Teken Kontrak 9,8 Juta Ton, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Subsidi Mulai 1 Januari 2026
Selasa, 30 Desember 2025 - 11:45 WIB
loading...
Pupuk Indonesia bersama Kementan menandatangani kontrak perjanjian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar 9,8 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan di Jakarta pada Senin (29/12). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani kontrak perjanjian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar 9,8 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan di Jakarta pada Senin (29/12). Pupuk Indonesia memastikan kesiapannya mendistribusikan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2026.
"Per 1 Januari 2026, pupuk bersubsidi baik untuk sektor pertanian maupun perikanan sudah bisa ditebus oleh petani dan pembudidaya ikan, dengan syarat mereka sudah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi," ujar Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid.
Menurut dia penandatanganan kontrak perjanjian tersebut bisa dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga Pupuk Indonesia bisa mulai mendistribusikan pupuk bersubsidi tanggal 1 Januari 2026. Kontrak ini akan menjadi dasar bagi Pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di 2026.
Baca Juga: Kementan dan Pupuk Kaltim Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi
Ia menambahkan, untuk memastikan kesiapan tersebut, Pupuk Indonesia saat ini sudah menyediakan stok yang cukup atau sesuai dengan safety stock yang diatur pemerintah. Stok tersebut sudah ada di Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) yang ada di seluruh Indonesia.
"Kami juga sudah melakukan tes untuk memastikan kesiapan sistem. Insya Allah pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2026 petani maupun pembudidaya ikan yang terdaftar sudah bisa menebus pupuk bersubsidi di PPTS sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi)," jelasnya.
Ia menegaskan Pupuk Indonesia berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia untuk swasembada pangan nasional sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu). Robby berharap dukungan aktif dari seluruh stakeholder untuk turut melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Sementara, Direktur Pupuk Kementan, Jekvy Hendra mengungkapkan pada tahun depan pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp46,87 triliun. Anggaran pupuk bersubsidi tersebut dibagi untuk sektor pertanian dan perikanan dengan total alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,8 juta ton.
Jekvy menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada 2026, besarnya sama dengan tahun 2025, yaitu 9,55 juta ton. Alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1360/Kpts/Hk.150/M/12/2025 tanggal 12 Desember 2025.
Rinciannya, pupuk Urea sebanyak 4.423.023 ton, NPK 4.471.026 ton, NPK untuk Kakao 81.179 ton, pupuk Organik 558.273 ton. Berikutnya melalui Kepmentan tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan pupuk bersubsidi ZA sebesar 16.449 ton.
Baca Juga: Mentan Amran Targetkan Serapan Panen Raya Awal 2026 Capai 2,5 Juta Ton
Dia menambahkan, pemerintah pada 2026 juga kembali mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan. Pembudidaya ikan, ungkapnya, sudah empat tahun tidak masuk ke dalam skema penerima pupuk bersubsidi.
Adapun alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1397/Kpts/Hk.130/M/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 sebesar 295.676 ton. Terdiri dari Urea sebanyak 125.397 ton, kemudian SP-36 86.445 ton, dan pupuk Organik sebesar 83.834 ton.
Adapun untuk pupuk subsidi sektor pertanian hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian. Sementara, pembudidaya ikan harus terdaftar di Elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
"Pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus oleh petani maupun pembudidaya ikan terdaftar per tanggal 1 Januari 2026 jam 00.00. Terima kasih kepada Pupuk Indonesia, sebagai pelaksana yang sudah menyampaikan kesiapan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi," tutup Jekvy.
"Per 1 Januari 2026, pupuk bersubsidi baik untuk sektor pertanian maupun perikanan sudah bisa ditebus oleh petani dan pembudidaya ikan, dengan syarat mereka sudah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi," ujar Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid.
Menurut dia penandatanganan kontrak perjanjian tersebut bisa dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga Pupuk Indonesia bisa mulai mendistribusikan pupuk bersubsidi tanggal 1 Januari 2026. Kontrak ini akan menjadi dasar bagi Pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di 2026.
Baca Juga: Kementan dan Pupuk Kaltim Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi
Ia menambahkan, untuk memastikan kesiapan tersebut, Pupuk Indonesia saat ini sudah menyediakan stok yang cukup atau sesuai dengan safety stock yang diatur pemerintah. Stok tersebut sudah ada di Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) yang ada di seluruh Indonesia.
"Kami juga sudah melakukan tes untuk memastikan kesiapan sistem. Insya Allah pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2026 petani maupun pembudidaya ikan yang terdaftar sudah bisa menebus pupuk bersubsidi di PPTS sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi)," jelasnya.
Ia menegaskan Pupuk Indonesia berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia untuk swasembada pangan nasional sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu). Robby berharap dukungan aktif dari seluruh stakeholder untuk turut melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Sementara, Direktur Pupuk Kementan, Jekvy Hendra mengungkapkan pada tahun depan pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp46,87 triliun. Anggaran pupuk bersubsidi tersebut dibagi untuk sektor pertanian dan perikanan dengan total alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,8 juta ton.
Jekvy menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada 2026, besarnya sama dengan tahun 2025, yaitu 9,55 juta ton. Alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1360/Kpts/Hk.150/M/12/2025 tanggal 12 Desember 2025.
Rinciannya, pupuk Urea sebanyak 4.423.023 ton, NPK 4.471.026 ton, NPK untuk Kakao 81.179 ton, pupuk Organik 558.273 ton. Berikutnya melalui Kepmentan tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan pupuk bersubsidi ZA sebesar 16.449 ton.
Baca Juga: Mentan Amran Targetkan Serapan Panen Raya Awal 2026 Capai 2,5 Juta Ton
Dia menambahkan, pemerintah pada 2026 juga kembali mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan. Pembudidaya ikan, ungkapnya, sudah empat tahun tidak masuk ke dalam skema penerima pupuk bersubsidi.
Adapun alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1397/Kpts/Hk.130/M/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 sebesar 295.676 ton. Terdiri dari Urea sebanyak 125.397 ton, kemudian SP-36 86.445 ton, dan pupuk Organik sebesar 83.834 ton.
Adapun untuk pupuk subsidi sektor pertanian hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian. Sementara, pembudidaya ikan harus terdaftar di Elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
"Pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus oleh petani maupun pembudidaya ikan terdaftar per tanggal 1 Januari 2026 jam 00.00. Terima kasih kepada Pupuk Indonesia, sebagai pelaksana yang sudah menyampaikan kesiapan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi," tutup Jekvy.
(nng)
Lihat Juga :
