Larang Komisaris BUMN dan Direksi Dapat Bonus, Danantara Menutup Celah Penyimpangan
Senin, 04 Agustus 2025 - 16:03 WIB
loading...
Surat Edaran BPI Danantara yang melarang pemberian tantiem, insentif kepada dewan komisaris BUMN dan direksi dinilai bentuk komitmen pembenahan menyeluruh di lingkungan BUMN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada KementerianBUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan anak usaha BUMN untuk menghentikan sementara pemberian tantiem, insentif dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya kepada dewan komisaris BUMN dan direksi anak usaha BUMN.
Komisaris Independen Id Food, Hendarsam Marantoko memberikan apresiasi dan dukungannya atas Surat Edaran BPI Danatara sebagai komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BUMN.
“Kita harus jujur, tata kelola BUMN kita selama ini masih jauh dari prinsip good corporate governance (GCG). Di lapangan kerap dijumpai tindakan manipulatif untuk mengaitkannya dengan kinerja perusahaan. Seolah untung, lalu direksi dan komisarisnya dapat tantiem,” ungkap Hendarsam dalam keterangannya.
Baca Juga: Komisaris dan Direksi BUMN Tak Lagi Terima Tantiem, CIO Danantara: Pendapatan Bulanan Tetap Layak
BPI Danantara menemukan beberapa modus-operandi yang umumnya digunakan untuk mengejar tantiem. Seperti membuat laporan keuangan yang didasarkan pada aktivitas semu pencatatan, pengakuan pendapatan sebelum waktunya, termasuk tidak mencatatkan beban untuk memperbesar laba perusahaan.
“Praktik menyimpang itu jelas tindak pidana pemalsuan dan korupsi. Perilaku semacam ini seolah menjadi warisan turun temurun. Tapi tentu tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen beliau tegas, jangan memupuk perilaku koruptif, jangan ada sepeserpun uang rakyat digarong!” ujar Hendarsam.
Hendarsam juga membandingkan sumbangan industri rokok yang jauh lebih besar dari sumbangan BUMN. Sumbangan BUMN terhadap pendapatan negara berkisar Rp80 triliun. Sementara industri rokok memberikan kontribusi mencapai Rp250 triliun.
“Ini paradoks menurut saya, BUMN yang begitu besarnya tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Lebih dari tiga kali lipatnya kontribusi industri rokok. Berati kan memang ada yang salah dengan tata kelola kita,” imbuhnya.
Baca Juga: Komisaris dan Direksi BUMN Dilarang Dapat Tantiem dan Insentif, Begini Isi SE Danantara
Selain itu, Hendarsam berpandangan kebijakan meniadakan tatiem untuk anggota dewan komisaris ini bisa saja bersifat sementara sambil secara paralel memperbaiki tata kelola dan gaya hidup setiap insan di lingkungan BUMN. Ditegaskan olehnya jika zaman sudah berubah dan pemerintahan Prabowo Subianto tidak memberikan ruang kompromi atas tindakan menyimpang dan koruptif tutupnya.
Komisaris Independen Id Food, Hendarsam Marantoko memberikan apresiasi dan dukungannya atas Surat Edaran BPI Danatara sebagai komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BUMN.
“Kita harus jujur, tata kelola BUMN kita selama ini masih jauh dari prinsip good corporate governance (GCG). Di lapangan kerap dijumpai tindakan manipulatif untuk mengaitkannya dengan kinerja perusahaan. Seolah untung, lalu direksi dan komisarisnya dapat tantiem,” ungkap Hendarsam dalam keterangannya.
Baca Juga: Komisaris dan Direksi BUMN Tak Lagi Terima Tantiem, CIO Danantara: Pendapatan Bulanan Tetap Layak
BPI Danantara menemukan beberapa modus-operandi yang umumnya digunakan untuk mengejar tantiem. Seperti membuat laporan keuangan yang didasarkan pada aktivitas semu pencatatan, pengakuan pendapatan sebelum waktunya, termasuk tidak mencatatkan beban untuk memperbesar laba perusahaan.
“Praktik menyimpang itu jelas tindak pidana pemalsuan dan korupsi. Perilaku semacam ini seolah menjadi warisan turun temurun. Tapi tentu tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen beliau tegas, jangan memupuk perilaku koruptif, jangan ada sepeserpun uang rakyat digarong!” ujar Hendarsam.
Hendarsam juga membandingkan sumbangan industri rokok yang jauh lebih besar dari sumbangan BUMN. Sumbangan BUMN terhadap pendapatan negara berkisar Rp80 triliun. Sementara industri rokok memberikan kontribusi mencapai Rp250 triliun.
“Ini paradoks menurut saya, BUMN yang begitu besarnya tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Lebih dari tiga kali lipatnya kontribusi industri rokok. Berati kan memang ada yang salah dengan tata kelola kita,” imbuhnya.
Baca Juga: Komisaris dan Direksi BUMN Dilarang Dapat Tantiem dan Insentif, Begini Isi SE Danantara
Selain itu, Hendarsam berpandangan kebijakan meniadakan tatiem untuk anggota dewan komisaris ini bisa saja bersifat sementara sambil secara paralel memperbaiki tata kelola dan gaya hidup setiap insan di lingkungan BUMN. Ditegaskan olehnya jika zaman sudah berubah dan pemerintahan Prabowo Subianto tidak memberikan ruang kompromi atas tindakan menyimpang dan koruptif tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
