Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp571,5 Triliun, Pemda Diminta Percepat Belanja Daerah
Senin, 22 September 2025 - 17:52 WIB
loading...
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp571,5 triliun atau setara 62,1% dari pagu APBN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp571,5 triliun atau setara 62,1% dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka tersebut naik 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp562,1 triliun.
"Tahun lalu Rp562,1 triliun, tahun ini Rp571,5 triliun. Namun sebelah kanan, kita melihat bahwa belanja daerah itu lebih lambat dibandingkan tahun lalu," ujar Suahasil dalam paparan APBN KITA Edisi September 2025, Senin (22/9/2025).
Suahasil menyoroti sejumlah pos belanja daerah yang justru mengalami penurunan. Belanja pegawai tercatat 1,5% lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
Belanja barang dan jasa juga turun 10,6%, sementara belanja modal merosot tajam 32,6 persen dibandingkan posisi 31 Agustus 2024. Baca Juga: Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemotongan Alokasi Dana TKD
"Memang tahun ini ada pergantian pemimpin daerah banyak, bisa jadi ini ada perlambatan karena ada pergantian kepemimpinan juga karena ada kebijakan pencadangan yang kita keluarkan lewat Inpres No.1/2025, tapi salur TKD-nya lebih tinggi," jelasnya.
"Tahun lalu Rp562,1 triliun, tahun ini Rp571,5 triliun. Namun sebelah kanan, kita melihat bahwa belanja daerah itu lebih lambat dibandingkan tahun lalu," ujar Suahasil dalam paparan APBN KITA Edisi September 2025, Senin (22/9/2025).
Suahasil menyoroti sejumlah pos belanja daerah yang justru mengalami penurunan. Belanja pegawai tercatat 1,5% lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
Belanja barang dan jasa juga turun 10,6%, sementara belanja modal merosot tajam 32,6 persen dibandingkan posisi 31 Agustus 2024. Baca Juga: Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemotongan Alokasi Dana TKD
"Memang tahun ini ada pergantian pemimpin daerah banyak, bisa jadi ini ada perlambatan karena ada pergantian kepemimpinan juga karena ada kebijakan pencadangan yang kita keluarkan lewat Inpres No.1/2025, tapi salur TKD-nya lebih tinggi," jelasnya.
Lihat Juga :
