Ditjen Pajak Luruskan Isu Soal Pajak Warisan, Begini Penjelasannya
Jum'at, 12 September 2025 - 21:24 WIB
loading...
Dirjen Pajak Kemenkeu meluruskan isu yang beredar di masyarakat mengenai pajak warisan yang dikaitkan dengan proses balik nama tanah dan bangunan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluruskan isu yang beredar di masyarakat mengenai pajak warisan yang dikaitkan dengan proses balik nama tanah dan bangunan. Ditjen Pajak menegaskan, warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) .
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari pengenaan PPh. “Dengan demikian, ahli waris tidak dikenakan pajak penghasilan atas tanah atau bangunan yang diperoleh dari pewaris,” ujar Rosmauli dalam keterangan resmi, Jumat (12/9/2025).
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK-81/2024). Pada Pasal 200 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh.
Baca Juga: Benarkah Amplop Kondangan Mau Dipajaki?
Pengecualian tersebut diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh. Ahli waris dapat mengajukan permohonan SKB secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar atau secara daring melalui laman Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id).
Permohonan akan diproses dalam tiga hari kerja setelah dokumen diterima lengkap. Dokumen yang wajib dilampirkan antara lain Surat Pernyataan Pembagian Waris sebagaimana diatur dalam PER-8/PJ/2025 Pasal 101 ayat (5) huruf c.
Setelah diverifikasi, KPP akan menerbitkan SKB PPh sehingga balik nama sertipikat tanah atau bangunan tidak dikenai pajak penghasilan. DJP juga menekankan pentingnya membedakan antara PPh dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Baca Juga: DJP Targetkan Penerimaan Pajak Naik 13,3%, Capai Rp2.189 Triliun di 2025
PPh final atas pengalihan hak karena warisan dapat dibebaskan melalui SKB. Sedangkan BPHTB tetap berlaku karena merupakan pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
DJP mengimbau masyarakat agar memahami aturan perpajakan terkait warisan dengan tepat. “Tidak ada pajak penghasilan atas warisan, dan ahli waris memiliki hak untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh agar terbebas dari pengenaan PPh Final,” tegas Rosmauli.
Sebelumnya, mantan penyanyi cilik Leony Vitria mengeluhkan besarnya pungutan pajak untuk mengurus balik nama rumah dari mendiang ayahnya ke dirinya. Leony mengaku kena pajak sampai puluhan juta rupiah untuk balik nama rumah warisan itu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari pengenaan PPh. “Dengan demikian, ahli waris tidak dikenakan pajak penghasilan atas tanah atau bangunan yang diperoleh dari pewaris,” ujar Rosmauli dalam keterangan resmi, Jumat (12/9/2025).
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK-81/2024). Pada Pasal 200 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh.
Baca Juga: Benarkah Amplop Kondangan Mau Dipajaki?
Pengecualian tersebut diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh. Ahli waris dapat mengajukan permohonan SKB secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar atau secara daring melalui laman Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id).
Permohonan akan diproses dalam tiga hari kerja setelah dokumen diterima lengkap. Dokumen yang wajib dilampirkan antara lain Surat Pernyataan Pembagian Waris sebagaimana diatur dalam PER-8/PJ/2025 Pasal 101 ayat (5) huruf c.
Setelah diverifikasi, KPP akan menerbitkan SKB PPh sehingga balik nama sertipikat tanah atau bangunan tidak dikenai pajak penghasilan. DJP juga menekankan pentingnya membedakan antara PPh dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Baca Juga: DJP Targetkan Penerimaan Pajak Naik 13,3%, Capai Rp2.189 Triliun di 2025
PPh final atas pengalihan hak karena warisan dapat dibebaskan melalui SKB. Sedangkan BPHTB tetap berlaku karena merupakan pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
DJP mengimbau masyarakat agar memahami aturan perpajakan terkait warisan dengan tepat. “Tidak ada pajak penghasilan atas warisan, dan ahli waris memiliki hak untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh agar terbebas dari pengenaan PPh Final,” tegas Rosmauli.
Sebelumnya, mantan penyanyi cilik Leony Vitria mengeluhkan besarnya pungutan pajak untuk mengurus balik nama rumah dari mendiang ayahnya ke dirinya. Leony mengaku kena pajak sampai puluhan juta rupiah untuk balik nama rumah warisan itu.
(akr)
Lihat Juga :
