OJK Keluarkan Aturan Baru Promosi Saham oleh Influencer, Youtuber Cs Tak Bisa Lagi Sembarangan

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur kerja sama antara perusahaan sekuritas dan para influencer atau pegiat media sosial, termasuk selebgram dan TikToker, dalam kegiatan promosi produk pasar modal. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang berfungsi sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek atau broker saham.

Langkah ini diambil OJK sebagai respons terhadap kompleksitas yang semakin meningkat dalam bisnis perusahaan efek, serta perkembangan pesat industri sekuritas dari berbagai aspek, termasuk produk, proses bisnis, dan mekanisme layanan.

Baca Juga: 5 Perusahaan Antre IPO Tahun Ini, Cek Daftarnya

Dalam Pasal 106 Ayat (1) POJK tersebut, OJK memperbolehkan perusahaan sekuritas untuk bekerja sama dengan influencer dalam memasarkan produk investasi. Namun, kerja sama ini tidak dapat dilakukan sembarangan. Pada Ayat (2), perusahaan diwajibkan untuk membuat perjanjian tertulis dengan influencer yang diajak bekerja sama, yang harus mencakup ruang lingkup kerja sama secara jelas.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup beberapa pilihan, antara lain: pertama, influencer dapat menyediakan media untuk iklan dan/atau menyampaikan informasi umum terkait pasar modal tanpa memberikan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah pada Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Perusahaan Efek (PED). Kedua, influencer dapat memberikan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah di PPE dan PED. Ketiga, influencer dapat memberikan analisis dan/atau rekomendasi terhadap suatu efek, produk, dan/atau layanan tertentu dari PPE dan PED.

Dalam Pasal 107, dijelaskan bahwa influencer yang melakukan kerja sama dengan PPE dan PED sesuai dengan Pasal 106 Ayat (2) huruf a tidak diwajibkan untuk terdaftar sebagai mitra pemasaran PPE dan tidak perlu memiliki izin usaha dari OJK. Namun, jika influencer melakukan aktivitas sesuai dengan poin kedua, perusahaan efek wajib memastikan bahwa influencer telah memenuhi peraturan OJK mengenai mitra pemasaran PPE.

Baca Juga: Penyebab Saham CDIA Digembok Bursa, Harganya Melonjak Tak Wajar usai IPO

Lebih lanjut, Pasal 109 menegaskan bahwa jika influencer memberikan analisis atau rekomendasi (poin ketiga), mereka wajib memiliki izin sebagai penasihat investasi. Selain itu, Pasal 110 mengharuskan PPE dan PED untuk mencantumkan pengungkapan dalam iklan bahwa influencer bukan merupakan pegawai PPE dan PED serta tidak memiliki izin dari OJK.

OJK juga menegaskan, jika aturan ini tidak dipatuhi, perusahaan sekuritas dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.

Dengan adanya aturan baru ini, OJK berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam promosi produk pasar modal oleh influencer, serta melindungi masyarakat dari informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Aturan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat dalam industri keuangan, di mana influencer dapat berperan secara positif tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap publik.