Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.341 Triliun Tak Kunjung Dibangun, AHY Ungkap Alasannya
Jum'at, 26 September 2025 - 08:27 WIB
loading...
Anak-anak bermain air di giant sea wall (tanggul laut raksasa) di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (03/1/2018). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan alasan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) hingga kini belum juga dibangun. Menurutnya pemerintah masih berupaya mencari investor karena besarnya kebutuhan biaya.
Proyek yang membentang sekitar 600–700 kilometer dari Banten hingga Gresik tersebut diperkirakan menelan investasi mencapai USD80 miliar atau setara Rp1.341 triliun. Jumlah tersebut dinilai mustahil dibiayai hanya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak mungkin kita mengandalkan APBN. Fiskal kita ada batasnya dan ada prioritas yang harus dipenuhi. Karena itu kami menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menarik investasi," ujar AHY saat ditemui di Travoy Hub Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Baca Juga: Menko AHY Ungkap Urgensi Pembangunan Giant Sea Wall, Perpaduan Beton dan Mangrove
Menurutnya pemerintah sedang mematangkan konsep pengembangan proyek sebelum membuka pintu investasi. Tanggul laut raksasa tidak hanya akan difungsikan sebagai dinding penahan rob dan abrasi, tetapi juga dikembangkan menjadi kawasan produktif.
"Konsepnya tidak hnya membangun dinding tinggi di pantai maupun laut. Kami ingin mengintegrasikan dengan pendekatan alami seperti mangrove, serta pemanfaatan kawasan untuk properti, jalan tol, hingga pusat ekonomi baru," ujarnya.
AHY menambahkan, proyek ini juga diarahkan untuk menghadirkan Transit Oriented Development (TOD) yang menghubungkan hunian, pusat bisnis, serta kawasan produktif lain. Dengan begitu, keberadaan tanggul laut dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan nasional.
Ia menegaskan, proyek GSW akan melintasi lima provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seluruh kawasan pesisir utara Jawa yang dilewati proyek tersebut disebut rentan terhadap penurunan muka tanah (land subsidence) dan banjir rob.
"Ancaman ini nyata terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Pantura. Masyarakat yang tinggal di wilayah itu terus dihantui risiko rob yang berulang," kata AHY.
Baca Juga: Presiden Terbitkan Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028, AHY: Kita Kawal
Sebagaimana diketahui, mega proyek ini sejak lama digadang-gadang sebagai solusi menyeluruh menghadapi ancaman banjir pesisir. Namun, dengan kebutuhan investasi yang sangat besar, pelaksanaan proyek menunggu komitmen dari investor strategis yang tertarik pada skema pengembangan yang ditawarkan pemerintah.
Proyek yang membentang sekitar 600–700 kilometer dari Banten hingga Gresik tersebut diperkirakan menelan investasi mencapai USD80 miliar atau setara Rp1.341 triliun. Jumlah tersebut dinilai mustahil dibiayai hanya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak mungkin kita mengandalkan APBN. Fiskal kita ada batasnya dan ada prioritas yang harus dipenuhi. Karena itu kami menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menarik investasi," ujar AHY saat ditemui di Travoy Hub Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Baca Juga: Menko AHY Ungkap Urgensi Pembangunan Giant Sea Wall, Perpaduan Beton dan Mangrove
Menurutnya pemerintah sedang mematangkan konsep pengembangan proyek sebelum membuka pintu investasi. Tanggul laut raksasa tidak hanya akan difungsikan sebagai dinding penahan rob dan abrasi, tetapi juga dikembangkan menjadi kawasan produktif.
"Konsepnya tidak hnya membangun dinding tinggi di pantai maupun laut. Kami ingin mengintegrasikan dengan pendekatan alami seperti mangrove, serta pemanfaatan kawasan untuk properti, jalan tol, hingga pusat ekonomi baru," ujarnya.
AHY menambahkan, proyek ini juga diarahkan untuk menghadirkan Transit Oriented Development (TOD) yang menghubungkan hunian, pusat bisnis, serta kawasan produktif lain. Dengan begitu, keberadaan tanggul laut dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan nasional.
Ia menegaskan, proyek GSW akan melintasi lima provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seluruh kawasan pesisir utara Jawa yang dilewati proyek tersebut disebut rentan terhadap penurunan muka tanah (land subsidence) dan banjir rob.
"Ancaman ini nyata terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Pantura. Masyarakat yang tinggal di wilayah itu terus dihantui risiko rob yang berulang," kata AHY.
Baca Juga: Presiden Terbitkan Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028, AHY: Kita Kawal
Sebagaimana diketahui, mega proyek ini sejak lama digadang-gadang sebagai solusi menyeluruh menghadapi ancaman banjir pesisir. Namun, dengan kebutuhan investasi yang sangat besar, pelaksanaan proyek menunggu komitmen dari investor strategis yang tertarik pada skema pengembangan yang ditawarkan pemerintah.
(nng)
Lihat Juga :
