnya” jelas Eugenia dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).
Baca Juga: BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 di Kisaran 4,6-5,4%
Menurutnya, sektor-sektor yang paling terdampak oleh ketidakpastian hukum adalah sektor yang membutuhkan lahan seperti industri manufaktur dan perkebunan terutama sektor industri kelapa sawit. Eugenia menilai, meskipun jasa perdagangan seperti ekspor tidak terlalu terganggu seperti halnya produksi barang di sektor hilir, mereka juga menghadapi kendala ketidakpastian hukum yang tidak kalah berat.
Dia juga mengkritisi banyaknya pungutan, lambannya birokrasi, serta tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan membuat calon investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Kalau kepastian hukum tidak jelas, kepastian ekonomi pun tidak ada. Investor pasti akan memilih tempat yang lebih pasti keuntungannya” katanya.
Lihat Juga :
