Purbaya Jawab Protes Kepala Daerah Soal Pemotongan Transfer: Uang Daerah Sebenarnya Bertambah
Kamis, 02 Oktober 2025 - 15:07 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasannya di balik pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu protes dari sejumlah kepala daerah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasannya di balik pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu protes dari sejumlah kepala daerah . Menurut Purbaya, pemotongan ini bukan berarti ekonomi di daerah melemah, melainkan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja anggaran agar lebih efektif.
Purbaya mengaku sempat bertemu perwakilan pimpinan daerah, termasuk Wakil Gubernur dan beberapa Bupati, yang menyampaikan protes serupa pada pagi tadi.
"Ini pada asalnya begini, anggaran tahun depan kan dipotong. Tahun ini juga sempat dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. 'Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak' kira-kira gitu," ungkap Purbaya dalam Press Statement di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp571,5 Triliun, Pemda Diminta Percepat Belanja Daerah
Purbaya secara terbuka mengungkapkan bahwa alasan utama pemotongan TKD adalah karena isu penyelewengan dan ketidakefektifan penyerapan anggaran di masa lalu.
"Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," jelasnya.
Adapun Purbaya menegaskan, meskipun alokasi transfer dana terlihat turun Rp200 triliun, secara keseluruhan program-program untuk daerah justru naik secara signifikan.
"Jadi sebetulnya uang yang di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya turun Rp200 (triliun). Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp900 ke Rp1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih, kinerja uang yang lebih efektif," tegasnya.
Purbaya menambahkan, untuk tahun anggaran 2026, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tadinya dipotong telah ditambah lagi dengan Rp43 triliun, yang dinilai cukup untuk saat ini.
Menkeu berjanji bahwa jika ekonomi nasional membaik dan penerimaan pajak membesar, Ia akan menambah kembali transfer ke daerah. Namun ditekankan olehnya, kepala daerah harus memperbaiki cara mereka menyerap anggaran.
"Tapi kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri. Jadi mereka mesti belajar juga. Perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Selamanya kita," katanya.
Dengan demikian, jika daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, Purbaya bisa merayu pimpinan di atasnya untuk segera menambah alokasi dana transfer.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Bukan Potong Transfer Daerah, Prabowo Sebut Ratusan Triliun Masuk ke Desa
Purbaya juga memberi sinyal, jika triwulan I dan II tahun depan kinerja membaik dan dana Kemenkeu bertambah, sebagian dana tersebut akan ditransfer lagi ke daerah.
"Jadi itu utamanya. Tapi ya seperti itu. Kalau uang kita ekonominya bagus pajaknya makin besar kita akan tambah ke daerah," pungkas Purbaya.
Purbaya mengaku sempat bertemu perwakilan pimpinan daerah, termasuk Wakil Gubernur dan beberapa Bupati, yang menyampaikan protes serupa pada pagi tadi.
"Ini pada asalnya begini, anggaran tahun depan kan dipotong. Tahun ini juga sempat dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. 'Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak' kira-kira gitu," ungkap Purbaya dalam Press Statement di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp571,5 Triliun, Pemda Diminta Percepat Belanja Daerah
Purbaya secara terbuka mengungkapkan bahwa alasan utama pemotongan TKD adalah karena isu penyelewengan dan ketidakefektifan penyerapan anggaran di masa lalu.
"Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," jelasnya.
Adapun Purbaya menegaskan, meskipun alokasi transfer dana terlihat turun Rp200 triliun, secara keseluruhan program-program untuk daerah justru naik secara signifikan.
"Jadi sebetulnya uang yang di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya turun Rp200 (triliun). Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp900 ke Rp1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih, kinerja uang yang lebih efektif," tegasnya.
Purbaya menambahkan, untuk tahun anggaran 2026, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tadinya dipotong telah ditambah lagi dengan Rp43 triliun, yang dinilai cukup untuk saat ini.
Menkeu berjanji bahwa jika ekonomi nasional membaik dan penerimaan pajak membesar, Ia akan menambah kembali transfer ke daerah. Namun ditekankan olehnya, kepala daerah harus memperbaiki cara mereka menyerap anggaran.
"Tapi kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri. Jadi mereka mesti belajar juga. Perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Selamanya kita," katanya.
Dengan demikian, jika daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, Purbaya bisa merayu pimpinan di atasnya untuk segera menambah alokasi dana transfer.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Bukan Potong Transfer Daerah, Prabowo Sebut Ratusan Triliun Masuk ke Desa
Purbaya juga memberi sinyal, jika triwulan I dan II tahun depan kinerja membaik dan dana Kemenkeu bertambah, sebagian dana tersebut akan ditransfer lagi ke daerah.
"Jadi itu utamanya. Tapi ya seperti itu. Kalau uang kita ekonominya bagus pajaknya makin besar kita akan tambah ke daerah," pungkas Purbaya.
(akr)
Lihat Juga :
