Pentingkah Data SE2026 bagi Pemerintah Daerah?

JAKARTA - "Data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi pengambilan keputusan. Pemerintah maupun pelaku usaha memerlukannya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran."

Kutipan tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, saat memberikan arahan kepada jajaran internal dalam Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya data berkualitas dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan dunia usaha.

Baca Juga: BPS dan Kemendag Perkuat Sinergi Penyediaan Data Harga Bahan Pokok

Sensus Ekonomi sendiri dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran "6", menjadikannya salah satu kegiatan statistik terbesar di Indonesia. Data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kondisi riil perekonomian, tetapi juga menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan strategis, memotret tren terbaru, serta membantu pelaku usaha mengenali peluang dan tantangan bisnis di masa mendatang.

Data apa saja yang akan dihasilkan? Merujuk pada situs landing page SE2026 sensus.bps.go.id/se2026/ bahwa dari kegiatan besar yang diselenggarakan BPS ini akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia yang komprehensif. Melalui pendataan menyeluruh, SE2026 memotret struktur ekonomi terkini dengan informasi mendalam mengenai setiap sektor, baik berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah, dan besar) maupun berdasarkan wilayah (nasional, provinsi, serta kabupaten/kota). Peta ekonomi ini menjadi dasar untuk memahami dinamika dunia usaha secara lebih akurat.

Jika ditarik ke tingkat daerah, data SE2026 memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya secara lebih menyeluruh. Dengan pendataan lengkap terhadap seluruh pelaku usaha, pemerintah daerah dapat memetakan klaster ekonomi yang tumbuh, mengidentifikasi sektor unggulan, dan mengenali potensi spesifik di setiap wilayah. Informasi ini membantu pemerintah daerah menemukan pusat pertumbuhan baru, memantau wilayah yang berkembang cepat, serta mengarahkan pembangunan agar tidak terpusat pada satu kawasan saja.

Selain itu, hasil SE2026 sangat berperan dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur daerah. Data sensus dapat menjadi dasar dalam pembangunan pasar, penataan sentra UMKM, penguatan jaringan logistik, serta penentuan lokasi kawasan industri dan pergudangan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan ekonomi setempat. Dengan mengetahui persebaran pusat pertumbuhan usaha, pemerintah daerah juga dapat menentukan wilayah yang membutuhkan peningkatan dukungan, misalnya melalui perbaikan akses jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

Data rinci yang dikumpulkan melalui SE2026 memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini membantu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Selain itu, profil usaha yang lengkap dan terstandar nasional mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru mempermudah pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi ekonomi kepada calon investor. Informasi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan investment brief, mulai dari sektor yang memiliki prospek, ketersediaan tenaga kerja, hingga peluang kemitraan dengan usaha lokal.

Baca Juga: BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

SE2026 akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pengisian kuesioner secara daring (Online/CAWI) berlangsung pada 1–31 Mei 2026, khususnya untuk perusahaan besar yang akan menerima tautan pengisian melalui email. Selanjutnya, pada 1 Juni–31 Juli 2026, akan dilakukan pendataan lapangan secara langsung (door to door) untuk seluruh usaha/perusahaan yang tidak mengisi secara mandiri. Pendataan lapangan ini dilakukan oleh petugas SE2026 yang direkrut dari berbagai wilayah.

Melalui SE2026, BPS berharap Indonesia memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai struktur usaha dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang setiap tahun. Data ini akan menjadi dasar untuk melakukan rebasing PDB, memperbaiki kerangka data nasional, serta menyajikan beragam analisis ekonomi yang sangat dibutuhkan. "Statistik bukan hanya sekadar angka, tetapi memiliki makna dan cerita di baliknya," ujar Amalia Adininggar Widyasanti pada berbagai kesempatan.



Data, termasuk data SE2026, memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi Indonesia. Membangun dengan data ibarat membangun rumah menggunakan blueprint yang lengkap, setiap langkah terarah karena mengetahui di mana meletakkan fondasi, seberapa tinggi dinding, dan bagaimana struktur terbaiknya. Sebaliknya, membangun tanpa data seperti membangun rumah berdasarkan perkiraan: rawan kesalahan, boros sumber daya, dan berisiko runtuh.

Sama seperti menggunakan GPS saat berkendara, data memberi rute terbaik, sedangkan tanpa data kita hanya menebak arah dan mudah tersesat. Singkatnya, data membuat pembangunan lebih terukur, efisien, dan dapat diandalkan. Membangun dengan data memang membutuhkan investasi, tetapi membangun tanpa data pada akhirnya akan jauh lebih mahal.