Pemerintah Bakal Minta Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%
Senin, 15 September 2025 - 20:45 WIB
loading...
Pemerintah berpotensi meminta tambahan saham lebih dari 10% di PT Freeport Indonesia. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah berpotensi meminta tambahan saham lebih dari 10% di PT Freeport Indonesia. Pemerintah berpotensi menambah kepemilikan saham lebih besar dari rencana awal.
"Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10%. Perkembangan yang terjadi di atas 10%. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).
Baca Juga: 7 Pekerja Freeport Terjebak Longsor di Tambang Bawah Tanah, ESDM Pastikan Penanganan Cepat
Terkait harga saham yang akan dibeli tersebut, dia mengungkapkan pemerintah mendapatkan harga yang murah. Meski demikian, ia belum bisa menargetkan kapan pembelian tersebut rampung.
"Untuk 10% lebih biayanya sangat murah sekali karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041. Dan sekarang perhitungannya lagi jalan," jelas Bahlil.
Sebelumnya, sejak 2018, Indonesia resmi menguasai mayoritas saham Freeport Indonesia melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dengan porsi 51,2%. Kepemilikan tersebut merupakan syarat utama perpanjangan IUPK hingga 2041.
Baca Juga: Tambang Bawah Tanah Freeport Digulung Longsor, Bahlil Kirim Tim Cek Lokasi
Induk usaha PTFI, Freeport-McMoRan Inc. (FCX), sebelumnya menyampaikan rencana pengajuan perpanjangan izin operasi. FCX mengklaim telah memenuhi kewajiban utama pemerintah termasuk kepemilikan domestik di atas 51%, komitmen eksplorasi lanjutan, serta pembangunan smelter tembaga dan fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik yang ditargetkan selesai pada akhir 2025.
Jika kesepakatan penambahan saham lebih dari 10% benar terealisasi kepemilikan Indonesia di PTFI akan semakin menguat sekaligus memastikan keberlanjutan operasi hingga 2061 dengan nilai manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara dan masyarakat.
"Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10%. Perkembangan yang terjadi di atas 10%. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).
Baca Juga: 7 Pekerja Freeport Terjebak Longsor di Tambang Bawah Tanah, ESDM Pastikan Penanganan Cepat
Terkait harga saham yang akan dibeli tersebut, dia mengungkapkan pemerintah mendapatkan harga yang murah. Meski demikian, ia belum bisa menargetkan kapan pembelian tersebut rampung.
"Untuk 10% lebih biayanya sangat murah sekali karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041. Dan sekarang perhitungannya lagi jalan," jelas Bahlil.
Sebelumnya, sejak 2018, Indonesia resmi menguasai mayoritas saham Freeport Indonesia melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dengan porsi 51,2%. Kepemilikan tersebut merupakan syarat utama perpanjangan IUPK hingga 2041.
Baca Juga: Tambang Bawah Tanah Freeport Digulung Longsor, Bahlil Kirim Tim Cek Lokasi
Induk usaha PTFI, Freeport-McMoRan Inc. (FCX), sebelumnya menyampaikan rencana pengajuan perpanjangan izin operasi. FCX mengklaim telah memenuhi kewajiban utama pemerintah termasuk kepemilikan domestik di atas 51%, komitmen eksplorasi lanjutan, serta pembangunan smelter tembaga dan fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik yang ditargetkan selesai pada akhir 2025.
Jika kesepakatan penambahan saham lebih dari 10% benar terealisasi kepemilikan Indonesia di PTFI akan semakin menguat sekaligus memastikan keberlanjutan operasi hingga 2061 dengan nilai manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara dan masyarakat.
(nng)
Lihat Juga :
