Jelang KTT 2025 di Brasil, India Tegas Tolak Pembentukan Mata Uang BRICS

Jum'at, 04 Juli 2025 - 07:34 WIB
loading...
Jelang KTT 2025 di Brasil,...
Para pemimpin menghadiri Forum Bisnis BRICS di China pada 4 September 2017. FOTO/Reuters
A A A
JAKARTA - Pemerintah India secara tegas menyatakan tidak akan mendukung pembentukan mata uang bersama BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh dua pejabat tinggi India menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang akan digelar di Rio de Janeiro pada 6–7 Juli 2025.

Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, menegaskan posisi negaranya sejak Februari lalu. "Kami tidak mendukung mata uang BRICS manapun," ujar dia, dikutip dari Watcher Guru, Jumat (4/7).

Pernyataan itu diperkuat oleh Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, yang mengatakan, "Saya rasa tidak ada kebijakan dari pihak kami untuk menggantikan dolar AS."

Baca Juga: Xi Jinping dan Putin Absen KTT BRICS 2025 di Brasil, Ada Apa?

Pernyataan ini dinilai sebagai isyarat diplomatik yang ditujukan langsung kepada dua kekuatan utama dalam BRICS, yaitu China dan Rusia. India ingin menegaskan bahwa mereka tidak akan ikut dalam wacana dedolarisasi yang menjadi agenda strategis sebagian anggota BRICS lainnya.

Sikap India mencerminkan dinamika internal BRICS yang semakin kompleks. Di tengah dorongan untuk memperluas kerja sama ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, negara-negara anggota justru menunjukkan perbedaan visi dan kepentingan nasional. Tidak ada kebijakan tunggal yang bisa diterapkan secara seragam di antara anggota BRICS, karena masing-masing negara memiliki orientasi ekonomi dan geopolitik yang berbeda.

CEO Wisdom Hatch dan analis keuangan Akshat Shrivastava menilai sikap pemerintah India sebagai langkah cerdas menjelang KTT di Brasil.

"India telah mengambil posisi yang jelas dan strategis," kata Akshat dalam unggahan videonya. Ia menilai bahwa ketergantungan pada dolar AS justru memberikan keuntungan besar bagi India, terutama dalam sektor jasa dan teknologi informasi.

India diketahui menjadi tujuan utama alih daya (outsourcing) sektor IT dari perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa. Jika India meninggalkan dolar, maka stabilitas ekspor jasa digitalnya akan terganggu dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Dengan Amerika Serikat, kita memiliki peluang untuk mengekspor. Sementara dengan Tiongkok, peluang kita sangat terbatas karena mereka adalah eksportir netto," ujar Akshat.

Ia juga menekankan bahwa kota-kota seperti Pune dan Hyderabad tumbuh pesat karena ekspor jasa IT ke pasar Barat. Menurutnya, India saat ini menyumbang sekitar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia, sementara Amerika Serikat menyumbang 27 persen.

"Kita harus memilih dengan cermat. Hubungan dagang dengan AS memberi kita peluang nyata untuk tumbuh," jelasnya.

Baca Juga: Bos Industri Jerman: Uni Eropa Bisa Jadi Provinsi China

Sementara, ide pembentukan mata uang BRICS terus didorong oleh China dan Rusia sebagai upaya melawan dominasi dolar dalam perdagangan global. Namun, India tampak lebih berhati-hati dan memilih menjaga hubungan ekonomi strategis dengan negara-negara Barat.

Langkah India ini dinilai bukan hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi juga cerminan posisi geopolitik yang semakin condong ke arah kemitraan global yang lebih inklusif dan pragmatis, ketimbang blok-blok eksklusif berbasis ideologi tertentu.

KTT BRICS di Brasil pekan ini akan menjadi momen penting dalam mengukur arah dan soliditas aliansi ekonomi tersebut, sekaligus menjadi panggung bagi India untuk menegaskan kedaulatan kebijakan ekonominya di tengah ketegangan global.

(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Janji Manis Investasi...
Janji Manis Investasi Rp5.323 Triliun di Balik Kesepakatan Damai AS-Iran
Runtuhkan Dolar AS,...
Runtuhkan Dolar AS, Putin Kumpulkan 11 Pemimpin ASEAN Termasuk Indonesia
Lanjutkan Dedolarisasi,...
Lanjutkan Dedolarisasi, China dan Indonesia Buang Dolar Rp229,6 Triliun dalam 4 Bulan
Tantang Dominasi Dolar...
Tantang Dominasi Dolar AS, China Perluas Penggunaan Yuan secara Global
Sambut Kabar Damai AS-Iran,...
Sambut Kabar Damai AS-Iran, Harga Bitcoin Melesat Tembus USD65.900
Kapal Tanker India Lintasi...
Kapal Tanker India Lintasi Selat Hormuz, Tandai Pulihnya Jalur Strategis usai Kesepakatan Damai AS-Iran
10 Mata-mata Perang...
10 Mata-mata Perang Dingin yang Tak Pernah Takut Mati
Senat AS Sahkan Resolusi...
Senat AS Sahkan Resolusi Penghentian Perang Iran, Pukulan Telak bagi Trump
Trump Ungkap Dana Iran...
Trump Ungkap Dana Iran yang Dilepaskan akan Digunakan untuk Beli Barang-barang AS
Rekomendasi
KPK Kembali Periksa...
KPK Kembali Periksa Mantan Dirjen PHU Hilman Latief terkait Kasus Kuota Haji
Sidang PK Nikita Mirzani...
Sidang PK Nikita Mirzani Ditunda hingga 1 Juli 2026, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya
Prabowo Pakai Peci Karanji...
Prabowo Pakai Peci Karanji Hadiri Pekan Petani dan Nelayan di Gorontalo
Berita Terkini
Pascapengumuman MSCI,...
Pascapengumuman MSCI, IHSG Sesi Siang Ambruk 1,62% ke Level 6.002
Harga Emas Terjun Rp18...
Harga Emas Terjun Rp18 Ribu, Hari Ini 1 Gram Dijual Rp2.655.000 per Gram
Iran Bebas Produksi,...
Iran Bebas Produksi, Jual, dan Kirim Minyak Mentah, Bayar Pakai Dolar AS
MNC Sekuritas Gelar...
MNC Sekuritas Gelar SPM Level 2 Bersama IBI Kesatuan Bogor: Mengenal Analisis Teknikal
IHSG Pagi Ini Dibuka...
IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat 0,44 Persen ke Level 6.128
MSCI Tahan Status Emerging...
MSCI Tahan Status Emerging Market Indonesia, OJK Pastikan Reformasi Pasar Modal Jalan Terus
Infografis
5 Mata Uang Paling Lemah...
5 Mata Uang Paling Lemah di Dunia versi Forbes 2024
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved