Rencana Purbaya Tambah Lapisan Cukai Hasil Tembakau Banjir Penolakan, Ini Sebabnya
Jum'at, 16 Januari 2026 - 20:50 WIB
loading...
A
A
A
Koalisi menilai mundurnya kebijakan CHT disebabkan kuatnya gangguan industri tembakau dalam perumusan kebijakan pengendalian tembakau. Executive Director IYCTC, Manik Marganamahendra menilai, arah kebijakan saat ini menunjukkan keberpihakan Menteri Purbaya terhadap kepentingan bisnis.
Baca Juga: Layer Cukai Rokok Bakal Ditambah, Gappri Usulkan 2 Hal Ini ke Menteri Purbaya
“Popularitas dan kepercayaan publik saat awal menjabat tak menutup kemungkinan seorang menteri bisa keliru dalam kebijakan dan justru harus terus diingatkan. Kalau mau galak ke industri nakal, lakukanlah tanpa pandang bulu. Kementerian Keuangan semestinya dapat mendukung pengendalian dampak eksternalitas negatif rokok yang bisa berakibat makin buruk untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Manik.
Hal senada juga disampaikan Pengurus Seknas FITRA, Gurnadi yang menyoroti langkah Menteri Keuangan dalam menyusun kebijakan yang akan didiskusikan dengan pelaku usaha.
“Jika rencana penambahan layer tarif CHT didiskusikan dengan pelaku usaha rokok ilegal, maka sama saja Menteri Keuangan berkompromi dengan kriminal. Semakin banyak layer cukai, semakin banyak celah baru penyalahgunaan oleh industri tembakau. Penindakan akan semakin sulit karena pekerjaan rumah Kementerian Keuangan dalam menyusun sistem pelacakan (track and trace) rokok ilegal tidak kunjung rampung,” tutupnya.
Atas dasar tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut Menteri Keuangan untuk menghentikan pembahasan rencana penambahan lapisan cukai rokok, menyederhanakan struktur CHT dengan mendekatkan tarif antar-lapisan, segera menyusun dan mengesahkan sistem track and trace rokok ilegal yang komprehensif dan independen dari pengaruh industri, serta memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Baca Juga: Layer Cukai Rokok Bakal Ditambah, Gappri Usulkan 2 Hal Ini ke Menteri Purbaya
“Popularitas dan kepercayaan publik saat awal menjabat tak menutup kemungkinan seorang menteri bisa keliru dalam kebijakan dan justru harus terus diingatkan. Kalau mau galak ke industri nakal, lakukanlah tanpa pandang bulu. Kementerian Keuangan semestinya dapat mendukung pengendalian dampak eksternalitas negatif rokok yang bisa berakibat makin buruk untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Manik.
Hal senada juga disampaikan Pengurus Seknas FITRA, Gurnadi yang menyoroti langkah Menteri Keuangan dalam menyusun kebijakan yang akan didiskusikan dengan pelaku usaha.
“Jika rencana penambahan layer tarif CHT didiskusikan dengan pelaku usaha rokok ilegal, maka sama saja Menteri Keuangan berkompromi dengan kriminal. Semakin banyak layer cukai, semakin banyak celah baru penyalahgunaan oleh industri tembakau. Penindakan akan semakin sulit karena pekerjaan rumah Kementerian Keuangan dalam menyusun sistem pelacakan (track and trace) rokok ilegal tidak kunjung rampung,” tutupnya.
Atas dasar tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut Menteri Keuangan untuk menghentikan pembahasan rencana penambahan lapisan cukai rokok, menyederhanakan struktur CHT dengan mendekatkan tarif antar-lapisan, segera menyusun dan mengesahkan sistem track and trace rokok ilegal yang komprehensif dan independen dari pengaruh industri, serta memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.
(akr)
Lihat Juga :
