Pakar Pelabuhan Kritik Rencana Merger PELNI hingga Pelindo, Alihkan Beban Negara ke BUMN Komersial

Ia menegaskan, sejak awal negara memang berkewajiban hadir melalui subsidi karena layanan tersebut bertujuan membuka akses transportasi hingga wilayah terpencil, bukan semata mengejar profit. Mengingat Indonesia juga sebagai negara kepulauan yang perlu dihubungkan lewat transportasi kapal laut.

Lebih lanjut, Wahyono menjelaskan bahwa secara model bisnis dan kompetensi inti, PELNI, ASDP, dan Pelindo berada pada spektrum usaha yang berbeda. PELNI dan ASDP fokus pada angkutan penumpang dan penyeberangan yang sangat bergantung pada penugasan negara, sementara Pelindo bergerak di sektor kepelabuhanan dengan basis pendapatan utama dari jasa logistik dan terminal peti kemas yang relatif stabil dan menguntungkan.

"Memang tidak bisa digabung, memang beda Ilmu. tidak boleh seharusnya digabung. Karena pemerintah mengalami kesulitan untuk mengembangkan kelanjutan keberlangsungan angkutan laut khususnya Pelni," jelasnya.



Dalam pandangannya, jika merger tetap dipaksakan, maka beban subsidi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab negara secara tidak langsung akan dipindahkan ke Pelindo melalui skema cross-subsidy. Hal ini berpotensi menekan kinerja keuangan Pelindo dan pada saat yang sama bisa mengganggu fokus perusahaan dalam memperkuat infrastruktur pelabuhan dan logistik nasional yang justru menjadi kunci daya saing ekonomi Indonesia.