Masyarakat Sudah Lelah Terpenjara Wabah, YLKI: PSBB September Pertaruhan Terakhir, Jangan Ada Kompromi!
Senin, 14 September 2020 - 06:06 WIB
loading...
Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar sosialisasi untuk mengingatkan warga agar selalu menaati protokol kesehatan, Minggu (13/9/2020). Foto/SINDOphoto/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta hari ini kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah jeda beberapa pekan dengan PSBB transisi. Dari sisi kesehatan masyarakat dan politik pengendalian pandemi, PSBB adalah suatu keniscayaan saat pandemi Covid-19 di Jakarta kian eskalatif. Suatu hal yang paradoks jika PSBB Jakarta masih menjadi obyek debat kusir antar elit.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, dalam menangani wabah, nyawa dan keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas pertama, tanpa kompromi.
"Dan lebih absurd lagi adalah penolakan PSBB oleh boss PT Djarum, Budi Hartono (BH), yang berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Penolakan BH terhadap pelaksanaan PSBB tersebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya, terutama bisnis zat adiktif (rokok)," ujarnya, Minggu (14/9/2020). (Baca: Bos Grup Djarum Tolak PSBB, Netizen: Horang Kayah Mah Bebas Yak )
Melambungnya jumlah warga yang terpapar Covid-19 seharusnya menjadi warning keras bagi semua pihak, bahwa selama ini ada yang salah dalam menangani dan mengendalikan wabah Covid-19 di Indonesia, dan terutama di DKI Jakarta.
Musababnya minimal ada dua. Pertama, pemerintah terlalu buru-buru dalam membuka keran ekonomi, sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO. Misalnya positivity rate di bawah 5%. "Kedua, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih lemah, khususnya dalam menggunakan masker dan menjaga jarak," ungkapnya. (Baca juga: Berapa Lama Anda Harus Memakai Masker Lembar? )
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, dalam menangani wabah, nyawa dan keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas pertama, tanpa kompromi.
"Dan lebih absurd lagi adalah penolakan PSBB oleh boss PT Djarum, Budi Hartono (BH), yang berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Penolakan BH terhadap pelaksanaan PSBB tersebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya, terutama bisnis zat adiktif (rokok)," ujarnya, Minggu (14/9/2020). (Baca: Bos Grup Djarum Tolak PSBB, Netizen: Horang Kayah Mah Bebas Yak )
Melambungnya jumlah warga yang terpapar Covid-19 seharusnya menjadi warning keras bagi semua pihak, bahwa selama ini ada yang salah dalam menangani dan mengendalikan wabah Covid-19 di Indonesia, dan terutama di DKI Jakarta.
Musababnya minimal ada dua. Pertama, pemerintah terlalu buru-buru dalam membuka keran ekonomi, sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO. Misalnya positivity rate di bawah 5%. "Kedua, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih lemah, khususnya dalam menggunakan masker dan menjaga jarak," ungkapnya. (Baca juga: Berapa Lama Anda Harus Memakai Masker Lembar? )
Lihat Juga :
