Pulihkan Rumah Korban Bencana, Apersi Usulkan Skema KPR Tanpa Beban Cicilan
Jum'at, 19 Desember 2025 - 15:30 WIB
loading...
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apersi, Junaidi Abdillah. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan inisiatif "KPR Bencana" sebagai solusi pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025. Langkah ini diambil menyusul masifnya kerusakan pemukiman yang mencapai lebih dari 147 ribu unit rumah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 Desember 2025, bencana tersebut tercatat menelan korban jiwa sebanyak 1.068 orang, sementara 190 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kerusakan properti tidak hanya menyasar hunian warga, tetapi juga melumpuhkan 1.600 fasilitas umum, termasuk sekolah, rumah ibadah, dan ratusan jembatan yang menjadi nadi ekonomi masyarakat setempat.
“Bencana banjir dan longsor di Sumatera membuat kita semua berduka. Kami mengusulkan adanya KPR Bencana, yakni sebuah program yang membantu para korban kembali memiliki tempat tinggal yang nyaman, sehat, dan aman melalui dukungan pembiayaan khusus,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apersi, Junaidi Abdillah, kepada media di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Baca Juga: Ketum Apersi: Rumah Menjadi Indikator Kesejahteraan
Junaidi menjelaskan bahwa skema KPR Bencana ini dirancang khusus bagi warga yang rumah fisiknya hancur total atau hilang tersapu bencana, bukan untuk sekadar renovasi. Ia menekankan pentingnya pelonggaran syarat administrasi perbankan bagi para korban, seperti pengecualian penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking, mengingat situasi ini bersifat luar biasa (lex specialist).
Dalam usulannya, Junaidi mendorong pemerintah untuk hadir sebagai penanggung angsuran melalui skema yang mirip dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Melalui cara ini, korban bencana tidak akan dibebani cicilan bulanan, sementara negara dapat menjalankan program pemulihan secara lebih efisien dan efektif untuk menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.
Program ini juga diproyeksikan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi pemulihan ekonomi di daerah terdampak. Proses pembangunan rumah nantinya akan melibatkan tenaga kerja lokal serta penggunaan bahan baku dari wilayah setempat. Keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok material konstruksi diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang sempat terhenti akibat bencana.
Baca Juga: Utang Pinjol Bisa Bikin Susah Ajukan KPR, Pengembang Wanti-wanti Program 3 Juta Rumah
Sebagai bentuk kepedulian nyata, Apersi sebelumnya telah menyalurkan bantuan kemanusiaan pada awal Desember 2025 senilai Rp200 juta. Donasi tersebut didistribusikan dalam bentuk kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian kepada masyarakat di lokasi bencana yang paling membutuhkan bantuan darurat.
Apersi berharap pemerintah dan kalangan perbankan dapat segera merumuskan regulasi terkait KPR Bencana ini. Dengan adanya kolaborasi antara pengembang berpengalaman dan dukungan finansial negara, para korban diharapkan dapat segera mendapatkan hunian baru yang lebih layak dan aman dari ancaman bencana di masa depan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 Desember 2025, bencana tersebut tercatat menelan korban jiwa sebanyak 1.068 orang, sementara 190 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kerusakan properti tidak hanya menyasar hunian warga, tetapi juga melumpuhkan 1.600 fasilitas umum, termasuk sekolah, rumah ibadah, dan ratusan jembatan yang menjadi nadi ekonomi masyarakat setempat.
“Bencana banjir dan longsor di Sumatera membuat kita semua berduka. Kami mengusulkan adanya KPR Bencana, yakni sebuah program yang membantu para korban kembali memiliki tempat tinggal yang nyaman, sehat, dan aman melalui dukungan pembiayaan khusus,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apersi, Junaidi Abdillah, kepada media di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Baca Juga: Ketum Apersi: Rumah Menjadi Indikator Kesejahteraan
Junaidi menjelaskan bahwa skema KPR Bencana ini dirancang khusus bagi warga yang rumah fisiknya hancur total atau hilang tersapu bencana, bukan untuk sekadar renovasi. Ia menekankan pentingnya pelonggaran syarat administrasi perbankan bagi para korban, seperti pengecualian penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking, mengingat situasi ini bersifat luar biasa (lex specialist).
Dalam usulannya, Junaidi mendorong pemerintah untuk hadir sebagai penanggung angsuran melalui skema yang mirip dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Melalui cara ini, korban bencana tidak akan dibebani cicilan bulanan, sementara negara dapat menjalankan program pemulihan secara lebih efisien dan efektif untuk menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.
Program ini juga diproyeksikan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi pemulihan ekonomi di daerah terdampak. Proses pembangunan rumah nantinya akan melibatkan tenaga kerja lokal serta penggunaan bahan baku dari wilayah setempat. Keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok material konstruksi diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang sempat terhenti akibat bencana.
Baca Juga: Utang Pinjol Bisa Bikin Susah Ajukan KPR, Pengembang Wanti-wanti Program 3 Juta Rumah
Sebagai bentuk kepedulian nyata, Apersi sebelumnya telah menyalurkan bantuan kemanusiaan pada awal Desember 2025 senilai Rp200 juta. Donasi tersebut didistribusikan dalam bentuk kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian kepada masyarakat di lokasi bencana yang paling membutuhkan bantuan darurat.
Apersi berharap pemerintah dan kalangan perbankan dapat segera merumuskan regulasi terkait KPR Bencana ini. Dengan adanya kolaborasi antara pengembang berpengalaman dan dukungan finansial negara, para korban diharapkan dapat segera mendapatkan hunian baru yang lebih layak dan aman dari ancaman bencana di masa depan.
(nng)
Lihat Juga :
