Cadangan Thorium Capai 130.000 Ton, Indonesia Didorong Kembangkan PLTN
Jum'at, 26 September 2025 - 13:15 WIB
loading...
Pemerintah didorong kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). FOTO/iStock
A
A
A
JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Haidar Alwi, mendorong pemerintah untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dorongan ini menyusul besarnya potensi cadangan energi nuklir dalam negeri di mana thorium mencapai 130.000 ton dan uranium sekitar 90.000 ton.
"Kalau kita berani melangkah ke nuklir, dunia akan melihat Indonesia bukan sekadar kaya sumber daya, tapi juga visioner dalam teknologi," ujar Haidar melalui pernyataannya, Jumat (26/9).
Baca Juga: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia Masuk Tahap Harmonisasi, Target Beroperasi 2032
Menurut dia pengembangan PLTN merupakan langkah strategis dalam transformasi sektor energi nasional yang dapat menjamin pasokan energi bersih untuk ratusan tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan rencana diversifikasi energi menuju porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 76% pada 2034.
Haidar dalam memperkuat fondasi ketahanan energi mengusulkan tiga langkah besar. Pertama, efisiensi sistem melalui renegosiasi kontrak pembangkit swasta dan modernisasi jaringan. Kedua, akselerasi diversifikasi energi terbarukan.
"Ketiga, memulai pembangunan PLTN pertama di Bangka Belitung yang ditargetkan pada 2032 dan di Kalimantan Barat pada 2033," jelasnya.
Lebih lanjut, Pengembangan PLTN tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi tetapi juga menjadi penanda kemajuan teknologi Indonesia di mata internasional. Potensi cadangan thorium yang melimpah menjadi modal dasar yang sangat berharga.
Baca Juga: 5 Negara Berminat Bangun PLTN di Indonesia, Tenaga Nuklir RI Dilirik Rusia hingga Kanada
Selain transformasi energi, Haidar juga menekankan pentingnya konsolidasi aset BUMN melalui Danantara dan peran Indonesia Investment Authority (INA) dalam menarik investasi global. Keduanya diharapkan dapat bekerja sinergis tanpa tumpang tindih.
Tata kelola yang bersih menjadi pilar krusial lainnya. Haidar menyarankan penguatan sistem melalui pengadaan terbuka, audit independen untuk proyek strategis, dan perlindungan bagi whistleblower guna memulihkan kepercayaan publik.
Sementara, Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menambahkan penguatan BUMN dan kebijakan energi memerlukan dukungan pemikiran ilmiah yang konstruktif dari kalangan akademisi dan lembaga think tank.
"Kalau kita berani melangkah ke nuklir, dunia akan melihat Indonesia bukan sekadar kaya sumber daya, tapi juga visioner dalam teknologi," ujar Haidar melalui pernyataannya, Jumat (26/9).
Baca Juga: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia Masuk Tahap Harmonisasi, Target Beroperasi 2032
Menurut dia pengembangan PLTN merupakan langkah strategis dalam transformasi sektor energi nasional yang dapat menjamin pasokan energi bersih untuk ratusan tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan rencana diversifikasi energi menuju porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 76% pada 2034.
Haidar dalam memperkuat fondasi ketahanan energi mengusulkan tiga langkah besar. Pertama, efisiensi sistem melalui renegosiasi kontrak pembangkit swasta dan modernisasi jaringan. Kedua, akselerasi diversifikasi energi terbarukan.
"Ketiga, memulai pembangunan PLTN pertama di Bangka Belitung yang ditargetkan pada 2032 dan di Kalimantan Barat pada 2033," jelasnya.
Lebih lanjut, Pengembangan PLTN tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi tetapi juga menjadi penanda kemajuan teknologi Indonesia di mata internasional. Potensi cadangan thorium yang melimpah menjadi modal dasar yang sangat berharga.
Baca Juga: 5 Negara Berminat Bangun PLTN di Indonesia, Tenaga Nuklir RI Dilirik Rusia hingga Kanada
Selain transformasi energi, Haidar juga menekankan pentingnya konsolidasi aset BUMN melalui Danantara dan peran Indonesia Investment Authority (INA) dalam menarik investasi global. Keduanya diharapkan dapat bekerja sinergis tanpa tumpang tindih.
Tata kelola yang bersih menjadi pilar krusial lainnya. Haidar menyarankan penguatan sistem melalui pengadaan terbuka, audit independen untuk proyek strategis, dan perlindungan bagi whistleblower guna memulihkan kepercayaan publik.
Sementara, Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menambahkan penguatan BUMN dan kebijakan energi memerlukan dukungan pemikiran ilmiah yang konstruktif dari kalangan akademisi dan lembaga think tank.
(nng)
Lihat Juga :
