Mengukur Dampak Besar Pembatasan Kendaraan Logistik Saat Nataru

JAKARTA - Kebijakan pembatasan operasional truk sumbu tiga yang kerap diberlakukan saat periode puncak arus lalu lintas seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) ataupun Idul Fitri kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menerangkan, kebijakan itu seharusnya tidak menghentikan atau menghambat angkutan logistik karena berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

BHS, sapaan akrab Bambang, menegaskan bahwa di berbagai negara lain saat perayaan hari-hari besar seperti di China, Jepang, dan Malaysia, angkutan logistik tidak pernah dihentikan, meski berada pada periode libur panjang. Pasalnya, logistik memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan sendi-sendi kehidupan, seperti kebutuhan masyarakat, industri, dan stabilitas.

“Logistik itu tidak mengenal libur Lebaran atau Nataru , mereka harus tetap berjalan. Kalau dihentikan, dampaknya sangat besar,” ujar BHS dalam keterangannya dikutip Selasa (23/12/2025).

Baca Juga: Anggota DPR: Larangan Truk Sumbu Tiga saat Nataru Jadi 17 Hari Kebijakan Tidak Tepat

BHS yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menjelaskan, sektor pertama yang terdampak adalah industri. Sektor ini beroperasi secara berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya karena pembatasan lalu lintas. Padahal pemerintah mendorong produksi nasional terus berjalan lantaran Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Selain itu sektor transportasi yang berkaitan dengan ekspor dan impor juga akan terkena dampak langsung. Jika distribusi logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage atau denda keterlambatan kapal di pelabuhan. Kondisi ini dinilai dapat merusak reputasi logistik Indonesia di mata internasional.

“Dampak berikutnya adalah kenaikan biaya logistik. Ketika pengangkutan terhambat, harga barang akan naik,” tegasnya.



Alumni ITS Surabaya ini juga mengingatkan bahwa penghentian sementara logistik justru akan menimbulkan masalah baru. Saat pembatasan dicabut, akan terjadi penumpukan barang karena kapasitas infrastruktur tidak mampu menampung lonjakan distribusi secara bersamaan. Tak pelak, terjadi kekurangan armada transportasi yang mendorong biaya angkut menjadi kian mahal.

“Inilah yang akhirnya dirasakan masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional, bahwa logistik Indonesia mahal karena salah kebijakan,” jelasnya.

BHS berpandangan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kepolisian, harus lebih peka dalam melakukan pengaturan. Menurutnya, kemacetan parah hanya terjadi di Jawa, sementara di luar Jawa relatif lancar.

“Kita punya banyak alternatif jalur. Semua ini sebenarnya bisa diatur,” katanya.

Baca Juga: Menakar Kerugian Para Importir dari Dampak Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Lebaran

BHS menekankan, bahwa tugas pemerintah adalah menciptakan keseimbangan antara angkutan logistik dan angkutan penumpang, baik transportasi publik maupun kendaraan pribadi. Salah satu solusinya adalah mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal.

Ia pun mengusulkan agar tarif transportasi publik diturunkan secara signifikan jauh sebelum hari puncak, bahkan hingga 50%. Sebaliknya, tarif justru dinaikkan mendekati hari H agar pergerakan masyarakat terdistribusi secara merata.

“Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Mendekati hari H, transportasi publik malah digratiskan, jalan tol didiskon, kapal dan pesawat diberi potongan harga. Akibatnya, semua orang menumpuk di hari H,” kritiknya.