Pejabat Kemenkeu Diduga Terima Gratifikasi, Purbaya Curiga Ada yang Sengaja Embuskan Isu

Rabu, 18 Februari 2026 - 19:27 WIB
loading...
Pejabat Kemenkeu Diduga...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Instagram/@menkeuri
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mensinyalir adanya kepentingan tertentu di balik mencuatnya isu dugaan gratifikasi mobil mewah yang menyeret nama pejabat Kementerian Keuangan berinisial RLM. Menkeu menduga laporan hukum yang saat ini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sengaja diembuskan untuk menjegal rencana promosi jabatan yang bersangkutan.

"Kenapa anda incar yang itu? Kami akan lihat pejabat secara fair. Betul nggak seperti itu, ini ada beberapa kalangan yang sengaja mengembus-embuskan itu," kata Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Baca Juga: Purbaya Buka Suara Soal Bursa Calon Pimpinan OJK: Sebagian Bukan Orang Jago

Purbaya mengakui bahwa RLM merupakan sosok yang sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam jajaran manajemen strategis di Kementerian Keuangan. Namun, ia menyayangkan munculnya tudingan gratifikasi berupa satu unit Toyota Alphard dari pihak swasta tepat saat proses penataan manajemen internal sedang dilakukan.



Pihaknya berencana membuka jalur komunikasi dengan KPK untuk mendalami duduk perkara yang sebenarnya secara transparan. Meski demikian, Menkeu menegaskan akan tetap objektif dalam menilai kinerja bawahannya dan tidak ingin kebijakan internal kementerian diintervensi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda terselubung.

"Karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kemenkeu, tapi sepertinya ada yang tidak setuju sehingga ada yang menghembus-hembuskan itu. Akan kami lihat case-nya seperti apa," ujar Purbaya.

Baca Juga: Anak Purbaya, Anies, dan 4 Figur Publik Lain Resmi Jadi Lulusan UI 2026

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah tersebut telah menerima aduan dari masyarakat perihal dugaan penerimaan fasilitas mewah tersebut. Menurut Budi, laporan masyarakat merupakan instrumen krusial yang sering kali menjadi pintu masuk bagi penyelidikan lebih lanjut, termasuk pengungkapan kasus korupsi skala besar.

Hingga saat ini, KPK terus melakukan telaah terhadap informasi yang beredar guna memastikan kebenaran dugaan gratifikasi tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur standar dalam merespons setiap aduan masyarakat guna menjaga integritas instansi pemerintah dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Purbaya Dikabarkan Ambruk...
Purbaya Dikabarkan Ambruk Masuk Rumah Sakit, Ini Kata Kemenkeu
PPN Avtur 100% Ditanggung...
PPN Avtur 100% Ditanggung Pemerintah, Ini Aturannya
Purbaya Copot 2 Dirjen...
Purbaya Copot 2 Dirjen Kemenkeu Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman, Ada Apa?
Empat Tahun Berturut-turut,...
Empat Tahun Berturut-turut, Bibit.id Raih Penghargaan Kemenkeu
Robert Marbun Jabat...
Robert Marbun Jabat Sekjen Baru Kemenkeu, Purbaya Sebut Penyegaran
Tegakkan Integritas,...
Tegakkan Integritas, TASPEN Tegaskan Komitmen Anti Gratifikasi Jelang Idulfitri 1447 H
KPK Cecar Maruf Cahyono...
KPK Cecar Ma'ruf Cahyono terkait Penerimaan Uang selama Jabat Sekjen MPR
KPK Belum Menahan Eks...
KPK Belum Menahan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono usai Pemeriksaan, Ini Alasannya
KPK Periksa Eks Sekjen...
KPK Periksa Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi
Rekomendasi
Tidak Semua Yoghurt...
Tidak Semua Yoghurt Sehat, Salah Pilih Bisa Bikin Gula Darah Naik
Lelang Hasil Rampasan...
Lelang Hasil Rampasan Korupsi Periode Juni 2026, KPK Bukukan Rp39,8 Miliar
Medan Tuan Rumah Rakernas...
Medan Tuan Rumah Rakernas Apeksi 2026, Momentum Rebranding Citra Kota
Berita Terkini
Genderang Perang Dagang,...
Genderang Perang Dagang, Trump Ancam Tarif 100% yang Berani Pajaki Google, Meta, dan Apple!
Pacu Kinerja Bisnis,...
Pacu Kinerja Bisnis, Indo Artha Multitek Kenalkan Teknologi Layanan Haji
INDEF: Pemerintah Perlu...
INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
Panaskan Mesin Ekonomi,...
Panaskan Mesin Ekonomi, Purbaya Tawarkan Bunga Kredit 4% untuk UKM Eksportir
BPS: Sensus Ekonomi...
BPS: Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Penetapan Pajak Pribadi
Semarak HUT ke-58, BPJS...
Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat
Infografis
Bagher Ghalibaf, Negosiator...
Bagher Ghalibaf, Negosiator Iran dan Tangan Kanan Mojtaba yang Mampu Tundukkan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved