Mengenang Kwik Kian Gie, Ekonom yang Lantang Agar Indonesia Tak Tergantung IMF dan Terjebak Utang Asing

JAKARTA - Kepergian ekonom senior Kwik Kian Gie menyisakan duka mendalam bagi dunia intelektual dan perekonomian nasional. Sosoknya dikenang sebagai salah satu ekonom yang konsisten menyuarakan kritik dan menjadi penyeimbang kebijakan ekonomi.

Didik J. Rachbini, Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, berbagi pandangannya tentang kiprah dan warisan pemikiran almarhum. Kwik Kian Gie, lulusan Nederlandse Economische Hogeschool di Rotterdam (kini Erasmus University), adalah figur intelektual yang sangat vokal dan berpengaruh di era 1980-an.

Di tengah minimnya kelompok terpelajar saat itu, pemikirannya, terutama kritik yang ia sampaikan di media massa, sangat didengar dan memiliki daya pengaruh besar. Memasuki 1990-an, jumlah kaum terpelajar di bidang ekonomi dan politik kian bertambah. Namun, sebagian besar dari mereka memilih bergabung dengan pemerintahan Orde Baru.

Berbeda dengan Kwik Kian Gie, ia memilih tetap berada di luar, mengemban peran "check and balances" secara informal untuk mengkritisi kebijakan ekonomi yang ada.

Baca Juga: Kabar Duka, Mantan Menko Kwik Kian Gie Meninggal Dunia

Pada masa tersebut, Kwik Kian Gie juga menjadi bagian dari Kelompok Ekonomi 30. Kelompok ini, yang beranggotakan para ekonom seperti Sjahrir, Rizal Ramli, Dorodjatun, Hendra Esmara, Nuriman Hasibuan, Rijanto, dan Didik Rachbini sendiri, aktif menyumbangkan pemikiran dan kritik di media massa. Banyak di antara mereka kini telah berpulang.

Sebelum reformasi, banyak ekonom telah memberikan saran kebijakan yang berdasarkan bukti akademik dan teoritis. Namun, dominasi ekonomi Orde Baru di bawah kelompok yang dijuluki "Mafia Berkeley" membuat saran-saran tersebut relatif tidak mempan. Kebijakan ekonomi Orde Baru ini, yang sempat dipuji-puji, akhirnya ambruk pada 1997.

Kwik Kian Gie adalah salah satu ekonom dan tokoh publik Indonesia yang memiliki perjalanan karier dan pemikiran tajam, independen, serta kritis, baik pada masa Orde Baru maupun berlanjut pada masa Reformasi. Ia dikenal sebagai figur intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, bahkan jika harus berseberangan dengan kekuasaan.

Pada masa reformasi, ia sempat menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 1999-2000 dalam Kabinet Persatuan Nasional di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, dan kemudian Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri 2001 pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Warisan pemikiran Kwik Kian Gie yang tetap relevan hingga saat ini adalah tentang pentingnya kedaulatan ekonomi. Ia selalu menyuarakan agar Indonesia tidak tergantung pada IMF dan utang luar negeri demi menghindari subordinasi politik oleh kekuatan asing," kata Didik dalam pernyataan tertulis, Selasa (29/7).

Baca Juga: Profil Kwik Gian Gie, Menko Ekonomi Era Gusdur yang Peduli Dunia Pendidikan

Sebab itu, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap jebakan utang luar negeri. Selain itu, Kwik juga kerap mengkritik oligarki ekonomi-politik, bahkan sempat heboh dengan kritiknya terhadap "konglomerat hitam" yang bergantung pada lisensi negara namun merugikan rakyat.

Bagi Kwik Kian Gie, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah separuh dari ekonomi bangsa dan berperan instrumental. Sebab itu, penting untuk menjaga BUMN dan aset strategis bangsa. Relevansinya dengan kondisi sekarang, menurut Didik J. Rachbini, adalah Danantara tidak boleh gagal, menegaskan kembali urgensi menjaga aset-aset strategis negara.