Penyumbang Utama Inflasi, Mendagri Imbau Pemda Kendalikan Harga Pangan
Senin, 13 Oktober 2025 - 21:21 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar memperkuat langkah pengendalian harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), cabai merah dan daging ayam ras tercatat sebagai dua komoditas dengan andil terbesar terhadap kenaikan inflasi bulanan (month to month/mtm) September 2025 dibandingkan Agustus 2025.
"Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10).
Tito menyebut inflasi nasional pada September 2025 meningkat menjadi 2,65 persen secara tahunan (year on year/yoy), naik dari 2,31 persen pada Agustus. Sementara inflasi bulanan tercatat sebesar 0,21 persen. Komoditas cabai merah dan daging ayam ras masing-masing memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,13 persen. "Penyumbang utama inflasi masih didominasi oleh pangan, khususnya cabai dan daging ayam ras," jelas Tito.
Menurutnya, kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah, sementara kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi kebijakan penyesuaian harga untuk melindungi peternak dari kenaikan biaya produksi. "Kementerian Pertanian menaikkan harga untuk menjaga keseimbangan agar peternak tidak merugi," katanya.
Meski inflasi meningkat, Tito menilai kondisi tersebut masih terkendali dan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. "Kita harus melindungi produsen agar tidak rugi, tapi juga menjaga agar konsumen tidak membeli terlalu mahal. Keseimbangan ini yang harus dijaga," tegas dia.
Baca Juga: Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Mendagri: Jadi Prioritas
Ia meminta daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga untuk segera mengambil langkah pengendalian, terutama dengan memperbaiki distribusi pangan dan meningkatkan produksi. "Cabai merah bisa diatasi dengan perbaikan distribusi, sementara harga daging ayam boleh naik untuk lindungi peternak, tapi jangan sampai tak terkendali," tuturnya.
Selain isu inflasi, Tito juga menyoroti rendahnya dukungan Pemda terhadap Program Tiga Juta Rumah. Hingga kini, sebanyak 509 daerah telah menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, ia menilai masih banyak daerah yang belum aktif menerbitkan izin PBG bagi masyarakat.
Baca Juga: Didampingi 3 Wamendagri, Tito Karnavian: Tugas Saya Lebih Ringan
Ia menekankan, program perumahan rakyat ini tidak hanya berfungsi sosial tetapi juga berdampak ekonomi besar. "Program ini menghidupkan ekosistem ekonomi perumahan, dari pengembang besar sampai kecil, toko material, hingga tenaga kerja bangunan. Semua ikut bergerak," jelas Tito.
Tito juga mengingatkan kepala daerah agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi. "Manfaat jangka panjangnya justru meningkatkan PAD lewat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena itu, saya minta kepala daerah mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah," pungkasnya.
"Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10).
Tito menyebut inflasi nasional pada September 2025 meningkat menjadi 2,65 persen secara tahunan (year on year/yoy), naik dari 2,31 persen pada Agustus. Sementara inflasi bulanan tercatat sebesar 0,21 persen. Komoditas cabai merah dan daging ayam ras masing-masing memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,13 persen. "Penyumbang utama inflasi masih didominasi oleh pangan, khususnya cabai dan daging ayam ras," jelas Tito.
Menurutnya, kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah, sementara kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi kebijakan penyesuaian harga untuk melindungi peternak dari kenaikan biaya produksi. "Kementerian Pertanian menaikkan harga untuk menjaga keseimbangan agar peternak tidak merugi," katanya.
Meski inflasi meningkat, Tito menilai kondisi tersebut masih terkendali dan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. "Kita harus melindungi produsen agar tidak rugi, tapi juga menjaga agar konsumen tidak membeli terlalu mahal. Keseimbangan ini yang harus dijaga," tegas dia.
Baca Juga: Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Mendagri: Jadi Prioritas
Ia meminta daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga untuk segera mengambil langkah pengendalian, terutama dengan memperbaiki distribusi pangan dan meningkatkan produksi. "Cabai merah bisa diatasi dengan perbaikan distribusi, sementara harga daging ayam boleh naik untuk lindungi peternak, tapi jangan sampai tak terkendali," tuturnya.
Selain isu inflasi, Tito juga menyoroti rendahnya dukungan Pemda terhadap Program Tiga Juta Rumah. Hingga kini, sebanyak 509 daerah telah menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, ia menilai masih banyak daerah yang belum aktif menerbitkan izin PBG bagi masyarakat.
Baca Juga: Didampingi 3 Wamendagri, Tito Karnavian: Tugas Saya Lebih Ringan
Ia menekankan, program perumahan rakyat ini tidak hanya berfungsi sosial tetapi juga berdampak ekonomi besar. "Program ini menghidupkan ekosistem ekonomi perumahan, dari pengembang besar sampai kecil, toko material, hingga tenaga kerja bangunan. Semua ikut bergerak," jelas Tito.
Tito juga mengingatkan kepala daerah agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi. "Manfaat jangka panjangnya justru meningkatkan PAD lewat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena itu, saya minta kepala daerah mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
