Anggaran DPR Meroket Jadi Rp9,9 Triliun, Per Anggota Setiap Tahun Bisa Dapat Rp17 M
Sabtu, 30 Agustus 2025 - 10:40 WIB
loading...
Alokasi anggaran DPR 2026 melonjak 47,8% dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp6,69 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, angka ini bahkan melonjak hingga 83%. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mendapatkan alokasi Rp9,9 triliun. Angka tersebut melonjak dari APBN 2025 yang dialokasikan Rp6,69 triliun. Adapun outlook anggaran DPR 2025 adalah sebesar Rp9,96 triliun.
Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026, anggaran Rp9,9 triliun digunakan untuk belanja operasional yang mencakup pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPR, ASN, staf khusus, tenaga ahli dan staf administrsi anggota. Anggaran tersebut juga digunakan untuk belanja non-operasional yaitu antara lain memberikan dukungan administratif Sekretariat Jenderal DPR, melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI.
“Pada RAPBN DPR RI tahun 2026, terdapat rencana alokasi anggaran untuk mendukung prioritas nasional, di antaranya kegiatan fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang polhukam, serta fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang ekkuinbangkesra,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
Baca Juga: Anggaran DPR Meroket Jadi Rp9,9 Triliun di 2026, Melonjak Drastis sejak 2021
Alokasi anggaran DPR 2026 melonjak 47,8% dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp6,69 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, angka ini bahkan melonjak hingga 83%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran ini juga akan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk Fasilitasi Meaningful Participation dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Polhukam, serta Fasilitasi Meaningful Participation dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Ekkuinbangkesra.
Anggaran DPR terus menunjukkan tren kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2021, alokasi anggaran DPR tercatat sebesar Rp5,41 triliun dan sedikit meningkat menjadi Rp5,6 triliun pada 2022.
Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026, anggaran Rp9,9 triliun digunakan untuk belanja operasional yang mencakup pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPR, ASN, staf khusus, tenaga ahli dan staf administrsi anggota. Anggaran tersebut juga digunakan untuk belanja non-operasional yaitu antara lain memberikan dukungan administratif Sekretariat Jenderal DPR, melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI.
“Pada RAPBN DPR RI tahun 2026, terdapat rencana alokasi anggaran untuk mendukung prioritas nasional, di antaranya kegiatan fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang polhukam, serta fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang ekkuinbangkesra,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
Baca Juga: Anggaran DPR Meroket Jadi Rp9,9 Triliun di 2026, Melonjak Drastis sejak 2021
Alokasi anggaran DPR 2026 melonjak 47,8% dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp6,69 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, angka ini bahkan melonjak hingga 83%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran ini juga akan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk Fasilitasi Meaningful Participation dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Polhukam, serta Fasilitasi Meaningful Participation dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Ekkuinbangkesra.
Anggaran DPR terus menunjukkan tren kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2021, alokasi anggaran DPR tercatat sebesar Rp5,41 triliun dan sedikit meningkat menjadi Rp5,6 triliun pada 2022.
Lihat Juga :
