Membaca Strategi Pemerintah dalam Mengurai Simpul Kemiskinan
Selasa, 10 Februari 2026 - 17:11 WIB
loading...
A
A
A
Bagi Adidaya Institute, kerangka kerja ini sejalan dengan evolusi pemikiran ekonom Jeffrey Sachs via strategi ’reform cepat’ yang dulu dikenal sebagai big bang lalu berkembang menjadi big push era pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di mana terjadi lompatan investasi terkoordinasi di human capital, sistem layanan publik, dan ekonomi lokal untuk memutus ’perangkap kemiskinan’.
Dengan kata lain, ungkap Bram, pendekatan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai big bang gaya eksekusi yang membawa big push gaya isi kebijakan. Di tangan Presiden Prabowo, negara muncul dan hadir sangat kuat sebagai perencana, koordinator, dan investor layanan-layanan dasar.
”Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible,” sambungnya.
Namun demikian, skala besar kebijakan Presiden selalu membawa konsekuensi kesiapan dan kinerja mesin birokrasi negara. Sebab menurut Bram, program sebesar ini hidup-mati bukan di ruang seremoni, melainkan di kantor dinas, sekolah, puskesmas, dapur layanan, pengadaan, gudang, cold storage, koperasi, hingga unit lapangan pesisir.
Karena itu, ungkapnya, bila publik ingin mendukung keberhasilan program pro-rakyat ini, pengawasan harus diarahkan pada kualitas eksekusi, bukan sekadar ramai di ruang perdebatan politik.
“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—Menteri dan birokrasi sekaligus,” tegas dia.
Meskipun demikian, bagi Adidaya, evaluasi yang sehat bukan hanya soal reshuffle kabinet, melainkan juga reshuffle eksekusi. Yaitu perbaikan rantai komando, standar layanan minimum nasional, satu data, transparansi biaya satuan, penguatan SDM garis depan, serta audit dan respons keluhan yang cepat.
Dengan kata lain, ungkap Bram, pendekatan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai big bang gaya eksekusi yang membawa big push gaya isi kebijakan. Di tangan Presiden Prabowo, negara muncul dan hadir sangat kuat sebagai perencana, koordinator, dan investor layanan-layanan dasar.
”Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible,” sambungnya.
Namun demikian, skala besar kebijakan Presiden selalu membawa konsekuensi kesiapan dan kinerja mesin birokrasi negara. Sebab menurut Bram, program sebesar ini hidup-mati bukan di ruang seremoni, melainkan di kantor dinas, sekolah, puskesmas, dapur layanan, pengadaan, gudang, cold storage, koperasi, hingga unit lapangan pesisir.
Karena itu, ungkapnya, bila publik ingin mendukung keberhasilan program pro-rakyat ini, pengawasan harus diarahkan pada kualitas eksekusi, bukan sekadar ramai di ruang perdebatan politik.
“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—Menteri dan birokrasi sekaligus,” tegas dia.
Meskipun demikian, bagi Adidaya, evaluasi yang sehat bukan hanya soal reshuffle kabinet, melainkan juga reshuffle eksekusi. Yaitu perbaikan rantai komando, standar layanan minimum nasional, satu data, transparansi biaya satuan, penguatan SDM garis depan, serta audit dan respons keluhan yang cepat.
Lihat Juga :
