PHK Massal, Gaji Ribuan PNS di Amerika Serikat Tak Dibayar
Minggu, 12 Oktober 2025 - 19:01 WIB
loading...
Seorang pengunjung berjalan melewati Gedung Putih dan tiang bendera baru yang dipasang di North Lawn di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada 19 Juni 2025. FOTO/Reuters
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mulai memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pegawai negeri sipil di berbagai lembaga federal menyusul kriris anggaran yang memicu penutupan layanan pemerintahan.
Langkah itu menandai realisasi ancaman Trump untuk memangkas jumlah aparatur dan belanja pemerintah di tengah krisis fiskal yang belum terpecahkan. Ia menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi tersebut.
"Ini akibat kebijakan yang dipengaruhi Demokrat. Mereka yang memulai masalah ini," ujar Trump dikutip dari Reuters, Minggu (12/10).
Pemangkasan pegawai dilakukan di berbagai lembaga, antara lain Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat, Dinas Pajak (IRS), Departemen Pendidikan, Departemen Perdagangan, serta Divisi Keamanan Siber di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security). Namun, juru bicara masing-masing lembaga belum dapat memastikan jumlah pasti pegawai yang terkena PHK.
Menurut data Departemen Kehakiman, sedikitnya 4.200 pegawai dari tujuh lembaga telah menerima surat pemutusan kerja. Di antaranya, 1.400 orang berasal dari Departemen Keuangan dan lebih dari 1.100 pegawai di Departemen Kesehatan.
Trump diketahui telah menargetkan pemangkasan sekitar 300.000 pegawai sipil federal sepanjang tahun ini sebagai bagian dari program efisiensi birokrasi. Ia juga memerintahkan pembekuan dana infrastruktur senilai lebih dari 28 miliar dolar AS bagi negara bagian yang dikenal sebagai basis Demokrat, seperti New York, California, dan Illinois.
Baca Juga: Trump Bakal Berlakukan Tarif 100% ke China, Ancaman Perang Dagang Kembali Menggema
Sementara itu, kebuntuan anggaran di Kongres masih berlanjut. Meskipun Partai Republik menguasai dua kamar legislatif, mereka tetap membutuhkan dukungan Demokrat di Senat untuk meloloskan rancangan anggaran baru. Demokrat menolak memberikan suara tanpa jaminan kelanjutan subsidi asuransi kesehatan bagi 24 juta penerima manfaat program Affordable Care Act atau Obamacare.
Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menuding pemerintahan Trump sengaja menggunakan nasib pegawai federal sebagai alat tawar politik. “Setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga yang terluka, dan setiap layanan publik yang lumpuh adalah akibat dari keputusan Partai Republik sendiri,” ujarnya.
Serikat pekerja federal telah melayangkan gugatan hukum atas kebijakan PHK tersebut. Mereka menilai langkah itu ilegal karena dilakukan saat status shutdown masih berlaku. Pemerintah menanggapi dengan meminta pengadilan menolak gugatan itu. Sidang dijadwalkan pada 15 Oktober mendatang.
Secara hukum, pemerintah federal diwajibkan memberi pemberitahuan minimal 60 hari sebelum PHK, meski aturan itu bisa dipersingkat menjadi 30 hari dalam kondisi darurat. Sejumlah anggota Partai Republik bahkan menentang langkah Trump tersebut. "Apapun status mereka bekerja tanpa gaji atau dirumahkan pegawai federal menjalankan tugas penting bagi masyarakat," kata Senator Susan Collins, Ketua Komite Anggaran Senat.
Ratusan ribu pegawai kini menghadapi ketidakpastian gaji dan pekerjaan. Sebagian diperintahkan tetap bekerja tanpa bayaran, sementara lainnya dilarang masuk kantor sama sekali. Jika krisis anggaran tak segera teratasi, sekitar dua juta personel militer aktif juga berpotensi tidak menerima gaji pada pertengahan bulan ini.
Baca Juga: Lebih dari 500.000 Orang Kembali ke Kota Gaza setelah Gencatan Senjata
Kebijakan PHK juga meluas ke berbagai lembaga teknis seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), Departemen Energi, dan Departemen Dalam Negeri. Media lokal melaporkan, banyak kantor pemerintahan yang kini beroperasi dengan tenaga terbatas, bahkan sebagian tutup total.
Sementara itu, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) turut terkena imbas. Lembaga ini sebelumnya menjadi sasaran kemarahan Trump setelah menolak klaim kecurangan dalam Pemilu 2020 yang dimenangkannya Joe Biden.
