Industri Sawit Komitmen Terhadap Hak Anak dan Pekerja Perempuan di Perkebunan
Selasa, 02 Desember 2025 - 21:09 WIB
loading...
A
A
A
Di sisi lain, GAPKI melalui kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa 758 perusahaan anggotanya telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja. Pengurus GAPKI, Marja Yulianti, menyebut fasilitas seperti pelatihan K3, APD, posyandu, PAUD, dan ruang laktasi sudah menjadi standar perusahaan. Ia menegaskan bahwa isu perbedaan upah perempuan seringkali muncul akibat perbedaan jam kerja, bukan diskriminasi.
Baca Juga: Kementan Dorong Forwatan Aktif Dukung Kemajuan Sektor Pertanian
GAPKI juga menilai tuduhan mengenai pekerja anak sering kali merupakan kampanye hitam terhadap industri sawit. “Anak-anak yang ikut orang tuanya ke kebun lalu difoto secara diam-diam sering dianggap bekerja. Itu tidak benar dan merugikan perusahaan. Hingga kini, 69 persen anggota GAPKI sudah tersertifikasi ISPO,” ujar Marja.
Dalam forum yang sama, Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan petani dan pekerja merupakan investasi penting untuk mewujudkan industri sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak. Ia menyebut berbagai studi, mulai dari UNICEF hingga PAACLA Indonesia, menegaskan bahwa formalisasi status pekerja perempuan adalah intervensi paling krusial untuk memutus rantai pekerja anak.
“Ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan hak, ekonomi keluarga menjadi lebih stabil, dan risiko anak ikut bekerja di kebun menurun drastis,” ujarnya.
Baca Juga: Kementan Dorong Forwatan Aktif Dukung Kemajuan Sektor Pertanian
GAPKI juga menilai tuduhan mengenai pekerja anak sering kali merupakan kampanye hitam terhadap industri sawit. “Anak-anak yang ikut orang tuanya ke kebun lalu difoto secara diam-diam sering dianggap bekerja. Itu tidak benar dan merugikan perusahaan. Hingga kini, 69 persen anggota GAPKI sudah tersertifikasi ISPO,” ujar Marja.
Dalam forum yang sama, Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan petani dan pekerja merupakan investasi penting untuk mewujudkan industri sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak. Ia menyebut berbagai studi, mulai dari UNICEF hingga PAACLA Indonesia, menegaskan bahwa formalisasi status pekerja perempuan adalah intervensi paling krusial untuk memutus rantai pekerja anak.
“Ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan hak, ekonomi keluarga menjadi lebih stabil, dan risiko anak ikut bekerja di kebun menurun drastis,” ujarnya.
(nng)
Lihat Juga :
