Purbaya Tegaskan Data Dana Pemda di Bank Valid, Desak Gubernur Cek Ulang Kas Daerah
Rabu, 22 Oktober 2025 - 21:08 WIB
loading...
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons sanggahan dari sejumlah kepala daerah terkait data dana simpanan Pemda di perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons sanggahan dari sejumlah kepala daerah , termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terkait data simpanan Pemerintah Daerah ( Pemda ) di perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI). Purbaya menegaskan, bahwa data yang dicatat oleh bank sentral seharusnya menjadi acuan yang benar dan meminta para kepala daerah untuk meninjau kembali pencatatan kas mereka.
"Itu data dari BI, sudah dicek sama BI, harusnya betul. Mereka harus cek lagi dana di perbankan mereka seperti apa," ujar Menkeu Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga: BI Blak-blakan Soal Dana Pemda Parkir di Bank
Sanggahan dari gubernur ini muncul setelah Mendagri Tito Karnavian sebelumnya melaporkan adanya selisih sekitar Rp18 triliun antara catatan BI (Rp233,97 triliun per September 2025) dengan hasil pengecekan Kemendagri ke rekening kas daerah (Rp215 triliun). Tito bahkan sempat mencontohkan data simpanan Pemkot Banjarbaru yang dinilai janggal.
Purbaya menekankan bahwa data yang dimiliki BI berasal dari laporan rutin bank-bank di seluruh Indonesia yang terintegrasi dalam sistem bank sentral. "Itu kan data dari bank sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat di bank sentral. Harusnya itu yang betul," tegasnya.
Posisi Menkeu Purbaya sejalan dengan pernyataan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso yang menjelaskan bahwa data simpanan Pemda merupakan hasil verifikasi ketat dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.
Baca Juga: Cerita Purbaya Suka Diskusi dengan Gubernur BI Perry Warjiyo di WC
Sebelumnya Purbaya justru melontarkan kecurigaan atas selisih data sebesar Rp18 triliun tersebut, dan menduga perbedaan itu disebabkan oleh ketidaktelitian Pemda dalam pencatatan. Adapun Purbaya juga sempat mendesak Mendagri Tito untuk menginvestigasi ke mana selisih dana tersebut dialokasikan.
Purbaya berharap selisih dana tersebut memang digunakan Pemda untuk menggerakkan perekonomian daerah, dan bukan ditahan di bank-bank Jakarta.
"Itu data dari BI, sudah dicek sama BI, harusnya betul. Mereka harus cek lagi dana di perbankan mereka seperti apa," ujar Menkeu Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga: BI Blak-blakan Soal Dana Pemda Parkir di Bank
Sanggahan dari gubernur ini muncul setelah Mendagri Tito Karnavian sebelumnya melaporkan adanya selisih sekitar Rp18 triliun antara catatan BI (Rp233,97 triliun per September 2025) dengan hasil pengecekan Kemendagri ke rekening kas daerah (Rp215 triliun). Tito bahkan sempat mencontohkan data simpanan Pemkot Banjarbaru yang dinilai janggal.
Purbaya menekankan bahwa data yang dimiliki BI berasal dari laporan rutin bank-bank di seluruh Indonesia yang terintegrasi dalam sistem bank sentral. "Itu kan data dari bank sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat di bank sentral. Harusnya itu yang betul," tegasnya.
Posisi Menkeu Purbaya sejalan dengan pernyataan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso yang menjelaskan bahwa data simpanan Pemda merupakan hasil verifikasi ketat dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.
Baca Juga: Cerita Purbaya Suka Diskusi dengan Gubernur BI Perry Warjiyo di WC
Sebelumnya Purbaya justru melontarkan kecurigaan atas selisih data sebesar Rp18 triliun tersebut, dan menduga perbedaan itu disebabkan oleh ketidaktelitian Pemda dalam pencatatan. Adapun Purbaya juga sempat mendesak Mendagri Tito untuk menginvestigasi ke mana selisih dana tersebut dialokasikan.
Purbaya berharap selisih dana tersebut memang digunakan Pemda untuk menggerakkan perekonomian daerah, dan bukan ditahan di bank-bank Jakarta.
(akr)
Lihat Juga :
