IHSG Pelan-pelan Bangkit, Airlangga: Alhamdulillah Wa Syukurillah
Jum'at, 30 Januari 2026 - 08:50 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO/Anggie Ariesta
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons membaiknya pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah sempat mengalami tekanan hebat hingga memicu penghentian sementara perdagangan selama dua hari berturut-turut. Pada penutupan perdagangan Kamis (29/1/2026), IHSG tercatat melemah 1,06 persen ke level 8.232, jauh lebih terkendali dibandingkan sesi-sesi sebelumnya.
"Alhamdulillah Wa syukurillah," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (29/1/2026).
Baca Juga: Baru 30 Menit Perdagangan, IHSG Anjlok 8% Kena Trading Halt
Airlangga menilai perbaikan tersebut tidak terlepas dari respons cepat pemerintah yang segera berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta otoritas terkait lainnya untuk meredam gejolak dan memulihkan kepercayaan pasar modal domestik. "Faktor karena pemerintah merespons dan tadi dengan OJK sudah kita bahas mengenai mekanisme berikutnya," tambahnya.
Menurut Airlangga, koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner OJK telah menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menenangkan pasar. Salah satu hasil utama dari pertemuan tersebut adalah penyesuaian mekanisme penghitungan data free float saham yang menjadi sorotan lembaga indeks global, termasuk MSCI.
OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) resmi menyesuaikan metodologi free float dengan mengecualikan kategori investor korporasi dan kelompok tertentu lainnya dalam penghitungan. Selain itu, kepemilikan saham dirinci secara lebih detail, baik untuk porsi di atas maupun di bawah lima persen pada setiap kategori investor.
Regulator juga menetapkan ketentuan free float minimum sebesar 15 persen dengan prinsip transparansi yang lebih tinggi. Kebijakan ini dinilai penting untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai struktur kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.
Airlangga menegaskan aspek paling fundamental dari kebijakan tersebut bukan semata besaran persentase free float, melainkan kejelasan mengenai pemilik sebenarnya atau Ultimate Beneficial Owner (UBO) dari saham-saham yang beredar.
"Tahap ini cukup. Dalam 15 persen juga tetap transparan UBO nya siapa? Dalam rangka transparansi daripada free float diapa aja itu kan kelihatan Jadi itu sudah memitigasi saham gorengan," ujarnya.
Baca Juga: IHSG Rontok 8%, Harga Emas Semakin Berkilau, Ada Apa?
Penyesuaian data kepemilikan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diharapkan dapat membersihkan pasar dari praktik manipulasi harga atau saham “gorengan” yang kerap memicu aksi jual panik. Dengan transparansi UBO, identitas pemilik saham di balik kategori free float menjadi lebih jelas bagi investor global maupun domestik.
Pemerintah optimistis langkah pembenahan yang sejalan dengan praktik terbaik internasional tersebut dapat memperkuat kredibilitas pasar modal nasional dan mempercepat pemulihan persepsi positif terhadap bursa saham Indonesia di mata lembaga indeks dunia seperti MSCI.
"Alhamdulillah Wa syukurillah," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (29/1/2026).
Baca Juga: Baru 30 Menit Perdagangan, IHSG Anjlok 8% Kena Trading Halt
Airlangga menilai perbaikan tersebut tidak terlepas dari respons cepat pemerintah yang segera berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta otoritas terkait lainnya untuk meredam gejolak dan memulihkan kepercayaan pasar modal domestik. "Faktor karena pemerintah merespons dan tadi dengan OJK sudah kita bahas mengenai mekanisme berikutnya," tambahnya.
Menurut Airlangga, koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner OJK telah menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menenangkan pasar. Salah satu hasil utama dari pertemuan tersebut adalah penyesuaian mekanisme penghitungan data free float saham yang menjadi sorotan lembaga indeks global, termasuk MSCI.
OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) resmi menyesuaikan metodologi free float dengan mengecualikan kategori investor korporasi dan kelompok tertentu lainnya dalam penghitungan. Selain itu, kepemilikan saham dirinci secara lebih detail, baik untuk porsi di atas maupun di bawah lima persen pada setiap kategori investor.
Regulator juga menetapkan ketentuan free float minimum sebesar 15 persen dengan prinsip transparansi yang lebih tinggi. Kebijakan ini dinilai penting untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai struktur kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.
Airlangga menegaskan aspek paling fundamental dari kebijakan tersebut bukan semata besaran persentase free float, melainkan kejelasan mengenai pemilik sebenarnya atau Ultimate Beneficial Owner (UBO) dari saham-saham yang beredar.
"Tahap ini cukup. Dalam 15 persen juga tetap transparan UBO nya siapa? Dalam rangka transparansi daripada free float diapa aja itu kan kelihatan Jadi itu sudah memitigasi saham gorengan," ujarnya.
Baca Juga: IHSG Rontok 8%, Harga Emas Semakin Berkilau, Ada Apa?
Penyesuaian data kepemilikan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diharapkan dapat membersihkan pasar dari praktik manipulasi harga atau saham “gorengan” yang kerap memicu aksi jual panik. Dengan transparansi UBO, identitas pemilik saham di balik kategori free float menjadi lebih jelas bagi investor global maupun domestik.
Pemerintah optimistis langkah pembenahan yang sejalan dengan praktik terbaik internasional tersebut dapat memperkuat kredibilitas pasar modal nasional dan mempercepat pemulihan persepsi positif terhadap bursa saham Indonesia di mata lembaga indeks dunia seperti MSCI.
(nng)
Lihat Juga :
