Timeline Lobi Indonesia ke Trump Sampai Akhirnya Tetap Kena Tarif Impor 32%

JAKARTA - Indonesia intens melakukan negosiasi tarif sejak Presiden AS (Amerika Serikat), Donald Trump resmi menerapkan tarif resiprokal alias timbal balik kepada lebih dari 180 negara pada 3 April, lalu. Dalam pidatonya, Trump mengemukakan rencana untuk mengenakan tarif impor secara menyeluruh, mulai dari 10% hingga lebih dari 40%.

Pada awalnya Inggris hanya dikenai tarif minimum 10% dan Uni Eropa (UE) mengkhawatirkan tarif yang lebih tinggi dari 20%. Untuk beberapa negara, tarif Trump jauh lebih tinggi yakni, 46% untuk Vietnam, 49% untuk Kamboja, dan Indonesia kena tarif 32% serta 26% untuk India dan 24% untuk Malaysia.

Baca Juga: Isi Surat Trump ke Presiden Prabowo usai Tetap Kenakan Tarif Impor 32%

Indonesia bergerak cepat merespons Amerika Serikat (AS) yang secara resmi menetapkan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia. Tarif ini berasal dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan AS ke semua negara, ditambah dengan tarif khusus yang saat ini berlaku.

Kebijakan tarif impor Donald Trump yang akan mulai diberlakukan pada 9 April 2025 berpotensi menghambat daya saing produk ekspor Indonesia ke pasar AS.

Berikut Timeline upaya Negosiasi Indonesia untuk Tarif Resiprokal 32%

3 April 2025 - Indonesia Siapkan Mitigasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa pemerintah akan segera menghitung dampak kebijakan ini terhadap berbagai sektor ekonomi. “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025).

Selama ini, beberapa produk utama Indonesia yang diekspor ke AS meliputi elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit (palm oil), karet, furnitur, serta produk perikanan seperti udang. Dengan adanya tarif baru ini, industri-industri tersebut diperkirakan akan terkena dampak besar.

Pemerintah telah menyiapkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak kebijakan ini terhadap perekonomian nasional. "Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia," kata Airlangga.

Langkah-langkah tersebut mencakup upaya menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN), bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah, serta menjamin ketersediaan likuiditas valuta asing agar kebutuhan dunia usaha tetap terpenuhi.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia di AS serta pelaku usaha nasional. "Tim lintas kementerian dan lembaga telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS," ungkap Airlangga.

Pemerintah juga akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC guna melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS. "Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan," tambahnya.

"Pemerintah akan melakukan penyederhanaan regulasi dan penghapusan aturan yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Measures (NTMs)," kata Airlangga.

6 April 2025 - Pemerintah Indonesia Pilih Jalur Diplomasi bukan Balas Tarif

emerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan, bahwa Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif impor terbaru AS .

Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya. Koordinasi ini dilakukan untuk merumuskan langkah strategis yang tepat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

7 April 2025 - Siapkan Relaksasi TKDN

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan berbagai usulan strategis sebagai respons atas kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk- produk Indonesia . Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penyesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) .

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menjelaskan, bahwa pembahasan mengenai relaksasi TKDN memang telah dibicarakan dalam rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto.