Purbaya Keluarkan Aturan Baru Dana Pensiun ASN, TNI dan Polri, Ini Isi Lengkapnya
Minggu, 18 Januari 2026 - 11:04 WIB
loading...
A
A
A
Terkait kekayaan perusahaan, Pasal 7 kini menetapkan bahwa kekayaan dalam bentuk investasi ditambah dengan piutang iuran kewajiban masa lalu (past service liability) yang telah disetujui Menteri Keuangan, setidaknya harus sebesar jumlah liabilitas asuransi.
Guna menjaga keamanan dana peserta, Purbaya memperketat porsi penempatan investasi. Untuk program THT, pengelola diwajibkan menempatkan minimal 30 persen dananya pada Surat Berharga Negara (SBN). Sebaliknya, penempatan pada instrumen berisiko tinggi seperti saham dan obligasi korporasi kini dibatasi dengan persentase tertentu agar risiko dapat terkendali.
Baca Juga: Purbaya Disebut Temukan Uang Jokowi Ribuan Triliun di Bank China, Ini Penjelasan Kemenkeu
Pemerintah menyadari bahwa perubahan portofolio ini memerlukan waktu. Oleh karena itu, dalam ketentuan peralihan, pengelola program diberikan waktu transisi maksimal tiga tahun untuk menyesuaikan investasi mereka agar sejalan dengan PMK 118/2025. Selama masa transisi, pengelola wajib melaporkan perkembangan penyesuaian tersebut kepada Menteri Keuangan secara berkala.
Langkah ini diharapkan dapat menjamin keberlangsungan dana pensiun ASN dan aparat keamanan di masa depan, sekaligus memastikan bahwa manfaat jaminan sosial dapat dibayarkan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
Guna menjaga keamanan dana peserta, Purbaya memperketat porsi penempatan investasi. Untuk program THT, pengelola diwajibkan menempatkan minimal 30 persen dananya pada Surat Berharga Negara (SBN). Sebaliknya, penempatan pada instrumen berisiko tinggi seperti saham dan obligasi korporasi kini dibatasi dengan persentase tertentu agar risiko dapat terkendali.
Baca Juga: Purbaya Disebut Temukan Uang Jokowi Ribuan Triliun di Bank China, Ini Penjelasan Kemenkeu
Pemerintah menyadari bahwa perubahan portofolio ini memerlukan waktu. Oleh karena itu, dalam ketentuan peralihan, pengelola program diberikan waktu transisi maksimal tiga tahun untuk menyesuaikan investasi mereka agar sejalan dengan PMK 118/2025. Selama masa transisi, pengelola wajib melaporkan perkembangan penyesuaian tersebut kepada Menteri Keuangan secara berkala.
Langkah ini diharapkan dapat menjamin keberlangsungan dana pensiun ASN dan aparat keamanan di masa depan, sekaligus memastikan bahwa manfaat jaminan sosial dapat dibayarkan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
(nng)
Lihat Juga :
