Utang Indonesia Diprediksi Tembus Rp9.645 Triliun, Risiko Gagal Bayar Mengintai di 2026
Selasa, 13 Januari 2026 - 08:47 WIB
loading...
Kondisi fiskal Indonesia pada awal 2026 dinilai menghadapi tekanan serius seiring meningkatnya beban utang pemerintah. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kondisi fiskal Indonesia pada awal 2026 dinilai menghadapi tekanan serius seiring meningkatnya beban utang pemerintah. Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky memproyeksikan posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 telah mencapai Rp9.645 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 40,52 persen, berdasarkan analisis realisasi sementara APBN 2025.
Meski rasio tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur undang-undang, Awalil menilai indikator tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan bayar pemerintah. Menurut dia, fokus berlebihan pada rasio utang terhadap PDB berpotensi menutupi berbagai indikator kerentanan fiskal yang lebih substansial.
"Narasi Pemerintah yang selalu mengatakan kondisi utangnya aman, sejauh ini hanya berdasar rasio atas PDB. Berbagai indikator kerentanan utang yang lazim dipakai menganalisis kondisi seolah tidak diperlukan lagi untuk memastikannya," kata Awalil dalam catatan analisisnya, dikutip Selasa (13/1/2026).
Baca Juga: Defisit APBN 2025 Melebar Tembus Rp695,1 Triliun, Dekati Batas 3% dari PDB
Salah satu indikator yang paling mengkhawatirkan, lanjut Awalil, adalah posisi Keseimbangan Primer (KP) yang tercatat defisit sebesar Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mampu menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang.
Meski rasio tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur undang-undang, Awalil menilai indikator tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan bayar pemerintah. Menurut dia, fokus berlebihan pada rasio utang terhadap PDB berpotensi menutupi berbagai indikator kerentanan fiskal yang lebih substansial.
"Narasi Pemerintah yang selalu mengatakan kondisi utangnya aman, sejauh ini hanya berdasar rasio atas PDB. Berbagai indikator kerentanan utang yang lazim dipakai menganalisis kondisi seolah tidak diperlukan lagi untuk memastikannya," kata Awalil dalam catatan analisisnya, dikutip Selasa (13/1/2026).
Baca Juga: Defisit APBN 2025 Melebar Tembus Rp695,1 Triliun, Dekati Batas 3% dari PDB
Salah satu indikator yang paling mengkhawatirkan, lanjut Awalil, adalah posisi Keseimbangan Primer (KP) yang tercatat defisit sebesar Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mampu menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang.
Lihat Juga :
