Tekanan Global Bayangi Reformasi Pasar Modal, Investor Ritel Perlu Dilindungi
Rabu, 18 Februari 2026 - 21:46 WIB
loading...
BEI berencana merilis Shareholders Concentration List atau Daftar Konsentrasi Pemegang Saham pada akhir Februari ini. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana merilis Shareholders Concentration List atau Daftar Konsentrasi Pemegang Saham pada akhir Februari ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pasar modal. Namun, kebijakan tersebut menuai sorotan tajam karena dinilai rentan menjadi instrumen bagi modal global untuk mengekstraksi likuiditas domestik di tengah tekanan sentimen indeks internasional.
"Dengan aset terindeks sekitar USD18 triliun, MSCI memiliki daya tekan luar biasa terhadap arus modal pasif global. Ketika status Indonesia dipertanyakan atas nama transparansi, itu bukan hanya isu tata kelola. Itu adalah instrumen leverage politik pasar," ujar analis ekonomi politik pasar modal, Kusfiardi dalam pernyataannya dikutip Rabu (18/2/2026).
Baca Juga: Reformasi Tata Kelola Pasar Modal, Analis Ingatkan soal Eksekusi
Kusfiardi mengungkapkan, ancaman peninjauan status Indonesia oleh lembaga pemeringkat pada Januari lalu telah memicu aliran modal keluar (net outflow) sekitar Rp13 triliun. Hal ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh indeks global terhadap stabilitas pasar keuangan nasional, sehingga setiap kebijakan transparansi harus dibarengi dengan proteksi struktural yang kuat.
Secara teknis, pembukaan data Ultimate Beneficial Owner (UBO) dan daftar pemegang saham di bawah 5 persen memang bertujuan memberantas manipulasi pasar. Namun, Kusfiardi memperingatkan bahwa data tersebut berisiko dimanfaatkan oleh algoritma high-frequency trading dan robot trading asing untuk mengoptimalkan strategi akumulasi maupun distribusi saham secara presisi.
Kusfiardi menegaskan, struktur pasar negara berkembang (emerging markets) saat ini sangat terbuka terhadap arus modal jangka pendek yang menjadi sumber utama volatilitas. Tanpa adanya firewall atau benteng struktural, transparansi yang berlebihan justru dapat merugikan kedaulatan pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.
"Dengan aset terindeks sekitar USD18 triliun, MSCI memiliki daya tekan luar biasa terhadap arus modal pasif global. Ketika status Indonesia dipertanyakan atas nama transparansi, itu bukan hanya isu tata kelola. Itu adalah instrumen leverage politik pasar," ujar analis ekonomi politik pasar modal, Kusfiardi dalam pernyataannya dikutip Rabu (18/2/2026).
Baca Juga: Reformasi Tata Kelola Pasar Modal, Analis Ingatkan soal Eksekusi
Kusfiardi mengungkapkan, ancaman peninjauan status Indonesia oleh lembaga pemeringkat pada Januari lalu telah memicu aliran modal keluar (net outflow) sekitar Rp13 triliun. Hal ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh indeks global terhadap stabilitas pasar keuangan nasional, sehingga setiap kebijakan transparansi harus dibarengi dengan proteksi struktural yang kuat.
Secara teknis, pembukaan data Ultimate Beneficial Owner (UBO) dan daftar pemegang saham di bawah 5 persen memang bertujuan memberantas manipulasi pasar. Namun, Kusfiardi memperingatkan bahwa data tersebut berisiko dimanfaatkan oleh algoritma high-frequency trading dan robot trading asing untuk mengoptimalkan strategi akumulasi maupun distribusi saham secara presisi.
Kusfiardi menegaskan, struktur pasar negara berkembang (emerging markets) saat ini sangat terbuka terhadap arus modal jangka pendek yang menjadi sumber utama volatilitas. Tanpa adanya firewall atau benteng struktural, transparansi yang berlebihan justru dapat merugikan kedaulatan pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.
Lihat Juga :
