Pembangkit Captive Dominasi Sektor Industri, Muncul Risiko Ini

IESR juga berharap Pemerintah memberikan insentif seperti keringanan pajak, pembiayaan berbunga rendah, atau jaminan kredit untuk proyek microgrid berbasis energi terbarukan, terutama di wilayah yang belum terlayani PLN dan masih bergantung pada diesel. Proses perizinan proyek energi terbarukan juga perlu disederhanakan melalui sistem digital terpusat dengan standar waktu layanan yang jelas agar memberikan kepastian investasi dan mempercepat realisasi proyek.



Selanjutnya, menurut IESR, target dekarbonisasi juga perlu dimasukkan dalam sertifikasi kawasan industri berbasis lingkungan. Insentif dapat diberikan kepada tenant industri yang menggunakan listrik energi terbarukan dalam jumlah besar.

Kemudian, Pemerintah juga perlu menyusun peta jalan penghentian bertahap pembangkit captive berbasis batu bara, termasuk skema pensiun dini, mekanisme kompensasi, dan restrukturisasi pinjaman, serta memperkuat pengawasan terhadap komitmen pengurangan emisi.

Dalam diskusi tersebut, Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Fadolly Ardin menyebutkan bahwa Pemerintah mulai mendorong pasokan listrik di sektor industri dari pembangkit captive ke sistem kelistrikan nasional. Namun, imbuh dia, proses tersebut tak bisa serta merta dilakukan.

"Transisi dari captive power menuju sistem on grid ini dilakukan secara bertahap. Karena prosesnya membutuhkan perencanaan sistem, keandalan pasokan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," ujar Fadolly.