Skema ZIS Bisa Jadi Solusi Pembayaran Iuran BPJSTK Pekerja Rentan
Minggu, 19 Oktober 2025 - 22:43 WIB
loading...
Iuran bagi pekerja rentan dapat dibayarkan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ), selama pengelolaannya dilakukan sesuai kaidah syariah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Langkah besar dalam perlindungan pekerja Indonesia kembali tercapai. Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syariah.
Fatwa ini menegaskan bahwa iuran bagi pekerja rentan dapat dibayarkan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ), selama pengelolaannya dilakukan sesuai kaidah syariah.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyampaikan, bahwa sinergi antara MUI dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kolaborasi ulama dan umara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baca Juga: Kabar Baik Industri Padat Karya, Diskon 50% Iuran JKK BPJSTK Diperpanjang Sampai Januari 2026
“BPJS Ketenagakerjaan adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, sementara MUI memastikan langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat,” ujarnya.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda menambahkan, bahwa skema ZIS untuk pembayaran iuran pekerja rentan menjadi bentuk gotong royong sosial yang sejalan dengan ajaran Islam. “Ketika pekerja tidak mampu membayar iuran, maka dana infak, sedekah, atau bahkan zakat bisa menjadi solusi. Prinsipnya adalah saling menanggung dalam kebaikan,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto menyambut penuh apresiasi atas fatwa tersebut. Dengan adanya launching fatwa ini memberi landasan kuat bagi perluasan perlindungan pekerja, khususnya mereka yang belum mampu secara finansial.
"Banyak pekerja informal yang kini bisa terbantu melalui dukungan lembaga zakat dan filantropi,” ungkapnya.
BPJS Ketenagakerjaan juga akan menindaklanjuti fatwa ini dengan penyusunan SOP bersama MUI dan BAZNAS untuk memastikan implementasi yang tepat serta pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. “Kami berharap fatwa ini menjadi momentum penting bagi penguatan program BPJS berbasis syariah dan juga dapat memperluas cakupan perlindungan ke seluruh wilayah Indonesia,” tambah Eko.
Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua, Mu’minati menyambut baik dan mendukung penuh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membiayai program jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Menurutnya, Fatwa ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan dan keagamaan dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan di Indonesia.
"Hal ini juga dipandang sebagai wujud nyata solidaritas umat dalam melindungi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan," ucapnya.
Dalam fatwa MUI tersebut menegaskan bahwa penyaluran dana ZIS untuk membiayai kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja rentan merupakan bentuk tasharruf fi sabilillah (penggunaan di jalan Allah) yang sesuai dengan prinsip syariah.
Baca Juga: Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah Beserta Hukumnya dalam Islam
Peluncuran Fatwa MUI Program JKK dan JKM Sesuai Prinsip Syariah menjadi bukti nyata kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa program jaminan sosial dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan syariah Islam.
Fatwa ini menegaskan bahwa iuran bagi pekerja rentan dapat dibayarkan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ), selama pengelolaannya dilakukan sesuai kaidah syariah.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyampaikan, bahwa sinergi antara MUI dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kolaborasi ulama dan umara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baca Juga: Kabar Baik Industri Padat Karya, Diskon 50% Iuran JKK BPJSTK Diperpanjang Sampai Januari 2026
“BPJS Ketenagakerjaan adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, sementara MUI memastikan langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat,” ujarnya.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda menambahkan, bahwa skema ZIS untuk pembayaran iuran pekerja rentan menjadi bentuk gotong royong sosial yang sejalan dengan ajaran Islam. “Ketika pekerja tidak mampu membayar iuran, maka dana infak, sedekah, atau bahkan zakat bisa menjadi solusi. Prinsipnya adalah saling menanggung dalam kebaikan,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto menyambut penuh apresiasi atas fatwa tersebut. Dengan adanya launching fatwa ini memberi landasan kuat bagi perluasan perlindungan pekerja, khususnya mereka yang belum mampu secara finansial.
"Banyak pekerja informal yang kini bisa terbantu melalui dukungan lembaga zakat dan filantropi,” ungkapnya.
BPJS Ketenagakerjaan juga akan menindaklanjuti fatwa ini dengan penyusunan SOP bersama MUI dan BAZNAS untuk memastikan implementasi yang tepat serta pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. “Kami berharap fatwa ini menjadi momentum penting bagi penguatan program BPJS berbasis syariah dan juga dapat memperluas cakupan perlindungan ke seluruh wilayah Indonesia,” tambah Eko.
Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua, Mu’minati menyambut baik dan mendukung penuh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membiayai program jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Menurutnya, Fatwa ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan dan keagamaan dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan di Indonesia.
"Hal ini juga dipandang sebagai wujud nyata solidaritas umat dalam melindungi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan," ucapnya.
Dalam fatwa MUI tersebut menegaskan bahwa penyaluran dana ZIS untuk membiayai kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja rentan merupakan bentuk tasharruf fi sabilillah (penggunaan di jalan Allah) yang sesuai dengan prinsip syariah.
Baca Juga: Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah Beserta Hukumnya dalam Islam
Peluncuran Fatwa MUI Program JKK dan JKM Sesuai Prinsip Syariah menjadi bukti nyata kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa program jaminan sosial dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan syariah Islam.
(akr)
Lihat Juga :
