Purbaya Buru 40 Perusahaan Baja Pengemplang Pajak, Ada dari China hingga Indonesia
Rabu, 14 Januari 2026 - 13:45 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masif di industri baja.
Purbaya mengungkapkan kementeriannya telah mendeteksi 40 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik culas tersebut, dan tindakan tegas akan segera diambil dalam waktu dekat. "Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga: Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK, Purbaya Tegaskan Lakukan Pendampingan
Purbaya menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi incaran ini tidak hanya berasal dari satu negara. Selain perusahaan asal China, terdapat juga perusahaan lokal Indonesia yang terindikasi melakukan pelanggaran serupa. Menkeu mencium adanya kejanggalan dalam pengawasan internal, mengingat skala perusahaan-perusahaan tersebut cukup besar dan seharusnya mudah terpantau.
"Itu bukan campur-campur. Ada yang China, ada yang Indonesia juga. Nah, itu teka-teki saya juga. Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang melihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya," tegasnya.
Baca Juga: Rupiah Melemah Menuju Rp17.000 per Dolar AS, Purbaya: Anda Nggak Usah Takut
Praktik penggelapan ini disinyalir melibatkan modus yang sangat terencana. Sebelumnya, pada pekan lalu, Purbaya membeberkan bahwa perusahaan-perusahaan ini bahkan melakukan aksi "pembelian KTP" masyarakat untuk memalsukan jumlah karyawan dan data administratif lainnya guna menghindari kewajiban PPN.
Purbaya mengungkapkan kementeriannya telah mendeteksi 40 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik culas tersebut, dan tindakan tegas akan segera diambil dalam waktu dekat. "Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga: Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK, Purbaya Tegaskan Lakukan Pendampingan
Purbaya menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi incaran ini tidak hanya berasal dari satu negara. Selain perusahaan asal China, terdapat juga perusahaan lokal Indonesia yang terindikasi melakukan pelanggaran serupa. Menkeu mencium adanya kejanggalan dalam pengawasan internal, mengingat skala perusahaan-perusahaan tersebut cukup besar dan seharusnya mudah terpantau.
"Itu bukan campur-campur. Ada yang China, ada yang Indonesia juga. Nah, itu teka-teki saya juga. Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang melihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya," tegasnya.
Baca Juga: Rupiah Melemah Menuju Rp17.000 per Dolar AS, Purbaya: Anda Nggak Usah Takut
Praktik penggelapan ini disinyalir melibatkan modus yang sangat terencana. Sebelumnya, pada pekan lalu, Purbaya membeberkan bahwa perusahaan-perusahaan ini bahkan melakukan aksi "pembelian KTP" masyarakat untuk memalsukan jumlah karyawan dan data administratif lainnya guna menghindari kewajiban PPN.
Lihat Juga :
