Konsumsi Masyarakat Meningkat, Industri Hotel Bersiap Hadapi Libur Nataru
Kamis, 27 November 2025 - 21:24 WIB
loading...
Industri hotel bersiap menghadapi libur Nataru. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, geliat konsumsi masyarakat menunjukkan tren pemulihan yang signifikan. Kondisi ini menjadi angin segar bagi industri perhotelan nasional yang berharap momentum peak season ini dapat mengerek tingkat okupansi setelah menghadapi tekanan sepanjang tahun.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengonfirmasi bahwa periode akhir tahun secara tradisional menjadi puncak kunjungan bagi sektor hotel. Ia menyambut positif geliat konsumsi yang menjadi pendorong utama optimisme ini.
"Di minggu ke-3 Desember biasanya sudah mulai libur, dan puncaknya pada minggu ke-4 yang berlanjut ke fase liburan panjang. Kami berharap momentum Nataru ini tidak hanya menghentikan tren stagnasi okupansi, tetapi justru menjadi katalis untuk pemulihan pendapatan yang lebih baik," ujar Maulana Yusran, Kamis (27/11/2025).
Baca Juga: Konsumsi Masyarakat Bakal Ngebut di Peak Season Nataru Bikin Sektor Ritel Pede Menatap 2026
Optimisme tersebut, lanjut Yusran, semakin menguat dengan adanya dukungan insentif pemerintah berupa diskon pajak hotel. Kebijakan fiskal ini dinilai tepat waktu dan berpotensi besar untuk mendorong minat masyarakat berwisata.
"Keberadaan insentif seperti diskon pajak ini sangat membantu. Kami berharap implementasinya berjalan efektif sehingga dapat mendongkrak daya tarik dan menjaga stabilitas okupansi hotel selama momen Nataru," tambahnya.
Secara nasional, rata-rata okupansi hotel tahun ini diperkirakan berada di kisaran 45%. Angka ini lebih rendah daripada periode sebelumnya, yang turut dipengaruhi oleh penghematan anggaran di sejumlah Kementerian/Lembaga.
Baca Juga: BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Menurut dia kontribusi kegiatan pemerintah terhadap bisnis hotel secara nasional sangat vital, bahkan dapat mencapai 60-80% di beberapa wilayah. Untuk itu, PHRI mendorong agar penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilakukan secara lebih merata.
"Kami berharap proyek-proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat didistribusikan ke berbagai daerah. Aktivitas dinas yang mengikuti proyek ini akan memberikan dampak berganda, termasuk bagi tingkat hunian hotel di daerah," pungkas Yusran.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengonfirmasi bahwa periode akhir tahun secara tradisional menjadi puncak kunjungan bagi sektor hotel. Ia menyambut positif geliat konsumsi yang menjadi pendorong utama optimisme ini.
"Di minggu ke-3 Desember biasanya sudah mulai libur, dan puncaknya pada minggu ke-4 yang berlanjut ke fase liburan panjang. Kami berharap momentum Nataru ini tidak hanya menghentikan tren stagnasi okupansi, tetapi justru menjadi katalis untuk pemulihan pendapatan yang lebih baik," ujar Maulana Yusran, Kamis (27/11/2025).
Baca Juga: Konsumsi Masyarakat Bakal Ngebut di Peak Season Nataru Bikin Sektor Ritel Pede Menatap 2026
Optimisme tersebut, lanjut Yusran, semakin menguat dengan adanya dukungan insentif pemerintah berupa diskon pajak hotel. Kebijakan fiskal ini dinilai tepat waktu dan berpotensi besar untuk mendorong minat masyarakat berwisata.
"Keberadaan insentif seperti diskon pajak ini sangat membantu. Kami berharap implementasinya berjalan efektif sehingga dapat mendongkrak daya tarik dan menjaga stabilitas okupansi hotel selama momen Nataru," tambahnya.
Secara nasional, rata-rata okupansi hotel tahun ini diperkirakan berada di kisaran 45%. Angka ini lebih rendah daripada periode sebelumnya, yang turut dipengaruhi oleh penghematan anggaran di sejumlah Kementerian/Lembaga.
Baca Juga: BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Menurut dia kontribusi kegiatan pemerintah terhadap bisnis hotel secara nasional sangat vital, bahkan dapat mencapai 60-80% di beberapa wilayah. Untuk itu, PHRI mendorong agar penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilakukan secara lebih merata.
"Kami berharap proyek-proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat didistribusikan ke berbagai daerah. Aktivitas dinas yang mengikuti proyek ini akan memberikan dampak berganda, termasuk bagi tingkat hunian hotel di daerah," pungkas Yusran.
(nng)
Lihat Juga :
