Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?
Selasa, 20 Januari 2026 - 07:55 WIB
loading...
Rencana pengajuan Wamenkeu, Thomas Djiwandono, sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai upaya sistematis pemerintah untuk mengintervensi independensi bank sentral. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Rencana pengajuan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai upaya sistematis pemerintah untuk mengintervensi independensi bank sentral . Sedangkan Juda Agung yang saat ini menjabat Deputi Gubernur BI dikabarkan akan bergeser ke Kementerian Keuangan.
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti tren beberapa bulan terakhir di mana pemerintah kerap mempertanyakan peran BI dalam memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk desakan penurunan suku bunga acuan guna menyokong program fiskal.
"Tentu kita semua bisa menilai bagaimana Pemerintah getol untuk mengintervensi sektor moneter melalui Bank Indonesia. Tidak hanya isu soal Tommy yang masuk ke BI, namun kita juga melihat dalam beberapa bulan terakhir pemerintah selalu mempertanyakan soal peran BI dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Huda, Senin (19/1).
Baca Juga: Selain Thomas Djiwandono, Ini 2 Nama Calon Deputi Gubernur BI Usulan Prabowo
Kekhawatiran utama yang disampaikan Huda adalah status Thomas Djiwandono sebagai anggota aktif Partai Gerindra. Kehadiran figur politik dalam jajaran Dewan Gubernur BI dianggap dapat merusak tatanan lembaga yang seharusnya steril dari kepentingan politik praktis.
"Saya khawatir bahwa masuknya anggota aktif Partai Gerindra, akan membawa buruk terkait dengan independensi BI. Bank Indonesia sendiri merupakan lembaga negara yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemerintah. Ini seperti Gubernur BI jalur Parpol," tegasnya.
Menurut Huda, sektor moneter merupakan benteng terakhir perekonomian nasional yang harus dijaga kekuatannya, terutama saat performa sektor fiskal sedang menghadapi tantangan.
Baca Juga: Bank Indonesia Pastikan Juda Agung Mundur dari Deputi Gubernur BI
Lebih lanjut, Celios mempertanyakan, rekam jejak Thomas selama menjabat di Kementerian Keuangan. Huda menilai kondisi defisit anggaran yang melebar menjadi indikator bahwa performa di sektor fiskal belum maksimal, sehingga memaksanya masuk ke otoritas moneter dianggap tidak logis.
"Tommy juga selama ini mengurus fiskal dan terbukti gagal, defisit melebar, namun ini justru didorong untuk menduduki posisi Gubernur BI kelak. Jelas pemikiran yang tidak logis, hanya kepentingan pribadi dan partai Gerindra saja yang membenarkan hal tersebut. Buktikan terlebih dahulu mampu mengurus anggaran dengan baik dan bener meskipun hanya Wamenkeu," tambah Huda.
Huda memperingatkan bahwa jika sistem moneter yang telah dibangun selama ini rusak akibat intervensi politik, risiko krisis ekonomi akan membayangi Indonesia.
"Sektor moneter adalah benteng terakhir perekonomian nasional. Ketika sektor fiskal buruk kinerjanya, sektor moneter bisa menopang. Tapi saya khawatir masuknya Tommy ke BI bisa merusak tatanan sistem moneter... Sektor fiskal rusak, sektor moneter rusak, krisis akan mengintai," pungkasnya.
Ia menegaskan pemerintah selalu menghormati batasan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. “Kalau itu dilakukan, barulah tampak bahwa BI tidak independen. Tapi, ini bukanlah kasusnya,” tandas Purbaya.
Penegasan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran pelaku pasar mengenai potensi politisasi di tubuh Bank Indonesia. Dengan rotasi ini harapannya terjadi pengayaan perspektif baik di sisi kebijakan moneter maupun pengelolaan keuangan negara, tanpa harus mengorbankan integritas institusi masing-masing.
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti tren beberapa bulan terakhir di mana pemerintah kerap mempertanyakan peran BI dalam memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk desakan penurunan suku bunga acuan guna menyokong program fiskal.
"Tentu kita semua bisa menilai bagaimana Pemerintah getol untuk mengintervensi sektor moneter melalui Bank Indonesia. Tidak hanya isu soal Tommy yang masuk ke BI, namun kita juga melihat dalam beberapa bulan terakhir pemerintah selalu mempertanyakan soal peran BI dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Huda, Senin (19/1).
Baca Juga: Selain Thomas Djiwandono, Ini 2 Nama Calon Deputi Gubernur BI Usulan Prabowo
Kekhawatiran utama yang disampaikan Huda adalah status Thomas Djiwandono sebagai anggota aktif Partai Gerindra. Kehadiran figur politik dalam jajaran Dewan Gubernur BI dianggap dapat merusak tatanan lembaga yang seharusnya steril dari kepentingan politik praktis.
"Saya khawatir bahwa masuknya anggota aktif Partai Gerindra, akan membawa buruk terkait dengan independensi BI. Bank Indonesia sendiri merupakan lembaga negara yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemerintah. Ini seperti Gubernur BI jalur Parpol," tegasnya.
Menurut Huda, sektor moneter merupakan benteng terakhir perekonomian nasional yang harus dijaga kekuatannya, terutama saat performa sektor fiskal sedang menghadapi tantangan.
Baca Juga: Bank Indonesia Pastikan Juda Agung Mundur dari Deputi Gubernur BI
Lebih lanjut, Celios mempertanyakan, rekam jejak Thomas selama menjabat di Kementerian Keuangan. Huda menilai kondisi defisit anggaran yang melebar menjadi indikator bahwa performa di sektor fiskal belum maksimal, sehingga memaksanya masuk ke otoritas moneter dianggap tidak logis.
"Tommy juga selama ini mengurus fiskal dan terbukti gagal, defisit melebar, namun ini justru didorong untuk menduduki posisi Gubernur BI kelak. Jelas pemikiran yang tidak logis, hanya kepentingan pribadi dan partai Gerindra saja yang membenarkan hal tersebut. Buktikan terlebih dahulu mampu mengurus anggaran dengan baik dan bener meskipun hanya Wamenkeu," tambah Huda.
Huda memperingatkan bahwa jika sistem moneter yang telah dibangun selama ini rusak akibat intervensi politik, risiko krisis ekonomi akan membayangi Indonesia.
"Sektor moneter adalah benteng terakhir perekonomian nasional. Ketika sektor fiskal buruk kinerjanya, sektor moneter bisa menopang. Tapi saya khawatir masuknya Tommy ke BI bisa merusak tatanan sistem moneter... Sektor fiskal rusak, sektor moneter rusak, krisis akan mengintai," pungkasnya.
Purbaya Pastikan Indepedensi BI Tak Tergerus
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, bahwa indikator hilangnya independensi bank sentral baru terjadi apabila pemerintah secara aktif melakukan campur tangan dalam rapat pengambilan keputusan suku bunga.Ia menegaskan pemerintah selalu menghormati batasan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. “Kalau itu dilakukan, barulah tampak bahwa BI tidak independen. Tapi, ini bukanlah kasusnya,” tandas Purbaya.
Penegasan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran pelaku pasar mengenai potensi politisasi di tubuh Bank Indonesia. Dengan rotasi ini harapannya terjadi pengayaan perspektif baik di sisi kebijakan moneter maupun pengelolaan keuangan negara, tanpa harus mengorbankan integritas institusi masing-masing.
(akr)
Lihat Juga :
