Reaktivasi Otomatis 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan, Purbaya Siapkan Rp15 Miliar
Senin, 09 Februari 2026 - 16:12 WIB
loading...
Menkeu Purbaya memastikan, bahwa kendala anggaran tidak akan menghalangi proses reaktivasi otomatis 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, bahwa kendala anggaran tidak akan menghalangi proses reaktivasi otomatis 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan. Menkeu menyatakan siap mencairkan dana sebesar Rp15 miliar yang diminta Menteri Kesehatan untuk mendukung masa transisi selama tiga bulan ke depan.
Sebelumnya Pemerintah memutuskan 11 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) atau PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dalam putaran terakhir tetap mendapatkan pelayanan gratis selama tiga bulan ke depan.
Baca Juga: Penonaktifan 7,3 Juta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan, DPR: Negara Jangan Gegabah
Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat konsultasi pengelola data jaminan sosial, Senin 9 Februari 2026. Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut sudah tersedia dalam pos anggaran kesehatan dan hanya tinggal menunggu koordinasi teknis dengan pihak BPJS Kesehatan.
"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).
Purbaya menegaskan, bahwa pendanaan untuk reaktivasi ini akan disalurkan melalui kementeriannya melalui sektor kesehatan. Dengan nada lugas, ia menjamin ketersediaan likuiditas untuk kebijakan mendesak ini.
"Lewat kesehatan itu dari kita. Lewat kesehatan jatuhnya. Yang punya duit kan saya," tambahnya.
Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan total Rp56,7 triliun untuk membiayai iuran 96,8 juta peserta PBI. Meski terdapat kuota tetap, Purbaya menyatakan, bahwa anggaran negara bersifat fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan demi menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
"Ya kita atur kalau emang ada lonjakan yang signifikan ya tambah. Ini kan fleksibel semua... Kalau emang diperlukan karena menjaga BPJS-nya supaya tetap sehat,” ungkap Purbaya.
Baca Juga: 8 Juta Penerima Peserta Bantuan Iuran JKN Dicoret, Mensos: Digantikan yang Miskin Ekstrem
Selain dana reaktivasi singkat tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun ke BPJS Kesehatan. Namun, pencairan dana jumbo tersebut masih menunggu kejelasan program dan proposal resmi dari manajemen BPJS Kesehatan.
Menurut Purbaya, sebesar Rp10 triliun rencananya dialokasikan untuk memperkuat permodalan, namun detail penggunaannya belum dipaparkan secara jelas oleh pihak BPJS kepada Kementerian Keuangan.
"Kita udah injek 20 triliun loh ke BPJS. Udah masuk tinggal cair aja. Tapi program mereka belum jelas mau diapain itu... Harus ajukan proposal ke saya. Kalau clear baru kita keluarkan. Mereka masih bingung. Jadi bukan salah saya tuh," tegas Purbaya.
Melalui kepastian pencairan dana Rp15 miliar ini, pemerintah berharap kegaduhan terkait akses layanan kesehatan bagi 11 juta warga dapat segera teratasi dalam pekan ini.
Sebelumnya Pemerintah memutuskan 11 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) atau PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dalam putaran terakhir tetap mendapatkan pelayanan gratis selama tiga bulan ke depan.
Baca Juga: Penonaktifan 7,3 Juta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan, DPR: Negara Jangan Gegabah
Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat konsultasi pengelola data jaminan sosial, Senin 9 Februari 2026. Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut sudah tersedia dalam pos anggaran kesehatan dan hanya tinggal menunggu koordinasi teknis dengan pihak BPJS Kesehatan.
"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).
Purbaya menegaskan, bahwa pendanaan untuk reaktivasi ini akan disalurkan melalui kementeriannya melalui sektor kesehatan. Dengan nada lugas, ia menjamin ketersediaan likuiditas untuk kebijakan mendesak ini.
"Lewat kesehatan itu dari kita. Lewat kesehatan jatuhnya. Yang punya duit kan saya," tambahnya.
Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan total Rp56,7 triliun untuk membiayai iuran 96,8 juta peserta PBI. Meski terdapat kuota tetap, Purbaya menyatakan, bahwa anggaran negara bersifat fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan demi menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
"Ya kita atur kalau emang ada lonjakan yang signifikan ya tambah. Ini kan fleksibel semua... Kalau emang diperlukan karena menjaga BPJS-nya supaya tetap sehat,” ungkap Purbaya.
Baca Juga: 8 Juta Penerima Peserta Bantuan Iuran JKN Dicoret, Mensos: Digantikan yang Miskin Ekstrem
Selain dana reaktivasi singkat tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun ke BPJS Kesehatan. Namun, pencairan dana jumbo tersebut masih menunggu kejelasan program dan proposal resmi dari manajemen BPJS Kesehatan.
Menurut Purbaya, sebesar Rp10 triliun rencananya dialokasikan untuk memperkuat permodalan, namun detail penggunaannya belum dipaparkan secara jelas oleh pihak BPJS kepada Kementerian Keuangan.
"Kita udah injek 20 triliun loh ke BPJS. Udah masuk tinggal cair aja. Tapi program mereka belum jelas mau diapain itu... Harus ajukan proposal ke saya. Kalau clear baru kita keluarkan. Mereka masih bingung. Jadi bukan salah saya tuh," tegas Purbaya.
Melalui kepastian pencairan dana Rp15 miliar ini, pemerintah berharap kegaduhan terkait akses layanan kesehatan bagi 11 juta warga dapat segera teratasi dalam pekan ini.
(akr)
Lihat Juga :
