Jamkrindo Dukung Program Restorative Justice di Papua Barat Daya

JAKARTA - PT Jamkrindo (Persero) berpartisipasi aktif dalam upaya penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Provinsi Papua Barat Daya. Kontribusi perusahaan berfokus pada pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk memberikan pelatihan keterampilan usaha bagi para peserta program keadilan restoratif.

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan I Jamkrindo, Mahfudh Sudiyono, dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Papua Barat Daya dengan Pemerintah Provinsi setempat, serta kerja sama antara kejaksaan negeri dan pemerintah kabupaten/kota se-Papua Barat Daya di Sorong, Kamis (11/12/2025). Acara ini dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, pejabat Kejaksaan Agung, dan para bupati/wali kota setempat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang memberi kesempatan bagi Jamkrindo untuk berkontribusi pada program keadilan restoratif. Kami telah memberikan sejumlah pelatihan, seperti usaha laundry sepatu dan pembuatan parfum, sebagai bekal keterampilan produktif bagi para peserta," ujar Mahfudh dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Baca Juga: Jamkrindo Masuk Klaster Pendapatan di Atas Rp5 Triliun untuk Kategori BUMN Non-Publik Keuangan

Komitmen Jamkrindo sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini merupakan bagian dari penerapan pidana kerja sosial, yaitu model pemidanaan alternatif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pemberian kesempatan bagi pelaku untuk berbuat baik bagi masyarakat.



Tidak hanya pada aspek pemberdayaan, Jamkrindo juga memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta seluruh kabupaten/kota di wilayah itu dalam penyediaan penjaminan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ). Sebagai perusahaan penjaminan terbesar, Jamkrindo menyediakan produk surety bond dan kontra bank garansi yang telah sesuai dengan regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Melalui penjaminan surety bond, Jamkrindo memberikan kepastian hukum dan keuangan dalam proses pengadaan, mendukung terciptanya ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan akuntabel di Papua Barat Daya. Ini sejalan dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024," tambah Mahfudh.

Baca Juga: Jamkrindo Kolaborasi Bekali Peserta Pidana Sosial Keterampilan Wirausaha

Dukungan ini diharapkan dapat memperlancar proyek pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. Secara terpisah, Jamkrindo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bersama Holding Indonesia Financial Group (IFG) telah melaksanakan berbagai inisiatif pemberdayaan di wilayah tersebut. Program tersebut meliputi bantuan pendidikan, pemeriksaan kesehatan mata, bantuan sosial sembako, hingga workshop literasi digital untuk UMKM.

Koordinator Direktur C pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Freddy D. Simandjuntak, menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar seremonial. "Ini adalah perwujudan nyata sinergi kelembagaan untuk mendukung penerapan pidana kerja sosial yang terencana, terukur, dan berkeadilan," pungkas Freddy.