Pemerintah Lepas 360.000 Ton Beras Bansos, Mentan Wanti-wanti Jangan Sampai Bocor
Minggu, 13 Juli 2025 - 09:26 WIB
loading...
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah resmi menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk beras sebanyak 360.000 ton sepanjang Juli 2025 untuk keluarga rentan di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan perubahan iklim.
"Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk mengurangi beban rumah tangga dan memastikan akses pangan pokok," ujar Amran dalam keterangan resmi, Minggu (13/7).
Baca Juga: Pemerintah Tugaskan Bulog Salurkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP hingga Akhir 2025
Selain bansos, pemerintah juga mengandalkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga beras di pasaran, salah satunya melalui distribusi beras kemasan 5 kg dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Mentan mengingatkan, agar pengawasan distribusi diperketat untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan oleh oknum tak bertanggung jawab, termasuk mafia pangan. "Saya minta Bulog hati-hati. Jangan sampai ada kebocoran. Tindak tegas jika ada pelanggaran," tegasnya.
Peringatan ini disampaikan menyusul temuan Satgas Pangan Bareskrim Polri yang sedang menyelidiki dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen beras, termasuk praktik takaran dan mutu tidak sesuai standar.
"SPHP bukan hanya soal tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas," tegas Amran.
Baca Juga: 10 Perusahaan Besar Kesandung Beras Oplosan, Siap-siap Dipanggil Bareskrim
Ia juga menekankan pentingnya distribusi yang tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin. Di sisi produksi, Amran menyampaikan kabar positif. Hingga Agustus 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode sama tahun sebelumnya (21,88 juta ton).
"Produksi aman, yang perlu dijaga adalah distribusi dan tata niaga. Bansos dan SPHP adalah dua strategi yang saling melengkapi," jelasnya.
"Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk mengurangi beban rumah tangga dan memastikan akses pangan pokok," ujar Amran dalam keterangan resmi, Minggu (13/7).
Baca Juga: Pemerintah Tugaskan Bulog Salurkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP hingga Akhir 2025
Selain bansos, pemerintah juga mengandalkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga beras di pasaran, salah satunya melalui distribusi beras kemasan 5 kg dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Mentan mengingatkan, agar pengawasan distribusi diperketat untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan oleh oknum tak bertanggung jawab, termasuk mafia pangan. "Saya minta Bulog hati-hati. Jangan sampai ada kebocoran. Tindak tegas jika ada pelanggaran," tegasnya.
Peringatan ini disampaikan menyusul temuan Satgas Pangan Bareskrim Polri yang sedang menyelidiki dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen beras, termasuk praktik takaran dan mutu tidak sesuai standar.
"SPHP bukan hanya soal tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas," tegas Amran.
Baca Juga: 10 Perusahaan Besar Kesandung Beras Oplosan, Siap-siap Dipanggil Bareskrim
Ia juga menekankan pentingnya distribusi yang tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin. Di sisi produksi, Amran menyampaikan kabar positif. Hingga Agustus 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode sama tahun sebelumnya (21,88 juta ton).
"Produksi aman, yang perlu dijaga adalah distribusi dan tata niaga. Bansos dan SPHP adalah dua strategi yang saling melengkapi," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
