Harta Kekayaan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Disorot karena Blokir Rekening Nganggur
Kamis, 31 Juli 2025 - 14:09 WIB
loading...
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. FOTO/Instagram
A
A
A
JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menjadi sorotan setelah kebijakan pemblokiran rekening "nganggur" diberlakukan. Perhatian kini tertuju pada laporan harta kekayaannya yang tercatat mencapai Rp9,38 miliar per Maret 2025.
Angka tersebut tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Ivan pada 25 Maret 2025. Meski nilai totalnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, rincian lengkap aset yang dimiliki tidak seluruhnya diungkap dalam sumber resmi.
Sebagai perbandingan, pada 2023 total harta Ivan tercatat sekitar Rp4,1 miliar. Rinciannya antara lain berupa tanah dan bangunan senilai Rp2,68 miliar, kendaraan senilai Rp2,425 miliar termasuk Mazda CX-9, BMW X7, dan Toyota Alphard, harta bergerak Rp120 juta, surat berharga Rp80 juta, kas Rp221 juta, dan harta lainnya Rp775 juta. Saat itu ia juga melaporkan utang sebesar Rp2,19 miliar.
Baca Juga: Harta Kekayaan Tina Talisa, Staf Khusus Gibran yang Merangkap Jabatan Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga
Isu soal dugaan kepemilikan kendaraan mewah senilai puluhan miliar sempat beredar, namun tidak ditemukan dalam laporan resmi LHKPN. Aset kendaraan yang tercatat secara resmi hanya senilai sekitar Rp2,4 miliar.
Ivan Yustiavandana menjabat sebagai Kepala PPATK sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2021. Ia merupakan pejabat karier yang telah berpengalaman di lembaga tersebut sejak 2003 dan pernah menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan serta Deputi Pemberantasan.
Berlatar pendidikan hukum, Ivan menempuh studi Sarjana Hukum di Universitas Jember, meraih gelar Master of Laws (LL.M) dari Washington College of Law, AS, dan menyandang gelar doktor hukum cum laude dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Dalam kiprahnya, Ivan dikenal aktif memimpin penyusunan kebijakan strategis di bidang anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ia juga terlibat dalam penyusunan National Risk Assessment dan memperkuat kerja sama internasional di bidang intelijen keuangan.
Nama Ivan belakangan mencuat seiring kebijakan PPATK memblokir rekening bank yang tidak aktif bertransaksi selama minimal tiga bulan. Rekening tersebut dikategorikan sebagai dormant account dan dibekukan sementara guna mencegah penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal.
Baca Juga: Deretan Bank yang Bangkrut di Indonesia dari 2024 hingga Juli 2025
Kebijakan yang mulai diterapkan sejak Mei 2025 ini mengacu pada data perbankan Februari 2025, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PPATK menjelaskan, pemblokiran bersifat sementara dan dana nasabah tetap aman. Proses reaktivasi rekening dapat dilakukan melalui bank terkait dengan prosedur verifikasi identitas dan setoran awal sesuai ketentuan masing-masing bank.
Ivan menegaskan, langkah ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko pencucian uang, transaksi narkotika, serta kejahatan finansial lainnya. "Ini bagian dari upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional dan menutup celah penyalahgunaan rekening tidak aktif untuk tindakan kriminal."
Angka tersebut tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Ivan pada 25 Maret 2025. Meski nilai totalnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, rincian lengkap aset yang dimiliki tidak seluruhnya diungkap dalam sumber resmi.
Sebagai perbandingan, pada 2023 total harta Ivan tercatat sekitar Rp4,1 miliar. Rinciannya antara lain berupa tanah dan bangunan senilai Rp2,68 miliar, kendaraan senilai Rp2,425 miliar termasuk Mazda CX-9, BMW X7, dan Toyota Alphard, harta bergerak Rp120 juta, surat berharga Rp80 juta, kas Rp221 juta, dan harta lainnya Rp775 juta. Saat itu ia juga melaporkan utang sebesar Rp2,19 miliar.
Baca Juga: Harta Kekayaan Tina Talisa, Staf Khusus Gibran yang Merangkap Jabatan Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga
Isu soal dugaan kepemilikan kendaraan mewah senilai puluhan miliar sempat beredar, namun tidak ditemukan dalam laporan resmi LHKPN. Aset kendaraan yang tercatat secara resmi hanya senilai sekitar Rp2,4 miliar.
Ivan Yustiavandana menjabat sebagai Kepala PPATK sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2021. Ia merupakan pejabat karier yang telah berpengalaman di lembaga tersebut sejak 2003 dan pernah menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan serta Deputi Pemberantasan.
Berlatar pendidikan hukum, Ivan menempuh studi Sarjana Hukum di Universitas Jember, meraih gelar Master of Laws (LL.M) dari Washington College of Law, AS, dan menyandang gelar doktor hukum cum laude dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Dalam kiprahnya, Ivan dikenal aktif memimpin penyusunan kebijakan strategis di bidang anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ia juga terlibat dalam penyusunan National Risk Assessment dan memperkuat kerja sama internasional di bidang intelijen keuangan.
Nama Ivan belakangan mencuat seiring kebijakan PPATK memblokir rekening bank yang tidak aktif bertransaksi selama minimal tiga bulan. Rekening tersebut dikategorikan sebagai dormant account dan dibekukan sementara guna mencegah penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal.
Baca Juga: Deretan Bank yang Bangkrut di Indonesia dari 2024 hingga Juli 2025
Kebijakan yang mulai diterapkan sejak Mei 2025 ini mengacu pada data perbankan Februari 2025, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PPATK menjelaskan, pemblokiran bersifat sementara dan dana nasabah tetap aman. Proses reaktivasi rekening dapat dilakukan melalui bank terkait dengan prosedur verifikasi identitas dan setoran awal sesuai ketentuan masing-masing bank.
Ivan menegaskan, langkah ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko pencucian uang, transaksi narkotika, serta kejahatan finansial lainnya. "Ini bagian dari upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional dan menutup celah penyalahgunaan rekening tidak aktif untuk tindakan kriminal."
(nng)
Lihat Juga :
