Pakar Pelabuhan Kritik Rencana Merger PELNI hingga Pelindo, Alihkan Beban Negara ke BUMN Komersial
Rabu, 07 Januari 2026 - 19:16 WIB
loading...
Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) menyoroti rencana merger PELNI hingga Pelindo. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI), Wahyono Bimarso, mengkritik rencana penggabungan atau merger antara PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT ASDP Indonesia Ferry.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan transportasi laut nasional, bahkan berpotensi mengalihkan tanggung jawab negara terhadap layanan publik kepada BUMN yang bergerak di sektor komersial.
Wahyono menilai, pemerintah saat ini menghadapi kesulitan dalam menanggung pembiayaan operasional dan investasi kapal yang dibutuhkan oleh PELNI dan ASDP, terutama karena kedua perusahaan tersebut menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation/PSO) yang tidak selalu menguntungkan secara bisnis. Alih-alih memperkuat skema subsidi dan dukungan fiskal, pemerintah justru dinilai memilih jalan pintas dengan mendorong penggabungan ke Pelindo yang memiliki lini usaha lebih menguntungkan.
"Seharusnya itu tidak boleh, karena pemerintah seperti mau melarikan diri dari tanggung jawab. Dia tidak sanggup lagi menanggung PELNI dan ASDP," ujar Wahyono saat ditemui usai acara Konferensi Pers Awal Tahun The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (7/1/2025).
Baca Juga: Rencana Merger ASDP-Pelni-Pelindo Masuki Tahap Kajian Hukum
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan transportasi laut nasional, bahkan berpotensi mengalihkan tanggung jawab negara terhadap layanan publik kepada BUMN yang bergerak di sektor komersial.
Wahyono menilai, pemerintah saat ini menghadapi kesulitan dalam menanggung pembiayaan operasional dan investasi kapal yang dibutuhkan oleh PELNI dan ASDP, terutama karena kedua perusahaan tersebut menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation/PSO) yang tidak selalu menguntungkan secara bisnis. Alih-alih memperkuat skema subsidi dan dukungan fiskal, pemerintah justru dinilai memilih jalan pintas dengan mendorong penggabungan ke Pelindo yang memiliki lini usaha lebih menguntungkan.
"Seharusnya itu tidak boleh, karena pemerintah seperti mau melarikan diri dari tanggung jawab. Dia tidak sanggup lagi menanggung PELNI dan ASDP," ujar Wahyono saat ditemui usai acara Konferensi Pers Awal Tahun The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (7/1/2025).
Baca Juga: Rencana Merger ASDP-Pelni-Pelindo Masuki Tahap Kajian Hukum
Lihat Juga :