Meski begitu, Departemen Perhubungan dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dipastikan tidak masuk daftar lembaga yang terkena pemangkasan. Namun, tanpa kejelasan penyelesaian politik di Kongres, krisis anggaran dan PHK massal ini berpotensi menyeret perekonomian Amerika ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam.
Langkah itu menandai realisasi ancaman Trump untuk memangkas jumlah aparatur dan belanja pemerintah di tengah krisis fiskal yang belum terpecahkan. Ia menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi tersebut.
"Ini akibat kebijakan yang dipengaruhi Demokrat. Mereka yang memulai masalah ini," ujar Trump dikutip dari Reuters, Minggu (12/10).
Pemangkasan pegawai dilakukan di berbagai lembaga, antara lain Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat, Dinas Pajak (IRS), Departemen Pendidikan, Departemen Perdagangan, serta Divisi Keamanan Siber di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security). Namun, juru bicara masing-masing lembaga belum dapat memastikan jumlah pasti pegawai yang terkena PHK.
Menurut data Departemen Kehakiman, sedikitnya 4.200 pegawai dari tujuh lembaga telah menerima surat pemutusan kerja. Di antaranya, 1.400 orang berasal dari Departemen Keuangan dan lebih dari 1.100 pegawai di Departemen Kesehatan.
Trump diketahui telah menargetkan pemangkasan sekitar 300.000 pegawai sipil federal sepanjang tahun ini sebagai bagian dari program efisiensi birokrasi. Ia juga memerintahkan pembekuan dana infrastruktur senilai lebih dari 28 miliar dolar AS bagi negara bagian yang dikenal sebagai basis Demokrat, seperti New York, California, dan Illinois.
Baca Juga: Trump Bakal Berlakukan Tarif 100% ke China, Ancaman Perang Dagang Kembali Menggema
Sementara itu, kebuntuan anggaran di Kongres masih berlanjut. Meskipun Partai Republik menguasai dua kamar legislatif, mereka tetap membutuhkan dukungan Demokrat di Senat untuk meloloskan rancangan anggaran baru. Demokrat menolak memberikan suara tanpa jaminan kelanjutan subsidi asuransi kesehatan bagi 24 juta penerima manfaat program Affordable Care Act atau Obamacare.
Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menuding pemerintahan Trump sengaja menggunakan nasib pegawai federal sebagai alat tawar politik. “Setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga yang terluka, dan setiap layanan publik yang lumpuh adalah akibat dari keputusan Partai Republik sendiri,” ujarnya.
Serikat pekerja federal telah melayangkan gugatan hukum atas kebijakan PHK tersebut. Mereka menilai langkah itu ilegal karena dilakukan saat status shutdown masih berlaku. Pemerintah menanggapi dengan meminta pengadilan menolak gugatan itu. Sidang dijadwalkan pada 15 Oktober mendatang.
Secara hukum, pemerintah federal diwajibkan memberi pemberitahuan minimal 60 hari sebelum PHK, meski aturan itu bisa dipersingkat menjadi 30 hari dalam kondisi darurat. Sejumlah anggota Partai Republik bahkan menentang langkah Trump tersebut. "Apapun status mereka bekerja tanpa gaji atau dirumahkan pegawai federal menjalankan tugas penting bagi masyarakat," kata Senator Susan Collins, Ketua Komite Anggaran Senat.
Ratusan ribu pegawai kini menghadapi ketidakpastian gaji dan pekerjaan. Sebagian diperintahkan tetap bekerja tanpa bayaran, sementara lainnya dilarang masuk kantor sama sekali. Jika krisis anggaran tak segera teratasi, sekitar dua juta personel militer aktif juga berpotensi tidak menerima gaji pada pertengahan bulan ini.
Baca Juga: Lebih dari 500.000 Orang Kembali ke Kota Gaza setelah Gencatan Senjata
Kebijakan PHK juga meluas ke berbagai lembaga teknis seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), Departemen Energi, dan Departemen Dalam Negeri. Media lokal melaporkan, banyak kantor pemerintahan yang kini beroperasi dengan tenaga terbatas, bahkan sebagian tutup total.
Sementara itu, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) turut terkena imbas. Lembaga ini sebelumnya menjadi sasaran kemarahan Trump setelah menolak klaim kecurangan dalam Pemilu 2020 yang dimenangkannya Joe Biden.
Meski begitu, Departemen Perhubungan dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dipastikan tidak masuk daftar lembaga yang terkena pemangkasan. Namun, tanpa kejelasan penyelesaian politik di Kongres, krisis anggaran dan PHK massal ini berpotensi menyeret perekonomian Amerika ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam.
(nng)
Lihat Juga :
