3 Alasan Menkeu Purbaya Sebut Pertamina Malas-malasan
Kamis, 02 Oktober 2025 - 18:06 WIB
loading...
Setidaknya ada tiga alasan yang membuat Menkeu Purbaya menyoroti kinerja PT Pertamina (Persero) yang menurutnya malas-malasan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan kritik keras terhadap PT Pertamina (Persero) yang menurutnya malas membangun kilang baru. Kekesalan Purbaya dipicu oleh membengkaknya subsidi energi yang terus naik dari tahun ke tahun.
Setidaknya ada tiga alasan yang membuat Menkeu Purbaya menyoroti kinerja perusahaan energi pelat merah tersebut. Saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Purbaya terang-terangan menyebut Pertamina lamban dan 'malas-malasan' dalam membangun kilang minyak baru.
Baca Juga: Purbaya Kesal Pertamina Malas-malasan Bangun Kilang: Ganti Aja Dirutnya!
"Mereka (Pertamina) janji akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Tapi sampai sekarang kan tidak ada satu pun. Jadi bapak (Komisi XI DPR) tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak kontrol," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, dikutip Kamis (2/10/2025).
Ditekankan oleh Purbaya bahwa Indonesia sebenarnya mampu membangun kilang. Namun Purbaya menilai Pertamina malas-malasan dalam pengembangan proyek tersebut.
Bahkan Purbaya mengaku pernah memberikan tawaran kepada Pertamina, bahwa ada investor dari China yang berminat membangun kilang di Indonesia. Dalam tawaran itu, Pertamina akan memiliki kilang tersebut secara gratis setelah 30 tahun.
"Pertamina bilang: kami keberatan dengan usul tersebut, karena kami sudah overcapacity. Waktu itu saya kaget, overcapacity apa? Kami sudah berencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan. Tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakarkan," ungkap Purbaya.
"Jadi untuk subsidi gimana nature-nya? Subsidi sebetulnya, kalau bisa nggak subsidi, gak subsidi. Cuman karena ekonomi pertumbuhannya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar," terangnya.
"Dikeluarkan subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahteralah ke depan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," ungkap Purbaya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9) kemarin, Purbaya membeberkan harga keekonomian berbagai komoditas energi dan non-energi yang dikonsumsi masyarakat. Pengungkapan ini menunjukkan peran besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung selisih harga agar komoditas tersebut tetap terjangkau.
Untuk Solar bersubsidi, harga keekonomiannya mencapai Rp11.950 per liter, namun dengan subsidi sebesar 43% atau Rp5.150 per liter yang ditanggung pemerintah, masyarakat hanya perlu membayar Rp6.800 per liter.
Demikian pula untuk BBM Pertalite, harga aslinya adalah Rp11.700 per liter. Namun setelah subsidi sebesar 15% atau Rp1.700 per liter dibayarkan pemerintah, harga jualnya kepada masyarakat menjadi Rp10.000 per liter.
Subsidi terbesar ditemukan pada minyak tanah, di mana nilai subsidi mencapai Rp8.650 per liter atau setara 78% dari harga aslinya Rp11.150 per liter, sehingga harga beli masyarakat hanya Rp2.500 per liter.
Beralih ke sektor gas dan kelistrikan, harga asli LPG 3 kg per tabung mencapai Rp42.750, dengan subsidi yang ditanggung pemerintah sebesar Rp30.000 per tabung atau setara 70%, masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung.
"Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. Energinya kan, Pak, kalau itu namanya BBM kan. BBM tuh, solar, diesel, itu impor. Kita banyak impornya, sampai puluhan miliar dolar setahun," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9).
"Karena kita rugi besar. Kita impor dari mana dari Singapura minyak dan produk-produk minyaknya," tegas Purbaya.
Baca Juga: Purbaya Desak Pertamina Ngebut Bangun Kilang: Itu Memang Kewajiban Mereka
Dengan begitu, secara tegas ia mengatakan akan memantau proyek-proyek yang dijalankan dan diusulkan Pertamina. Jika tidak, ia mengancam akan memangkas anggaran perusahaan.
"Kalau nggak kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja Dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya bikin masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun," tegas Purbaya.
Purbaya bahkan memperingatkan sebagai pengawas BUMN, ia berhak mengganti Direktur Utama jika tidak ada timbal balik dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan pelat merah tersebut. "Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya (Rosan). Artinya timbal balik," kata Purbaya.
Setidaknya ada tiga alasan yang membuat Menkeu Purbaya menyoroti kinerja perusahaan energi pelat merah tersebut. Saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Purbaya terang-terangan menyebut Pertamina lamban dan 'malas-malasan' dalam membangun kilang minyak baru.
