Indonesia Butuh Rp3.500 Triliun Danai Mitigasi Perubahan Iklim, APBN Hanya Sanggup 15%
Rabu, 08 Oktober 2025 - 14:14 WIB
loading...
Annual Members Gathering 2025 yang diselenggarakan oleh UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), di Jakarta. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa pendanaan (financing) merupakan isu krusial dan tak terpisahkan dalam upaya global mengatasi perubahan iklim (climate change). Khusus Indonesia, kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diproyeksikan mencapai angka fantastis, yakni setara Rp3.500 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Havas dalam pidato utamanya di acara Annual Members Gathering 2025 yang diselenggarakan oleh UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), di Jakarta. Acara bertema "Delivering Impact and Shaping the Future Together" tersebut digelar dalam momentum peringatan 80 tahun Kemerdekaan RI, 80 tahun berdirinya PBB, dan 25 tahun peluncuran UN Global Compact.
Menurut Havas, proyeksi kebutuhan dana mitigasi perubahan iklim tersebut mencapai USD28 miliar atau sekitar Rp3.500 triliun. Namun, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kebutuhan tersebut hanya sanggup sebesar 15 persen.
"Sisanya? Tentu kita berusaha mencari dari sumber-sumber dana lainnya, termasuk dana multilateral, pendanaan sektor swasta (private sector funding), pinjaman, donor, dan lainnya," ujar Havas di Jakarta, Rabu (8/10).
Baca Juga: BMKG Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Tahun 2050 Akibat Perubahan Iklim
Pernyataan tersebut disampaikan Havas dalam pidato utamanya di acara Annual Members Gathering 2025 yang diselenggarakan oleh UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), di Jakarta. Acara bertema "Delivering Impact and Shaping the Future Together" tersebut digelar dalam momentum peringatan 80 tahun Kemerdekaan RI, 80 tahun berdirinya PBB, dan 25 tahun peluncuran UN Global Compact.
Menurut Havas, proyeksi kebutuhan dana mitigasi perubahan iklim tersebut mencapai USD28 miliar atau sekitar Rp3.500 triliun. Namun, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kebutuhan tersebut hanya sanggup sebesar 15 persen.
"Sisanya? Tentu kita berusaha mencari dari sumber-sumber dana lainnya, termasuk dana multilateral, pendanaan sektor swasta (private sector funding), pinjaman, donor, dan lainnya," ujar Havas di Jakarta, Rabu (8/10).
Baca Juga: BMKG Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Tahun 2050 Akibat Perubahan Iklim
Lihat Juga :
