Kenaikan Pungutan Ekspor demi B50 Diingatkan Bisa Ancam Petani dan Ekosistem Sawit
Selasa, 30 Desember 2025 - 15:30 WIB
loading...
A
A
A
“Petani tidak menikmati langsung program biodiesel, tetapi selalu diminta membayar mahal melalui turunnya harga Tandan Buah Sawit (TBS). Ini ketimpangan kebijakan yang terus berulang,” tegas Alvian Rahman.
Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov mengatakan langkah menuju B50 harus didahului dengan evaluasi kebijakan secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan sebelumnya.
Rencana kenaikan ke B50 sebaiknya diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan amanat presiden no 132 tahun 2024. Kita harus memahami bahwa kondisi saat ini berbeda dibandingkan saat kebijakan sebelumnya diterapkan,’’ ujar Abra.
Perlu Desain Ulang yang Adil
POPSI menegaskan bahwa organisasi petani tidak menolak program biodiesel, namun menuntut agar kebijakan Biodiesel didisain ulang secara adil, realistis dan dievaluasi secara menyeluruh. POPSI mengusulkan beberapa langkah solusi sebagai berikut, salah satunya, program biodiesel nasional perlu dirancang lebih adaptif dan berkelanjutan serta menyeimbangkan kepentingan energi, fiskal, dan sektor hulu perkebunan sawit.
Salah satu opsi kebijakan yang dapat diambil Pemerintah adalah penerapan subsidi biodiesel yang lebih terarah, yaitu hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas atas subsidi maksimal sekitar Rp4.000 per liter.
Baca Juga: Implementasikan B50, Pemerintah Dorong Peningkatan Produktivitas Sawit
"Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pendanaan BPDP sekaligus menghindari tekanan berlebihan terhadap harga Crude Palm Oil (CPO) dan TBS petani ketika terjadi lonjakan harga sawit global, sehingga mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat," kata Mansuetus Darto.
Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov mengatakan langkah menuju B50 harus didahului dengan evaluasi kebijakan secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan sebelumnya.
Rencana kenaikan ke B50 sebaiknya diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan amanat presiden no 132 tahun 2024. Kita harus memahami bahwa kondisi saat ini berbeda dibandingkan saat kebijakan sebelumnya diterapkan,’’ ujar Abra.
Perlu Desain Ulang yang Adil
POPSI menegaskan bahwa organisasi petani tidak menolak program biodiesel, namun menuntut agar kebijakan Biodiesel didisain ulang secara adil, realistis dan dievaluasi secara menyeluruh. POPSI mengusulkan beberapa langkah solusi sebagai berikut, salah satunya, program biodiesel nasional perlu dirancang lebih adaptif dan berkelanjutan serta menyeimbangkan kepentingan energi, fiskal, dan sektor hulu perkebunan sawit.
Salah satu opsi kebijakan yang dapat diambil Pemerintah adalah penerapan subsidi biodiesel yang lebih terarah, yaitu hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas atas subsidi maksimal sekitar Rp4.000 per liter.
Baca Juga: Implementasikan B50, Pemerintah Dorong Peningkatan Produktivitas Sawit
"Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pendanaan BPDP sekaligus menghindari tekanan berlebihan terhadap harga Crude Palm Oil (CPO) dan TBS petani ketika terjadi lonjakan harga sawit global, sehingga mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat," kata Mansuetus Darto.
Lihat Juga :
