Redenominasi Rupiah Bakal Memicu Inflasi, Menko Airlangga: Belum Dibahas
Senin, 10 November 2025 - 13:54 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan jawaban singkat terkait rencana redenominasi rupiah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa rencana redenominasi rupiah belum dibahas secara mendalam oleh pemerintah. Meski begitu, Menko Airlangga mengakui kebijakan tersebut pasti akan memiliki dampak terhadap inflasi.
“Kita belum bahas, tentu nantilah kita bahas,” ujar Airlangga saat ditemui iNews Media Group di kantornya, Senin (10/11/2025).
Ketika ditanya mengenai dampak redenominasi terhadap inflasi , Airlangga menyebutkan bahwa kebijakan itu pasti akan berdampak. “Ya pasti akan berdampak (inflasi).. kita belum bahas ya,” katanya singkat.
Baca Juga: Purbaya Susun RUU Redenominasi Rupiah, Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia (BI) dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2027.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya, menjelaskan bahwa redenominasi adalah langkah strategis untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa.
Adapun Bank Indonesia menegaskan, bahwa pelaksanaan redenominasi harus dilakukan secara bertahap dan memperhatikan kesiapan berbagai aspek, mulai dari stabilitas ekonomi, kondisi sosial-politik, hingga kesiapan hukum dan infrastruktur sistem pembayaran.
Baca Juga: Buru Duit Koruptor lewat Redenominasi Rupiah, Bennix: Rp3.000 Triliun Bisa Balik ke Negara
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, bahwa proses redenominasi akan dikoordinasikan bersama pemerintah dan DPR, dan pelaksanaannya akan menunggu momentum yang tepat.
“Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,” ujar Ramdan.
“Kita belum bahas, tentu nantilah kita bahas,” ujar Airlangga saat ditemui iNews Media Group di kantornya, Senin (10/11/2025).
Ketika ditanya mengenai dampak redenominasi terhadap inflasi , Airlangga menyebutkan bahwa kebijakan itu pasti akan berdampak. “Ya pasti akan berdampak (inflasi).. kita belum bahas ya,” katanya singkat.
Baca Juga: Purbaya Susun RUU Redenominasi Rupiah, Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia (BI) dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2027.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya, menjelaskan bahwa redenominasi adalah langkah strategis untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa.
Adapun Bank Indonesia menegaskan, bahwa pelaksanaan redenominasi harus dilakukan secara bertahap dan memperhatikan kesiapan berbagai aspek, mulai dari stabilitas ekonomi, kondisi sosial-politik, hingga kesiapan hukum dan infrastruktur sistem pembayaran.
Baca Juga: Buru Duit Koruptor lewat Redenominasi Rupiah, Bennix: Rp3.000 Triliun Bisa Balik ke Negara
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, bahwa proses redenominasi akan dikoordinasikan bersama pemerintah dan DPR, dan pelaksanaannya akan menunggu momentum yang tepat.
“Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,” ujar Ramdan.
(akr)
Lihat Juga :
