Dedolarisasi Melesat di Era Biden, Kini Tertekan di Bawah Trump
Minggu, 03 Agustus 2025 - 07:40 WIB
loading...
Upaya negara-negara BRICS mengurangi ketergantungan pada dolar kini tertekan di bawah Presiden Donald Trump.
A
A
A
JAKARTA - Upaya negara-negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS) mencatat kemajuan signifikan sepanjang masa kepresidenan Joe Biden. Agenda dedolarisasi yang mencuat sejak 2020 itu berkembang pesat ketika banyak negara mulai meninjau ulang kebijakan perdagangannya.
Puncak pembahasan mengenai dedolarisasi terjadi pada 2023 hingga 2024, ketika sejumlah negara berkembang aktif berdiskusi dalam berbagai forum internasional untuk menyelesaikan transaksi perdagangan dengan mata uang lokal. Pergeseran ini sempat menimbulkan kekhawatiran tentang melemahnya dominasi dolar di pasar global.
Baca Juga: Perang Tarif AS vs Dedolarisasi BRICS, Siapa Pemenang dalam Pertarungan Ini?
Sejumlah analis menyebut periode itu sebagai momen terjadinya "pergeseran tektonik" dari Barat ke Timur, karena mata uang lokal mulai berkuasa di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Namun dinamika tersebut berubah drastis ketika Donald Trump kembali berkuasa.
Hanya dalam enam bulan, Trump disebut mampu membalikkan arah kebijakan dan memperkuat kembali posisi dolar AS dalam perdagangan internasional. Trump mengambil langkah-langkah agresif untuk menghadang dedolarisasi dengan menekan negara-negara yang berupaya keluar dari dominasi dolar.
Saat menjabat, Presiden Biden dan jajaran Gedung Putih menegaskan tidak akan melarang negara lain memilih mitra dagang atau mata uang transaksi. Dilansir dari Watcher Guru, pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre, yang menegaskan AS tidak akan mencampuri pilihan negara lain selama masa kepemimpinan Biden.
Berlawanan dengan itu, Trump justru bersikap keras terhadap negara-negara yang hendak meninggalkan dolar AS. Ia bahkan mengancam sanksi ekonomi jika mitra dagang AS mencoba menyelesaikan transaksi dengan mata uang lokal selain dolar.
Ancaman tersebut dinilai efektif oleh sebagian analis karena membuat beberapa negara memilih kembali berdagang dengan dolar dan bahkan menurunkan bea impor bagi produk-produk asal Amerika Serikat.
Baca Juga: AS dan Rusia di Ambang Perang Nuklir, Siapa yang Lebih Kuat?
Selain itu, sejumlah negara dilaporkan mulai membuka jalur komunikasi baru dengan Gedung Putih untuk menjajaki kesepakatan perdagangan yang dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak.
Pendekatan Biden yang lebih lunak membuat dedolarisasi tumbuh subur, namun pendekatan Trump yang konfrontatif mampu menahan laju gerakan itu. Meski demikian, beberapa inisiatif dedolarisasi masih bertahan meskipun kekuatannya tidak sebesar sebelumnya.
Kondisi ini digambarkan seperti "cakar penyok", merujuk pada gerakan dedolarisasi yang sempat tajam di masa Biden namun meredup di masa Trump.
Upaya negara-negara berkembang untuk mempromosikan transaksi non-dolar memang belum sepenuhnya hilang, tetapi momentum yang dulu pernah memuncak kini melemah seiring kebijakan luar negeri AS yang lebih menekan.
Sejumlah analis meyakini agenda dedolarisasi akan terus berusaha bangkit, meskipun jalannya akan semakin berat di tengah tekanan ekonomi dan diplomasi ketat dari pemerintahan Trump.
Puncak pembahasan mengenai dedolarisasi terjadi pada 2023 hingga 2024, ketika sejumlah negara berkembang aktif berdiskusi dalam berbagai forum internasional untuk menyelesaikan transaksi perdagangan dengan mata uang lokal. Pergeseran ini sempat menimbulkan kekhawatiran tentang melemahnya dominasi dolar di pasar global.
Baca Juga: Perang Tarif AS vs Dedolarisasi BRICS, Siapa Pemenang dalam Pertarungan Ini?
Sejumlah analis menyebut periode itu sebagai momen terjadinya "pergeseran tektonik" dari Barat ke Timur, karena mata uang lokal mulai berkuasa di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Namun dinamika tersebut berubah drastis ketika Donald Trump kembali berkuasa.
Hanya dalam enam bulan, Trump disebut mampu membalikkan arah kebijakan dan memperkuat kembali posisi dolar AS dalam perdagangan internasional. Trump mengambil langkah-langkah agresif untuk menghadang dedolarisasi dengan menekan negara-negara yang berupaya keluar dari dominasi dolar.
Saat menjabat, Presiden Biden dan jajaran Gedung Putih menegaskan tidak akan melarang negara lain memilih mitra dagang atau mata uang transaksi. Dilansir dari Watcher Guru, pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre, yang menegaskan AS tidak akan mencampuri pilihan negara lain selama masa kepemimpinan Biden.
Berlawanan dengan itu, Trump justru bersikap keras terhadap negara-negara yang hendak meninggalkan dolar AS. Ia bahkan mengancam sanksi ekonomi jika mitra dagang AS mencoba menyelesaikan transaksi dengan mata uang lokal selain dolar.
Ancaman tersebut dinilai efektif oleh sebagian analis karena membuat beberapa negara memilih kembali berdagang dengan dolar dan bahkan menurunkan bea impor bagi produk-produk asal Amerika Serikat.
Baca Juga: AS dan Rusia di Ambang Perang Nuklir, Siapa yang Lebih Kuat?
Selain itu, sejumlah negara dilaporkan mulai membuka jalur komunikasi baru dengan Gedung Putih untuk menjajaki kesepakatan perdagangan yang dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak.
Pendekatan Biden yang lebih lunak membuat dedolarisasi tumbuh subur, namun pendekatan Trump yang konfrontatif mampu menahan laju gerakan itu. Meski demikian, beberapa inisiatif dedolarisasi masih bertahan meskipun kekuatannya tidak sebesar sebelumnya.
Kondisi ini digambarkan seperti "cakar penyok", merujuk pada gerakan dedolarisasi yang sempat tajam di masa Biden namun meredup di masa Trump.
Upaya negara-negara berkembang untuk mempromosikan transaksi non-dolar memang belum sepenuhnya hilang, tetapi momentum yang dulu pernah memuncak kini melemah seiring kebijakan luar negeri AS yang lebih menekan.
Sejumlah analis meyakini agenda dedolarisasi akan terus berusaha bangkit, meskipun jalannya akan semakin berat di tengah tekanan ekonomi dan diplomasi ketat dari pemerintahan Trump.
(nng)
Lihat Juga :
