Redam Bola Liar Persepsi Pasar, BI Hadapi Ujian Kredibilitas Baru

JAKARTA - Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui rapat paripurna DPR RI pada 27 Januari 2026 menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya sensitivitas pasar terhadap isu independensi bank sentral, terutama setelah penguatan mandat BI melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Respons pasar sejauh ini masih relatif stabil, namun belum mencerminkan penilaian fundamental atas pengangkatan tersebut," ujar Analis Ekonomi Politik Kusfiardi dalam analisisnya, dikutip Rabu (28/1/2026).

Baca Juga: Thomas Djiwandono: Saya Komitmen Jaga Independensi Bank Sentral

Ia menilai penguatan rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih bersifat jangka pendek dan spekulatif. Menurut Kusfiardi, pergerakan pasar tersebut lebih dipengaruhi ekspektasi stabilisasi kebijakan BI serta faktor global, bukan reaksi langsung terhadap figur Deputi Gubernur BI yang baru. Ia mencatat rupiah sempat menguat tipis di kisaran Rp16.768–Rp16.780 per dolar AS pada 26–27 Januari 2026.

Sementara itu, IHSG bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas dan sempat menyentuh level 9.028 pada perdagangan intraday. Namun, Kusfiardi menekankan bahwa stabilitas awal ini belum dapat dijadikan tolok ukur sentimen jangka menengah.

Ia menilai risiko utama justru terletak pada persepsi pasar terhadap independensi Bank Indonesia. Dalam sistem keuangan modern, ekspektasi investor memainkan peran besar dalam menentukan arah pasar, sehingga persepsi menyempitnya jarak antara bank sentral dan kekuasaan eksekutif berpotensi memicu volatilitas.

Tekanan tersebut, lanjut dia, tidak selalu muncul dalam bentuk gejolak instan. Dampaknya dapat berkembang secara bertahap, mulai dari kenaikan premi risiko surat utang negara, tekanan nilai tukar, hingga perubahan arah arus modal asing.



Kusfiardi menambahkan, risiko dominasi fiskal kerap hadir bukan sebagai kebijakan eksplisit, melainkan sebagai ekspektasi yang terbentuk dari sinyal politik dan kedekatan institusional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan biaya kredibilitas, terutama jika stabilisasi jangka pendek mengandalkan intervensi agresif di pasar valuta asing.

Ia mengingatkan langkah tersebut dapat menggerus cadangan devisa, yang per akhir Desember 2025 tercatat sekitar USD156 miliar. Dalam konteks ini, pengangkatan Deputi Gubernur BI dinilai sebagai awal pengujian kredibilitas institusional, bukan sekadar penutup polemik politik.

Baca Juga: Sah! Paripurna DPR Tetapkan Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI

Untuk meredam persepsi negatif pasar, Kusfiardi menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten guna menegaskan bahwa sinergi fiskal dan moneter tidak mengorbankan independensi operasional BI.

Selain itu, pembuktian melalui kinerja awal dalam tiga hingga enam bulan pertama dinilai krusial, termasuk sikap tegas terhadap risiko inflasi, stabilisasi nilai tukar yang terukur, serta publikasi rutin indikator kunci seperti inflasi inti dan posisi cadangan devisa.

Penguatan tata kelola dan transparansi kelembagaan juga diperlukan melalui peningkatan kualitas notulen Rapat Dewan Gubernur (RDG), penguatan sekat kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbukaan terhadap evaluasi independen. Tanpa langkah tersebut, sentimen pasar yang semula bersifat laten berpotensi berubah menjadi tekanan nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.