Berikut 3 poin di balik pernyataan Purbaya soal Pertamina malas-malasan
1. Tak Punya Kilang Baru
Purbaya membeberkan bahwa sampai sekarang Indonesia tidak memiliki kilang baru. Bahkan Ia membongkar pernah meminta Pertamina untuk membangun kilang baru pada tahun 2018, dan menyodorkan investor.Baca Juga: Purbaya Kesal Pertamina Malas-malasan Bangun Kilang: Ganti Aja Dirutnya!
"Mereka (Pertamina) janji akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Tapi sampai sekarang kan tidak ada satu pun. Jadi bapak (Komisi XI DPR) tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak kontrol," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, dikutip Kamis (2/10/2025).
Ditekankan oleh Purbaya bahwa Indonesia sebenarnya mampu membangun kilang. Namun Purbaya menilai Pertamina malas-malasan dalam pengembangan proyek tersebut.
Bahkan Purbaya mengaku pernah memberikan tawaran kepada Pertamina, bahwa ada investor dari China yang berminat membangun kilang di Indonesia. Dalam tawaran itu, Pertamina akan memiliki kilang tersebut secara gratis setelah 30 tahun.
"Pertamina bilang: kami keberatan dengan usul tersebut, karena kami sudah overcapacity. Waktu itu saya kaget, overcapacity apa? Kami sudah berencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan. Tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakarkan," ungkap Purbaya.
2. Subsidi Membengkak
Atas dasar itu, Ia meminta kepada DPR RI untuk ikut mengawasai Pertamina, supaya Indonesia bisa mengurangi subsidi. Dan dengan adanya kilang baru, Purbaya menilai harga produk BBM bisa lebih murah dan tepat sasaran."Jadi untuk subsidi gimana nature-nya? Subsidi sebetulnya, kalau bisa nggak subsidi, gak subsidi. Cuman karena ekonomi pertumbuhannya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar," terangnya.
"Dikeluarkan subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahteralah ke depan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," ungkap Purbaya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9) kemarin, Purbaya membeberkan harga keekonomian berbagai komoditas energi dan non-energi yang dikonsumsi masyarakat. Pengungkapan ini menunjukkan peran besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung selisih harga agar komoditas tersebut tetap terjangkau.
Untuk Solar bersubsidi, harga keekonomiannya mencapai Rp11.950 per liter, namun dengan subsidi sebesar 43% atau Rp5.150 per liter yang ditanggung pemerintah, masyarakat hanya perlu membayar Rp6.800 per liter.
Demikian pula untuk BBM Pertalite, harga aslinya adalah Rp11.700 per liter. Namun setelah subsidi sebesar 15% atau Rp1.700 per liter dibayarkan pemerintah, harga jualnya kepada masyarakat menjadi Rp10.000 per liter.
Subsidi terbesar ditemukan pada minyak tanah, di mana nilai subsidi mencapai Rp8.650 per liter atau setara 78% dari harga aslinya Rp11.150 per liter, sehingga harga beli masyarakat hanya Rp2.500 per liter.
Beralih ke sektor gas dan kelistrikan, harga asli LPG 3 kg per tabung mencapai Rp42.750, dengan subsidi yang ditanggung pemerintah sebesar Rp30.000 per tabung atau setara 70%, masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung.
3. Impor BBM Bikin Rugi Besar
Menurut Purbaya, masalah utama ada pada ketergantungan Indonesia pada impor BBM, khususnya solar dan diesel yang angkanya mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun. Menkeu meminta anggota dewan untuk ikut menekan PT Pertamina (Persero) agar segera merealisasikan proyek pembangunan kilang."Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. Energinya kan, Pak, kalau itu namanya BBM kan. BBM tuh, solar, diesel, itu impor. Kita banyak impornya, sampai puluhan miliar dolar setahun," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9).
"Karena kita rugi besar. Kita impor dari mana dari Singapura minyak dan produk-produk minyaknya," tegas Purbaya.
Baca Juga: Purbaya Desak Pertamina Ngebut Bangun Kilang: Itu Memang Kewajiban Mereka
Dengan begitu, secara tegas ia mengatakan akan memantau proyek-proyek yang dijalankan dan diusulkan Pertamina. Jika tidak, ia mengancam akan memangkas anggaran perusahaan.
"Kalau nggak kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja Dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya bikin masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun," tegas Purbaya.
Purbaya bahkan memperingatkan sebagai pengawas BUMN, ia berhak mengganti Direktur Utama jika tidak ada timbal balik dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan pelat merah tersebut. "Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya (Rosan). Artinya timbal balik," kata Purbaya.
(akr)
Lihat Juga :
