Purbaya: Petani Tembakau Gagal Panen Harus Dilindungi Negara, Bukan Himbara
Kamis, 02 Oktober 2025 - 20:32 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Instagram/@purbayayudhi_official
A
A
A
SURABAYA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan persoalan kerugian petani tembakau akibat gagal panen harus ditangani langsung pemerintah, bukan perbankan, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi keluhan petani yang mengalami kerugian besar dengan investasi hingga Rp30 juta per hektare namun hanya menghasilkan Rp1 juta. Petani sebelumnya mengusulkan adanya relaksasi pinjaman dari Himbara untuk memulai kembali usaha tanam tembakau.
"Saya baru mendengar hal ini dan akan saya cek. Tapi pada dasarnya Himbara beroperasi di luar wewenang Kemenkeu. Kalau terkait gagal panen, itu harus ditangani pemerintah, bukan perbankan," kata Purbaya dalam Press Statement dalam kegiatannya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Profil Gus Ubaid, Tokoh Muda NU Stafsus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Ia juga memberikan klarifikasi mengenai penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himbara, yang sebelumnya ia sidak di Bank Negara Indonesia (BNI). Purbaya menegaskan fungsi Kemenkeu dalam hal ini hanya sebagai deposan atau nasabah bank.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi keluhan petani yang mengalami kerugian besar dengan investasi hingga Rp30 juta per hektare namun hanya menghasilkan Rp1 juta. Petani sebelumnya mengusulkan adanya relaksasi pinjaman dari Himbara untuk memulai kembali usaha tanam tembakau.
"Saya baru mendengar hal ini dan akan saya cek. Tapi pada dasarnya Himbara beroperasi di luar wewenang Kemenkeu. Kalau terkait gagal panen, itu harus ditangani pemerintah, bukan perbankan," kata Purbaya dalam Press Statement dalam kegiatannya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Profil Gus Ubaid, Tokoh Muda NU Stafsus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Ia juga memberikan klarifikasi mengenai penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himbara, yang sebelumnya ia sidak di Bank Negara Indonesia (BNI). Purbaya menegaskan fungsi Kemenkeu dalam hal ini hanya sebagai deposan atau nasabah bank.
Lihat Juga :
