Relawan dan Tukang Survei Panen Jabatan Komisaris, Profesionalisme atau Balas Budi Politik?
Jum'at, 11 Juli 2025 - 19:27 WIB
loading...
PT Pertamina (Persero) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah relawan politik dan tokoh lembaga survei dipercaya menempati posisi jabatan komisaris di perusahaan energi milik negara tersebut. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah relawan politik dan tokoh lembaga survei dipercaya menempati posisi jabatan komisaris di perusahaan energi milik negara tersebut. Penunjukan ini menimbulkan tanda tanya di tengah seruan publik akan tata kelola BUMN yang profesional dan bebas dari kepentingan politik.
Perombakan jajaran pengurus di lingkungan Pertamina dan anak usahanya mengangkat Denny JA, pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen di Pertamina Hulu Energi (PHE). Sementara, Muhammad Qodari, pendiri Indo Barometer juga ditunjuk sebagai komisaris di entitas yang sama.
Baca Juga: Denny JA, Qodari hingga Stella Christie Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi
Selain dua nama tersebut, tokoh lain yang turut masuk dalam jajaran komisaris Pertamina termasuk Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi; Andika Pandu Puragabaya, politisi Partai Gerindra; dan Siti Zahra Aghnia, relawan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Penunjukan tokoh-tokoh berlatar belakang politik dan survei dianggap mengancam independensi serta profesionalisme BUMN strategis seperti Pertamina, yang seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang profesional dengan kompetensi di bidang energi dan tata kelola perusahaan.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, menyebut fenomena ini sebagai bentuk konflik kepentingan yang serius. Menurutnya, lembaga survei yang seharusnya bersifat ilmiah dan independen justru berubah menjadi alat kampanye politik.
"Ini membuktikan banyak data survei yang manipulatif, karena setelah kandidat tertentu menang, para tokoh survei justru mendapat posisi jabatan. Ini bentuk nyata balas budi politik," ujar Media saat berbincang dengan SindoNews, Jumat (11/7).
Ia mengingatkan, praktik semacam ini membawa risiko besar terhadap masa depan demokrasi dan tata kelola BUMN. Jika dibiarkan, lembaga survei akan kehilangan kredibilitas dan menjadi bagian dari jejaring kekuasaan yang tidak netral.
"Ketika tokoh survei masuk ke BUMN tanpa kapasitas yang jelas, maka arah kebijakan perusahaan bisa terdistorsi oleh kepentingan politik, bukan pada asas keekonomian atau kebutuhan energi nasional," tegas dia.
Baca Juga: Daftar Lengkap 30 Komisaris BUMN Merangkap Wakil Menteri, Terbaru Taufik Hidayat
Media menilai, di tengah tekanan fiskal yang memaksa efisiensi di berbagai sektor, pemerintah justru melemahkan integritas BUMN dengan praktik penunjukan berbasis loyalitas politik. Kondisi ini dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
"Publik harus mengkritisi keras. Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi soal etika dan masa depan kemandirian lembaga negara. Reformasi sistem penunjukan komisaris BUMN mutlak dibutuhkan," ujarnya.
Penempatan figur yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, menurut Media, dapat menurunkan efisiensi perusahaan dan merugikan negara dalam jangka panjang. Ia menegaskan, jabatan komisaris bukan ruang balas jasa politik, tetapi instrumen strategis dalam penguatan ekonomi nasional.
Perombakan jajaran pengurus di lingkungan Pertamina dan anak usahanya mengangkat Denny JA, pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen di Pertamina Hulu Energi (PHE). Sementara, Muhammad Qodari, pendiri Indo Barometer juga ditunjuk sebagai komisaris di entitas yang sama.
Baca Juga: Denny JA, Qodari hingga Stella Christie Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi
Selain dua nama tersebut, tokoh lain yang turut masuk dalam jajaran komisaris Pertamina termasuk Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi; Andika Pandu Puragabaya, politisi Partai Gerindra; dan Siti Zahra Aghnia, relawan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Penunjukan tokoh-tokoh berlatar belakang politik dan survei dianggap mengancam independensi serta profesionalisme BUMN strategis seperti Pertamina, yang seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang profesional dengan kompetensi di bidang energi dan tata kelola perusahaan.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, menyebut fenomena ini sebagai bentuk konflik kepentingan yang serius. Menurutnya, lembaga survei yang seharusnya bersifat ilmiah dan independen justru berubah menjadi alat kampanye politik.
"Ini membuktikan banyak data survei yang manipulatif, karena setelah kandidat tertentu menang, para tokoh survei justru mendapat posisi jabatan. Ini bentuk nyata balas budi politik," ujar Media saat berbincang dengan SindoNews, Jumat (11/7).
Ia mengingatkan, praktik semacam ini membawa risiko besar terhadap masa depan demokrasi dan tata kelola BUMN. Jika dibiarkan, lembaga survei akan kehilangan kredibilitas dan menjadi bagian dari jejaring kekuasaan yang tidak netral.
"Ketika tokoh survei masuk ke BUMN tanpa kapasitas yang jelas, maka arah kebijakan perusahaan bisa terdistorsi oleh kepentingan politik, bukan pada asas keekonomian atau kebutuhan energi nasional," tegas dia.
Baca Juga: Daftar Lengkap 30 Komisaris BUMN Merangkap Wakil Menteri, Terbaru Taufik Hidayat
Media menilai, di tengah tekanan fiskal yang memaksa efisiensi di berbagai sektor, pemerintah justru melemahkan integritas BUMN dengan praktik penunjukan berbasis loyalitas politik. Kondisi ini dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
"Publik harus mengkritisi keras. Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi soal etika dan masa depan kemandirian lembaga negara. Reformasi sistem penunjukan komisaris BUMN mutlak dibutuhkan," ujarnya.
Penempatan figur yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, menurut Media, dapat menurunkan efisiensi perusahaan dan merugikan negara dalam jangka panjang. Ia menegaskan, jabatan komisaris bukan ruang balas jasa politik, tetapi instrumen strategis dalam penguatan ekonomi nasional.
(nng)
Lihat Juga :
