Menko Airlangga Ungkap Polisi Bakal Turun Tangan Berantas Saham Gorengan
Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:56 WIB
loading...
Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia bakal turun tangan memberantas aksi saham gorengan di pasar modal. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia bakal turun tangan memberantas aksi saham gorengan di pasar modal. Menko Airlangga mengatakan, langkah ini diambil atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, untuk memastikan aktivitas perdagangan saham di bursa efek dapat berjalan dengan pengawasan.
Pasalnya aksi penggoreng saham dinilai banyak merugikan investor. Sebelumnya Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, kasus yang berkaitan dengan saham (gorengan) sudah menjadi fokus pihaknya sejak lama.
Baca Juga: Dirut BEI Mundur Dinilai Tepat, Analis: Momentum Bersihkan Saham Gorengan
Hal ini kembali ditegaskan oleh Menko Airlangga bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, undang-undang jasa keuangan yang berlaku.
"Pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktek manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif, yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," ujar Menko Airlangg dalam Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.
Baca Juga: Sapu Bersih Saham Gorengan, Demutualisasi Bursa Ditargetkan Rampung Semester I 2026
Kondisi ini menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment, yang menurut Menko Airlangga diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nenciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, undang-undang jasa keuangan yang berlaku. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan," tambahnya.
Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pelibatan aparat penagak hukum dalam pengawasan pasar modal merupakan bagian dari agenda transformasi bursa saham di Indonesia.
OJK siap bersinergi dengan Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkesinambungan. Hal ini menyusul kondisi pasar yang belakangan tersungkur di zona merah.
"Kami OJK bersinergi dengan pemerintah akan mempercepat reformasi pasar modal. Mulai dari saham yang diperdagangkan, literasi investor dan penegakan hukum. Kami tetap melakukan pendalaman pasar melalui feefloat, penaikan limit investasi dana pensiun dan asuransi," tambahnya.
Pasalnya aksi penggoreng saham dinilai banyak merugikan investor. Sebelumnya Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, kasus yang berkaitan dengan saham (gorengan) sudah menjadi fokus pihaknya sejak lama.
Baca Juga: Dirut BEI Mundur Dinilai Tepat, Analis: Momentum Bersihkan Saham Gorengan
Hal ini kembali ditegaskan oleh Menko Airlangga bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, undang-undang jasa keuangan yang berlaku.
"Pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktek manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif, yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," ujar Menko Airlangg dalam Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.
Baca Juga: Sapu Bersih Saham Gorengan, Demutualisasi Bursa Ditargetkan Rampung Semester I 2026
Kondisi ini menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment, yang menurut Menko Airlangga diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nenciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, undang-undang jasa keuangan yang berlaku. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan," tambahnya.
Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pelibatan aparat penagak hukum dalam pengawasan pasar modal merupakan bagian dari agenda transformasi bursa saham di Indonesia.
OJK siap bersinergi dengan Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkesinambungan. Hal ini menyusul kondisi pasar yang belakangan tersungkur di zona merah.
"Kami OJK bersinergi dengan pemerintah akan mempercepat reformasi pasar modal. Mulai dari saham yang diperdagangkan, literasi investor dan penegakan hukum. Kami tetap melakukan pendalaman pasar melalui feefloat, penaikan limit investasi dana pensiun dan asuransi," tambahnya.
(akr)
Lihat Juga :
